Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4

Perlindungan Hak Cipta Program Komputer Di Indonesia Dihubungkan Dengan Perjanjian Trips

Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, SH.,MH. - RICKY SUHENDAR

Detail Cantuman XML Detail Cite

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN EURICO GUTERRES ATAS TUNTUTAN PIHAK UNTAET MENGENAI ADANYA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG DILAKUKAN PIHAK EURICO GUTERRES PRA DAN PASCA JAJAK PENDAPAT DI TIMOR TIMUR

Anggi Guswara - Atip Latipulhayat, SH., LL.M. - Prof. Dr. Yudha Bhakti A., SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Wara Smol Sebagai Wilayah Negara Indonesia Yang Berada di Bawah Kedaulatan Papua New Geuinea dan Penyelesaiannya

Dr. Hj. Ietje K. Andries, SH., MH. - MARTHINUS OMBA - Prof.Dr. H. Yudha Bhakti A., SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Yuridiksi Negara Atas Pesawat Udara Leasng Transnasional Dalam Industri Penerbangan Indonesia.

Kamran Rajab Lossen - Prof. Dr. H. E. Saefulaah, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M..H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Bidang Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran Sebagai Upaya Mengembangkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.

Adnan Hamid - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Nasional Kepariwisataan Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional Dikaitkan Dengan Pengembangan Ekonomi Kreatif Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Internasional.

Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H. - Violetta Simatupang

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Pertanahan Bagi Kepentingan Penenaman Modal Bidang Agribisnis Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan.

Ahmad Muliadi - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukumm Pancasila Dalam Kepemilikan Saham Perbankan Nasional Dikaitkan Dengan Kepemilikan Saham Oleh Pihak Asing Melalui Akuisisi Dalam Rangka Pengembangan Perbankan Indonesia sebagai Tujuan Negara Kesejahteraan

Prof. Huala Adolf, SH., LL.M., Ph.D. - Prof.Dr. H. Yudha Bhakti, SH., MH. - RENALDI FREYAR HAWADI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Prinsip Hubungan Bertetangga Baik (Good Neighbourhood) Berkenaan Dengan Adanya Enclave Oecusi Timor Leste Dalam Wilayah Negara Indonesia

Dhey Wego Tadeus - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A, SH., MH (Alm) - Prof. Dr. H.R. Taufik Sri Soemantri M, SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Prinsip Pembedaan (Distinction Principle) Dalam Perpsektif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam Sebagai Upaya Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Yang Efektif.

Danial - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H. - Prof. Dr. H.R. Otje Salman S., S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PROSES EKSTRADISI TERHADAP HENDRA RAHARDJA DIKAITKAN DENGAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA-AUSTRALIA

H. Atip Latifulhayat, SH., LL.M. - Prof. Dr. Yudha Bhakti, SH., MH. - R. Arbiati Resminingpuri

Detail Cantuman XML Detail Cite

Prospek Asas Pembalikan Bebabn Pembuktian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H. - Sofyan Sitompul

Detail Cantuman XML Detail Cite

Restrukturisasi Obligasi Negara Yang Diperdagangkan Di Pasar Internasional Dalam Rangka Pengembangan Hukum Nasional.

Peter Jacobs - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Ruang Lingkup Wewenang Dan Pelaksanaan Bentuk Kerjasama Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah

Azmi - Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A, SH., MH (Alm)

Detail Cantuman XML Detail Cite

Sistem pelayanaan terpadu satu pintu dalam peningkatan investasi dan pendapatan asli daerah berdasarkan UU No. 25 tahun 2007 ttg penanaman modal dan UU No. 32 tahun 2004 ttg pemerintahan daerah

An-an Chandrawulan, SH., LL.M - Oktaria Y. Gaya - Prof.Dr.H. Yudha Bhakti, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Status Perjanjian Internasional dan Ratifikasi Dalam Praktik Indonesia Dihubungkan Dengan Pengembangan Sistem Hukum Nasional.

Eddy Pratomo - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Strategi Pelestarian Hutan Berdasarkan Konsep Mekanisme Pembangunan Bersih Untuk Menunjang Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional.

Prof. Dr. H. Yudha Bhakti. - Prof. Dr. M. Daud Silalahi, S.H. - Sulbadana

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TENTANG HILANGNYA KEKEBALAN YANG DIMILIKI OLEH NEGARA TERHADAP PROSES HUKUM SEBAGAI AKIBAT DARI TINDAKAN KOMERSIAL YANG DILAKUKANNYA (HANIL BANK v. PT BANK NEGARA INDONESIA) BERDASARKAN PUTUSAN U.S.2nd CIRCUIT COURT OF APPEALS TANGGAL 24

Prof. Dr. Yudha Bhakti A., SH., MH. - Raden Andriani - Sinta Dewi, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4

Koleksi

Perlindungan Hak Cipta Program Komputer Di Indonesia Dihubungkan Dengan Perjanjian Trips

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN EURICO GUTERRES ATAS TUNTUTAN PIHAK UNTAET MENGENAI ADANYA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG DILAKUKAN PIHAK EURICO GUTERRES PRA DAN PASCA JAJAK PENDAPAT DI TIMOR TIMUR

Wara Smol Sebagai Wilayah Negara Indonesia Yang Berada di Bawah Kedaulatan Papua New Geuinea dan Penyelesaiannya

Yuridiksi Negara Atas Pesawat Udara Leasng Transnasional Dalam Industri Penerbangan Indonesia.

Politik Hukum Bidang Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran Sebagai Upaya Mengembangkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.

Politik Hukum Nasional Kepariwisataan Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional Dikaitkan Dengan Pengembangan Ekonomi Kreatif Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Internasional.

Politik Hukum Pertanahan Bagi Kepentingan Penenaman Modal Bidang Agribisnis Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan.

Politik Hukumm Pancasila Dalam Kepemilikan Saham Perbankan Nasional Dikaitkan Dengan Kepemilikan Saham Oleh Pihak Asing Melalui Akuisisi Dalam Rangka Pengembangan Perbankan Indonesia sebagai Tujuan Negara Kesejahteraan

Prinsip Hubungan Bertetangga Baik (Good Neighbourhood) Berkenaan Dengan Adanya Enclave Oecusi Timor Leste Dalam Wilayah Negara Indonesia

Prinsip Pembedaan (Distinction Principle) Dalam Perpsektif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam Sebagai Upaya Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Yang Efektif.

PROSES EKSTRADISI TERHADAP HENDRA RAHARDJA DIKAITKAN DENGAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA-AUSTRALIA

Prospek Asas Pembalikan Bebabn Pembuktian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

Restrukturisasi Obligasi Negara Yang Diperdagangkan Di Pasar Internasional Dalam Rangka Pengembangan Hukum Nasional.

Ruang Lingkup Wewenang Dan Pelaksanaan Bentuk Kerjasama Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah

Sistem pelayanaan terpadu satu pintu dalam peningkatan investasi dan pendapatan asli daerah berdasarkan UU No. 25 tahun 2007 ttg penanaman modal dan UU No. 32 tahun 2004 ttg pemerintahan daerah

Status Perjanjian Internasional dan Ratifikasi Dalam Praktik Indonesia Dihubungkan Dengan Pengembangan Sistem Hukum Nasional.

Strategi Pelestarian Hutan Berdasarkan Konsep Mekanisme Pembangunan Bersih Untuk Menunjang Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional.

STUDI KASUS TENTANG HILANGNYA KEKEBALAN YANG DIMILIKI OLEH NEGARA TERHADAP PROSES HUKUM SEBAGAI AKIBAT DARI TINDAKAN KOMERSIAL YANG DILAKUKANNYA (HANIL BANK v. PT BANK NEGARA INDONESIA) BERDASARKAN PUTUSAN U.S.2nd CIRCUIT COURT OF APPEALS TANGGAL 24

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi