Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP UPAYA PEMBENTUKAN CONJUGAL ROOM DALAM UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1995

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu Atas Terdakwa Febri Anggara alias Angga bin heri Nugroho Mengenai Putusan Bebas Yang Berdasarkan Keyakinan Hakim Dalam Perkara Tindak Asusila Dibwah Umur

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENISTAAN AGAMA VIDE PASAL 156A KUHP DIHUBUNGKAN DENGAN INSTRUKSI DIRJEN BIMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Kriminologis terhadap Reaksi Sosial kepada Pelaku LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) Dikaitkan dengan Penegakan Hukum di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN OLEH KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA BERBADAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RECIDIVE)YANG DILAKUKAN OLEH PENYALAHGUNA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN OBAT GENERIK BERJENIS PCC BERDASAKAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG PSIKOTROPIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK IMUNITAS PEMBERI BANTUAN HUKUM DALAM KASUS TUNTUTAN PID ANA TERHADAP ANGGOTA LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) PADA SAAT MENDAMPINGI PENERIMA BANTUAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENANGGULANGAN PRAKTIK PROSTITUSI SESAMA JENIS DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH OKNUM TNI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG TIDAK DISERTAI LAPORAN HASIL PENELITIAN DARI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGEMUDI KENDARAAN ANGKUTAN UMUM KONVENSIONAL DAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM ONLINE DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KAJIAN STUDI DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAKAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SLTA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI WILAYAH GARUT KOTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Pemusnahan Barang Nukti dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Pasal 53 Ayat 2 Butir B UU No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Terhadap Pembuktian Di Persidangan Dihubungkan Dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KUALIFIKASI KURIR NARKOTIKA DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR PADA PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DAMPAK PERUBAHAN POLA ASIMILASI KELUAR MENJADI ASIMILASI DI DALAM LAPAS BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 21 TAHUN 2013 BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN NARKOTIKA TERHADAP TUJUAN PEMASYARAKATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PNPS NOMOR 1 TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA DAN PEMBUKTIANNYA MENURUT PRINSIP-PRINSIP HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENJADI KORBAN AKSI MAIN HAKIM SENDIRI OLEH MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA JUNCTO KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DISEKAP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL DI LAPAS BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DAN UNDANGUNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH MASRALI TERHADAP P.T. SINAR MITRA SEPADAN FINANCE ATAS PENARIKAN OBJEK LEASING TANPA KESEPAKATAN PIHAK MASRALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM KASUS PERNYATAAN YANG MEMILIKI MATERI MUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN DALAM TINDAK PELANGGARAN HUKUM OLEH PT. INDOSAT TBK TERKAIT PENGGUNAAN PITA FREKUENSI 2.1GHZ UNTUK LAYANAN 3G DALAM PERKARA NOMOR 00001/PID.B/TPKOR/2013/PN.JKT.PST BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 916/PID.B/2015/PN.BDG TENTANG PENIPUAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 170/PID.B/2012/PN/BDW TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM YANG MENGABAIKAN FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 519 K/Pid/2012.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 145 K/ PID. SUS/2011 DENGAN TERDAKWA Dr. Drs BAHASYIM ASSIFIE, M. Si. Bin KHALIL SARINOTO TERKAIT PENJATUHAN PIDANA SECARA AKUMULASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 181 K/PID.SUS/2008 DAN PUTUSAN MAHAKAMAH AGUNG NO. 126 K/PID.SUS/2008 TENTANG PENERAPAN PIDANA DENDA SECARA TANGGUNG RENTENG (JOINT AND SEVERAL LIABILITY) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1958/K/PID.SUS/2010 TENTANG PEMBERIAN REHABILITASI BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1427 K/PID.SUS/2010 MENGENAI PERBEDAAN PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP TERDAKWA YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PASAL 81 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 23

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.164 PK/PID/2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PERJANJIAN ASURANSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NO.2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN DAN KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MA NO.810/K/PID.SUS/2012 YANG MENJATUHKAN PEMIDANAAN YANG TIDAK DIDAKWAKAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 2743 K/ Pid.Sus/ 2010 TENTANG PIDANA BERSYARAT TERHADAP TERDAKWA AWI RANATA DALAM PERKARA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 15K/MIL/2001 TENTANG PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMBERHENTIAN DARI ANGGOTA TNI SELAIN PIDANA PENJARA DAN PIDANA DENDA BAGI TERPIDANA LETDA INFANTERI AGUS ISROK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO : 310/Pid.B/2010/PN.Bdg TENTANG KEALPAAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA BERAT ATAS NAMA TERDAKWA DEDI ROMANSAH BIN ASO DIHUBUNGKAN DENGAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENTANG KEALPAAN DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Gejala Sosial Pembentukan Hukum Dalam Dinamika Pembaruan Hukum Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KRIMINALISASI PERNIKAHAN SIRI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN FUNGSI PEMANTAUAN DAN FUNGSI MEDIASI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KASUS-KASUS PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCABUTAN HAK POLITIK PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMINDAAN DALAM UU NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI SEBAGAI KEJAHATAN KESUSILAAN DI WILAYAH POLWILTABES BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENELAAHAN KRITERIA JIWA YANG CACAT DALAM PERTUMBUHAN DAN PENYAKIT KEJIWAAN PADA PASAL 44 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM HAL MENIADAKAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT (CARDING) BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO.: 69/PID/2010/PT.SBY DALAM HAL PERMOHONAN RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAK PIDANA KESUSILAAN MEDIA JEJARING SOSIAL FACEBOOK MENURUT PASAL 296 KUHP DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAK PIDANA PENGUNGKAPAN RAHASIA NEGARA OLEH PERS DIHUBUNGKAN DNGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1998 TENTANG PERS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PENGGUNA NAPZA YANG SEDANG MENJALANKAN TERAPI PENGOBATAN DI PUSKESMAS KECAMATAN GAMBIR JAKARTA TERHADAP PENANGKAPAN YANG DILAKUKAN OLEH POLRI

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog