Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Franchisee Dalam Perjanjian Franchisor Asing Dihubungkan Dengan Hak Kekayaan Intelektual

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Penerima Waralaba (Franchisee) Dalam Perjanjian Baku Dihubungkan Dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki) Pemberi Waralaba (Franchisor)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Dalam Proses Kepailitan Dan Pemberesan Budel Pailit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap investor karena informasi yang menyesatkan misteading information dalam transaksi di pasar modal dihubungkan dengan fungsi pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI WARTAWAN DALAM WILAYAH SENGKETA BERSENJATA DI INDONESIA SEBAGAI KONSEKUENSI ADANYA JAMINAN KEBEBASAN PERS DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil Industri Kreatif Di Bidang Desain Batik Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Merek Di Indonesia Dikaitkan Dengan Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Merek Terhadap Tindakan Dilusi Merek On Line Dalam Kerangka Pembangunan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Pendudk Sipil Dalam Sengketa Bersenjata Non Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional Ditinjau Dalam Praktik Pelaksanaan Tugas Pertahanan Negara di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perpanjangan Hak Guna Usaha Atas Tanah Perkebunan Dalam Sengketa antara Pemegang Hak Guna Usaha Dengan Penggarap Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perpanjangan Hak Guna Usaha Atas Tanah Perkebunan Dalam Sengketa Antara Pemegang Hak Guna Usaha Dengan Penggarapan Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Persaingan Usaha Tidak Sehat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 19999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Khususnya Dalam Kasus Penjualan Very Large Crude Carrier (VLCC) Pt. Pertamina (Persero)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Penjaminan Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Dalam Perjanjian Kredit Sebagai Upaya Pembiayaan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Dalam Rangka Pembangunan Hukum Jaminan Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Politik Hukum Pengelolaan Industri Migas Indonesia DIkaitkan Dengan Kepentingan Perekonomian Nasional Dalam Mendukung Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Atas Perlindungan Hak Bagi Pengungsi Berdasarkan Klausul Non-Refoulement dan Housing Rights Dalam Konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951 Suatu Studi Banding Antara Praktek Indonesia dan Australia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Dari Peranan United Nations Protecting Force Dalam Konflik Bersenjata di Bekas Negara Yugoslavia Dihubungkan Dengan Konvensi Jenewa 1949 Tentang Perlindungan Warga Sipil di Waktu Perang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Keikutsertaan Indonesia Pada The International Covenant On Civil and Political Rights (ICCPR-1966) Sebagai Upaya Peningkatan Pelaksanaan Hak Azasi Manusia di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Mengenai Fungsi Komite Audit Dalam Menciptakan Good Corporate Governance di Badan Usaha Milik Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENEGAKAN DI INDONESIA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PEMBERANTASAN KEJAHATAN NARKOTIKA TRANSNASIONAL YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA INETRNET

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN NEGARA PALESTINA MERDEKA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PRINSIP HIDUP BERDAMPINGAN SECARA DAMAI (PEACEFUL COEXISTENCE)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PRINSIP HAK UNTUK MEMBELA DIRI DALAM KERANGKA PELAKSANAAN OLEH NEGARA BERDAULAT MENURUT PENGATURAN HUKUM ITERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Ajaran Percobaan Kejahatan Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akuisisi Saham Dalam Kaitannya Dengan Investasi Asing Pada Perusahaan Nasional Dan Implikasinya Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akuisisi Saham Perbankan Nasional Dikaitkan Dengan Kepemilikan Saham Oleh Pihak Asing Dihubungkan Dengan Upaya Pengembangan Perbankan Indonesia Dalam Rangka Mencapai Tujuan Negara Kesejahteraan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Model Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dalam Kerangka Penegakkan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit Dalam Transaksi Komersial Di Internet

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Penyalahgunaan Data Privasi Dikaitkan Dengan Sistem E-SMS Banking Dan Bisnis Perbankan Pada Umumnya.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Surat Utang Negara Sebagai Alternatif Investasi Bagi Pengusaha Asing Di Era Global.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Transnasional Hukum Kepailitan Indonesia Sehubungan Dengan Kewenangan Kurator Untuk Pengurusan dan Pemberesan Boedel Pailit Yang Berada di Wilayah Asean Dalam Rangka Kesiapan Masyarakat Ekonomi Asean.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Efektifitas Retaliasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Melalui Dispute Settlement Body-WTO dan Penerapannya di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksistensi Dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Perjanjian-Perjanjian Internasional Yang Mengatur Tentang Pembatasan, Non-Proliferasi dan Larangan Uji Coba Senjata Nuklir di India Tanggal 11 dan 13 Mei 1998

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PENGELOLAAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 1999 TENTANG LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PENGELOLAAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA DUHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.24 TAHUN 1999 TENTANG LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN INVESTASI ATAS PENGELOLAAN RESORT PULAU OLEH ORANG ASING DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengaturan Kewajiban Mediasi Dalam Proses Berperkara Di Pengadilan Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengawasan Dan Pe ngendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Sektor Migas Dihubungkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Dikaitikan Dengan Protokol Perdagangan Orang Pelengkap Konvensi Kejatahan Transnasional Terorganisasi 2000 di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penggunaan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia Sebagai Salah Satu Upaya Mewujudkan Putusan Pengadilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penggunaan Nama Domain Di Internet Dihubungkan Dengan Uniform Doman Name Dispute Resolution Policy (UDRP) Dan UU N0. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN PENYIKSAAN, PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI DAN MERENDAHKAN TERHADAP TERSANGKA TERORISME DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN PRINSIP NECESSITY DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DIHUBUNGKAN DENGAN TRIPs-WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penguasaan Pangsa Pasar Bidang Ketenagalistrikan Oleh BUMN Ditinjau Dari Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Kredit Macet Melalui Parate Eksekusi Hak Tanggungan Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Pemenuhan Hak Kreditor Dalam Rangka Pengembangan Hukum Jaminan Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembangunan Gedung Melalui Arbitrase.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Perusahaan Perikanan Antara Perusahaan Swasta Nasional Dengan Perusahaan Perikanan Asing

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perbuatan Melawan Hukum Oleh Organ Perseroan Pada Perusahaan Kelompok Dalam Kepemilikan Silang Atas Saham Dikaitkan Dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Sebagai Upaya Pembangunan Perekonomian Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PELAKU USAHA DI BIDANG PRODUKSI MAKANAN DAN MINUMAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perdagangan Orang Transnasional Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Syariah Yang Berkeadilan Sebagai Upaya Pengembangan Bank Syariah.

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog