Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3 
No Pict

Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Perkosaan Dari Putusan Hakim Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE (MEDIASI) SEBAGAI ALTERNATIVE PENYELESAIAN SENGKETA PIDANA PADA KASUS KELALAIAN ORANGTUA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA ANAK DIKAITKAN DENGAN FUNGSI DAN WEWENANG KEPOLISIAN SEBAGAI PELINDUNG DAN PENGAYOM MASYARAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN SANKSI PIDANA SEBAGAI UPAYA MENJAGA KELESTARIAN KAWASAN GUNUNG PAPANDAYAN, KABUPATEN GARUT, JAWA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengambilan Keputusan secara Kolektif Oleh Pimpinan KPK Dalam Hal Penetapan Tersangka Berdaarkan Pasal 21 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN POLRI DENGAN MELIBATKAN INTERPOL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELARIKAN DIRI KE LUAR NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERAN NEGARA DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM DITINJAU DARI HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN DEWAN PERS DALAM PENYELESAIAN KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA MASSA ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN PERPU TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PEDOFILIA DIHUBUNGKAN ENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN POLRI DALAM PENAHANAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DENGAN PELAKU ANAK DAN KORBAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBANDINGAN PENGATURAN DAN PEMIDANAAN PERZINAHAN DALAM PERSPEKTIF KUHP DAN RUU KUHP 1999-2000 SERTA TITIK TAUTNYA DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN ANAK DIDIK DALAM KASUS KEKERASAN SEBAGAI BENTUK TINDAKAN UNTUK MENDISIPLINKAN OLEH TENAGA PENDIDIK DI LINGKUNGAN SEKOLAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM KASUS PERNYATAAN YANG MEMILIKI MATERI MUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN DALAM TINDAK PELANGGARAN HUKUM OLEH PT. INDOSAT TBK TERKAIT PENGGUNAAN PITA FREKUENSI 2.1GHZ UNTUK LAYANAN 3G DALAM PERKARA NOMOR 00001/PID.B/TPKOR/2013/PN.JKT.PST BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 916/PID.B/2015/PN.BDG TENTANG PENIPUAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 170/PID.B/2012/PN/BDW TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM YANG MENGABAIKAN FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 519 K/Pid/2012.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 145 K/ PID. SUS/2011 DENGAN TERDAKWA Dr. Drs BAHASYIM ASSIFIE, M. Si. Bin KHALIL SARINOTO TERKAIT PENJATUHAN PIDANA SECARA AKUMULASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 181 K/PID.SUS/2008 DAN PUTUSAN MAHAKAMAH AGUNG NO. 126 K/PID.SUS/2008 TENTANG PENERAPAN PIDANA DENDA SECARA TANGGUNG RENTENG (JOINT AND SEVERAL LIABILITY) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1958/K/PID.SUS/2010 TENTANG PEMBERIAN REHABILITASI BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1427 K/PID.SUS/2010 MENGENAI PERBEDAAN PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP TERDAKWA YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PASAL 81 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 23

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.164 PK/PID/2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PERJANJIAN ASURANSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NO.2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN DAN KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MA NO.810/K/PID.SUS/2012 YANG MENJATUHKAN PEMIDANAAN YANG TIDAK DIDAKWAKAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 2743 K/ Pid.Sus/ 2010 TENTANG PIDANA BERSYARAT TERHADAP TERDAKWA AWI RANATA DALAM PERKARA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 15K/MIL/2001 TENTANG PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMBERHENTIAN DARI ANGGOTA TNI SELAIN PIDANA PENJARA DAN PIDANA DENDA BAGI TERPIDANA LETDA INFANTERI AGUS ISROK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO : 310/Pid.B/2010/PN.Bdg TENTANG KEALPAAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA BERAT ATAS NAMA TERDAKWA DEDI ROMANSAH BIN ASO DIHUBUNGKAN DENGAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENTANG KEALPAAN DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Gejala Sosial Pembentukan Hukum Dalam Dinamika Pembaruan Hukum Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KRIMINALISASI PERNIKAHAN SIRI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN FUNGSI PEMANTAUAN DAN FUNGSI MEDIASI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KASUS-KASUS PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCABUTAN HAK POLITIK PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMINDAAN DALAM UU NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI SEBAGAI KEJAHATAN KESUSILAAN DI WILAYAH POLWILTABES BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENELAAHAN KRITERIA JIWA YANG CACAT DALAM PERTUMBUHAN DAN PENYAKIT KEJIWAAN PADA PASAL 44 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM HAL MENIADAKAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT (CARDING) BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH MASRALI TERHADAP P.T. SINAR MITRA SEPADAN FINANCE ATAS PENARIKAN OBJEK LEASING TANPA KESEPAKATAN PIHAK MASRALI

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog