Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

UPAYA HUKUM CV. TRAFFIC COMMUNICATION UNTUK MENDAPATKAN HAKNYA ATAS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH IR. FRANS GODONG DALAM PENYELENGGARAAN ACARA DIVER'S NIGHT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 1148/Pdt.G/2008.PA.Bdg TENTANG HAK ISTERI ATAS GUGATAN HARTA BERSAMA YANG BELUM TERBAGI SETELAH PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 01 PK/N/2001 ANTARA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) MELAWAN PT. MUARA ALAS PRIMA TENTANG PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN DALAM PROSES LIKUIDASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 2222.K/PDT/1998 MENGENAI GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIAJUKAN OLEH DIREKTUR PT. PELAYARAN LOKAL SAHAM BAHAGIA TERHADAP KUASA HUKUM KOMISARIS PT. PELAYARAN LOKAL SALAM BAHAGIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 47K/AG/2001 TENTANG PEMBATALAN HIBAH KEPADA ANAK KANDUNG OLEH PENGADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 2186 K/PDT./1999 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH DEVELOPER DENGAN MENJUAL RUMAH YANG MENGANDUNG CACAT TERSEMBUNYI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 523.K/AG/1999 TANGGAL 28 PEBRUARI 2001 TENTANG GUGATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG DIGABUNGKAN DENGAN GUGATAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1910 K/PDT/2002 MENGENAI KUALIFIKASI PENYEWA SEBAGAI PENGGUGAT DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN RUMAH DI JALAN TANGKUBAN PERAHU NOMOR 11 A KOTA BOGOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2818K/PDT/2000 TENTANG SUKU BUNGAN KREDIT BANK B.P.R" MENGANDUNG UNSUR RIBA SENGKETA ANTARA PT BPR BERFASI RAHARDJA DENGAN NY WIDANINGSIH NASUTION"TUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5096 K/Pdt/1998 TENTANG SENGKETA UTANG PIUTANG ANTARA HUSSEIN ISKANDAR MELAWAN ABDUL KADIR MAHMUD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 2824. K/PDT/2000 TENTANG PERKARA PELEPASAN HAK ATAS TANAH ANTARA H. ISHAK ABDUL MADJID DENGAN PT. INTI SERVITIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS I A BANDUNG NO. 275/PDT.G/2002/PN.BDG. TANGGAL 20 MEI 2003 TENTANG PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG MENGANDUNG SEBAB YANG TIDAK HALAL MERUPAKAN PERJANJIAN YANG TIDAK SAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NO. 284/PDT.G/2010/PN.BDG MENGENAI PUTUSNYA PERKAWINAN AKIBAT ADANYA PERBEDAAN KEYAKINAN AGAMA ANTARA NANCY GUNAWAN DAN PRAMONO HADI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN PEMBATASAN JUMLAH OUTLET/GERAI WARALABA OLEH KFC (KENTUCKY FRIED CHICKEN) DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO.07/M-DAG/PER/2/2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEMITRAAN DALAM WARALABA UNTUK JENIS USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONSEKUENSI PENGINGKARAN SEORANG AYAH TERHADAP STATUS DAN HAK-HAK ANAK HASIL PERKAWINANNYA YANG SAH DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM, UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TENTANG HAK DAN KEDUDUKAN CUCU (SYAIFUL) SEBAGAI AHLI WARIS BERDASARKAN PENGGANTIAN TEMPAT / PLAATSVERVULLING TERHADAP WARISAN YANG BELUM DIBAGI DIKAITKAN DENGAN HUKUM WARIS ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TENTANG WANPRESTASI ATAS TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN (ONDERHANDS) ANTARA H. MUDJAHIDIN DENGAN TJAMAN SUPRIATNA YANG TERLETAK DI DESA CIBEUSI, KECAMATAN CIKERUH, KABUPATEN SUMEDANG YANG TELAH DINOVASI MENJADI HUTANG PIUT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MASALAH PSIKOLOGIS YANG DIALAMI ANAK AKIBAT PERCERAIAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANGTUANYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2000 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PATEN NOMOR 14 TAHUN 2001 DALAM KEMITRAAN UNTUK PENGEMBANGAN AGRIBISNIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENELANTARAN ISTERI OLEH SUAMI SELAMA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB ANGGOTA KOPERASI KEPADA KREDITUR DALAM HAL PEMBUBARAN KOPERASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN, DAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINAJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA MELALUI PENYELUNDUPAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN HUKUM AGAMA, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN CV BY PASS RENTAL MOBIL AKIBAT WANPRESTASI PIHAK PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWWA MENYEWA MOBIL DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN ANALISIS KONTRAK PERTAMINA DENGAN SPBU (STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PEMASARAN DAN NIAGA PT PERTAMINA (PERSERO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN HARTA MILIK ANAK YANG BELUM DEWASA BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KELAS I BANDUNG NOMOR 190/Pdt/P/2007/PN.Bdg DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PELARANGAN KAWIN SIRI DAN POLIGAMI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN DINI DIKAITKAN DENGAN UDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PROSESI ADAT NGEMBAH BELO SELAMBAR (MEMINANG) DALAM KAJIAN HUKUM PERKAWINAN DAN HUKUM PERJANJIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI EKSPLOITASI SECARA EKONOMI KOMERSIAL MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NO. 23 TAHUN 2002

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PEMBELI APARTEMEN DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI APARTEMEN DENGAN PIHAK PENGEMBANG APARTEMEN DIHUBUNGKAN DENGAN KEPMENPERA NO.11/KPTS/1994 JO. KEPMENPERA NO.09/KPTS/M/1995

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1800K/Pdt/2009 TENTANG KASUS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM HAL KEWAJIBAN TERGUGAT SELAKU PEMILIK TANAH TERHADAP HAK ATAS AKSES JALAN PENGGUGAT DIHUBUNGKAN DENGAN BURENRECHT (HUKUM BERTETANGGA) DALAM KITAB UNDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK DAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT BATAK DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JUAL BELI DARAH SEHUBUNGAN TRANSFUSI DARAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1980 TENTANG TRANSFUSI DARAH JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN DARAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JUAL BELI DENGA HAK MEMBELI KEMBALI SEBAGAI KAMUFLASE TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN JAMINAN TANAH ATAU RUMAH DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN PEMBERIAN KONTRAK KONSESI KEPADA BADAN USAHA PELABUHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2009 TENTANG KEPELABUHANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAWIN KONTRAK DI WILAYAH PUNCAK BOGOR DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SURAT WASIAT BERUPA AKTA OTENTIK DENGAN KLAUSUL MEGELUARKAN AHLI WARIS UTAMA DITINJAU DARI SISTEM HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA DENGAN KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT ATAS AKSI MERUGIKAN YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DIKAITKAN DENGAN GANTI KERUGIAN DALAM PASAL 1365 KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA FOTOGRAFI HASIL REKAYASA DIGITAL YANG DI UPLOAD KE INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG KARTU KREDIT (CARDHOLDER) AKIBAT PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT (KREDIT CARD FRAUD) MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA BUS ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI KELAS EKONOMI SAAT DIBERLAKUKANNYA TARIF BATAS ATAS (CEILING TARIFF) DAN TARIF BATAS BAWAH ( FLOOR TARIFF) PADA PERIODE LEBARAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG BERITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN ATAS TANAH TERHADAP WNI YANG MENIKAH DENGAN WNA DAN MERUBAH STATUS KEWARGANEGARAAN MENJADI WNA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM KELUARGA WARIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN DIKARENAKAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (UNDUE INFLUENCE) DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI JAMINAN GADAI YANG BEROBYEK POHON DUKU DI KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS BERDASARKAN KETENTUAN GADAI SYARIAH, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, DAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DIDAHULUI DENGAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DIDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK TEMUAN (AL-LAQITH) MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN PENGANGKATAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PT TAHTA MEDAN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN MANAJEMEN HOTEL TIARA MEDAN ANTARA PT TAHTA MEDAN DAN PT GRIYAWISATA MENURUT KETENTUAN KETENTUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FENOMENA TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog