Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4

Kepailitan Berdasarkan Obligasi DIjamin (Guaranrteed Secured Note) Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Special Purpose Vehicle (Spv) Diluar Negeri Serta Dijamin Oleh Perusahaan Inonesia.

Hotman Paris Hutapea - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Berbatasan Dengan Pantai Bagi Kepentingan Investasi Kepariwisataan Suatu Kajian Atas Hukum Pertanahan Indonesia.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H. - Yusuf Susilo

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kerjasama Pembiayaan Bank Dalam Jual Beli Hak Pemakaian Tempat Usaha Di Pasar Tradisional Dengan Penjamin Perusahaan Daerah

Bambang R. Juniarto - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, SH.,MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Gagasan Pembentukan Mahkamah Lingkungan Internasional Dalam Kerangka Perlindungan Lingkungan Global Dihubungkan Dengan Kepentingan Indonesia

Idris - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A, SH., MH (Alm) - Prof. Dr. M. Daud Silalahi, SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hak Menentukan Nasib Sendiri Dalam Hukum Intenasional Dan Implikasinya Terhadap Integritas Kedaulatan Negara

AHMAD SYOFYAN - Dr. M. Rudi M. Rizki, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, SH.,MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INTEGRITAS KEDAULATAN NEGARA

AHMAD SYOFYAN - Prof.Dr.H. Yudha Bhakti Ardhiwisastra, S.H.,M.H. - Rudi M. Rizki, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hak Menentukan Nasib Sendiri Dan Penerapannya Pada Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 di Irian Barat Menurut Hukum Internasional.

Andri Hadi - Prof. Dr. H. E. Saefullah, S.H. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

HAK-HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA PEREMPUAN DALAM HAL MEMPEROLEH KESEMPATAN KERJA DAN PEKERJAAN DIKAITKAN DENGAN KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMNASI TERHADAP PEREMPUAN (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAI

Hj. Sinta Dewi, SH., LL.M. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, SH.,MH. - Robby Alamsyah

Detail Cantuman XML Detail Cite

Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Dikaitkan Dengan Kesetaraan Kedudukan Suami dan Isteri Dalam Hukum Perkawinan Sebagai Upaya Bagi Pengembangan Hukum Benda Nasional.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H. - Sonny Dewi Judiasih

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hibridasi Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Dalam Rangka Mencapai Kepastian Hukum.

N. Krisnawenda - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H. - Prof. H. Priatna Abdurrasjid, S.H., LL.M., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hukum DIbidang Penanaman Modal Sebagai Upaya Pencapaian Tujuan Negara Kesejahteraan Melalui Kegiatan Penanaman Modal Langsung di Indonesia.

Fritz Horas Silalahi - Prof. Dr. H. E. Saefullah, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implementasi Instrumen-Instrumen Hukum Internasional Yang Berkaitan Dengan Perlindungan Kaum Wanita, Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia

Dr. Yudha Bhakti, SH.,MH - Elis Listyawati - Rudi M. Rizki, SH.,LL.M

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implikasi Pengaturan Tindak Pidana Siber Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dihubungkan Dengan Konsep Yurisdiksi Berdasarkan Konvensi Dewan Eropa 2001

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LL.M - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A, SH., MH (Alm) - Sigid Suseno

Detail Cantuman XML Detail Cite

Independensi Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Kepailitan Debitur

Poltak Silaban - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, SH.,MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

INDEPENDENSI MEDIASI PERBANKAN BERDASARKAN PBI NO. 8/5/PBI/2006 TENTANG MEDIASI PERBANKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH OLEH PBI No. 10/1/PBI/2008 DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN ANTARA BANK DENGAN NASABAHNYA

ADI CONDRO BAWONO - Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, S.H.,M.H. - Prof.Dr. H. Yudha Bhakti, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN EURICO GUTERRES ATAS TUNTUTAN PIHAK UNTAET MENGENAI ADANYA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG DILAKUKAN PIHAK EURICO GUTERRES PRA DAN PASCA JAJAK PENDAPAT DI TIMOR TIMUR

Anggi Guswara - Atip Latipulhayat, SH., LL.M. - Prof. Dr. Yudha Bhakti A., SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Wara Smol Sebagai Wilayah Negara Indonesia Yang Berada di Bawah Kedaulatan Papua New Geuinea dan Penyelesaiannya

Dr. Hj. Ietje K. Andries, SH., MH. - MARTHINUS OMBA - Prof.Dr. H. Yudha Bhakti A., SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Yuridiksi Negara Atas Pesawat Udara Leasng Transnasional Dalam Industri Penerbangan Indonesia.

Kamran Rajab Lossen - Prof. Dr. H. E. Saefulaah, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M..H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4

Koleksi

Kepailitan Berdasarkan Obligasi DIjamin (Guaranrteed Secured Note) Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Special Purpose Vehicle (Spv) Diluar Negeri Serta Dijamin Oleh Perusahaan Inonesia.

Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Berbatasan Dengan Pantai Bagi Kepentingan Investasi Kepariwisataan Suatu Kajian Atas Hukum Pertanahan Indonesia.

Kerjasama Pembiayaan Bank Dalam Jual Beli Hak Pemakaian Tempat Usaha Di Pasar Tradisional Dengan Penjamin Perusahaan Daerah

Gagasan Pembentukan Mahkamah Lingkungan Internasional Dalam Kerangka Perlindungan Lingkungan Global Dihubungkan Dengan Kepentingan Indonesia

Hak Menentukan Nasib Sendiri Dalam Hukum Intenasional Dan Implikasinya Terhadap Integritas Kedaulatan Negara

HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INTEGRITAS KEDAULATAN NEGARA

Hak Menentukan Nasib Sendiri Dan Penerapannya Pada Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 di Irian Barat Menurut Hukum Internasional.

HAK-HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA PEREMPUAN DALAM HAL MEMPEROLEH KESEMPATAN KERJA DAN PEKERJAAN DIKAITKAN DENGAN KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMNASI TERHADAP PEREMPUAN (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAI

Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Dikaitkan Dengan Kesetaraan Kedudukan Suami dan Isteri Dalam Hukum Perkawinan Sebagai Upaya Bagi Pengembangan Hukum Benda Nasional.

Hibridasi Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Dalam Rangka Mencapai Kepastian Hukum.

Hukum DIbidang Penanaman Modal Sebagai Upaya Pencapaian Tujuan Negara Kesejahteraan Melalui Kegiatan Penanaman Modal Langsung di Indonesia.

Implementasi Instrumen-Instrumen Hukum Internasional Yang Berkaitan Dengan Perlindungan Kaum Wanita, Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia

Implikasi Pengaturan Tindak Pidana Siber Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dihubungkan Dengan Konsep Yurisdiksi Berdasarkan Konvensi Dewan Eropa 2001

Independensi Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Kepailitan Debitur

INDEPENDENSI MEDIASI PERBANKAN BERDASARKAN PBI NO. 8/5/PBI/2006 TENTANG MEDIASI PERBANKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH OLEH PBI No. 10/1/PBI/2008 DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN ANTARA BANK DENGAN NASABAHNYA

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN EURICO GUTERRES ATAS TUNTUTAN PIHAK UNTAET MENGENAI ADANYA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG DILAKUKAN PIHAK EURICO GUTERRES PRA DAN PASCA JAJAK PENDAPAT DI TIMOR TIMUR

Wara Smol Sebagai Wilayah Negara Indonesia Yang Berada di Bawah Kedaulatan Papua New Geuinea dan Penyelesaiannya

Yuridiksi Negara Atas Pesawat Udara Leasng Transnasional Dalam Industri Penerbangan Indonesia.

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi