Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

No Pict

STATUS PENGUASAAN TANAH DI KAWASAN PANTAI DAN PESISIR YANG DIJADIKAN KAWASAN PERMUKIMAN RUMAH PELANTAR DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tuntutan pekerja untuk mendapatkan pembayaran upah melalui permohonan kepailitan perusahaan dalam kajian UU no. 2 tahun 2004 ttg penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan UU no. 37 tahun 2004 ttg kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM PEKERJA TERHADAP PEMBERIAN UANG PESANGON, UANG JASA DAN GANTI KERUGIAN AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PT X

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 2731 K/Pdt/1995 TANGGAL 30 MEI 1996 TENTANG SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1687 K/PDT/1998 TENTANG SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH ANTARA Dra. MARTINA TOTO KASIHAN DENGAN Tn. KOKO GUNAWAN THAMRIN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3138.K/Pdt/1994 TENTANG WANPRESTASI PENGEMBANG (DEVELOPER) PT KENTANIK SUPER INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NO. 335/PEN/63/Pdt/1984/PT DKI TANGGAL 30 APRIL 1984 TENTANG SENGKETA PEMILIKAN RUMAH ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1960 (UUPA) JO PP N

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN BADAN ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KONTRUKSI INDONESIA DIKATIKAN DENGAN UU NO 18 THN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI JUNCTO UU NO 30 THN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN OLEH ORANG ASING DI INDONESIA MENURUT PP NO 41 TAHUN 1996 JUNCTIS UU NO 16 TAHUN 1985 DAN UU NO 4 TAHUN 1996

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM PENGGARAP ATAS TANAH NEGARA (BEKAS EIGENDOM VERPONDING NO. 5552/SISA) BERDASARKAN SURAT GIRIK C NO. 10 PERSIL 7 KELAS D-1 TERHADAP PENERBITAN SERTIPIKAT HGB NO. 460/SUMUR BATU/1997

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ACHMAD SOELAEMAN UNTUK MENDAPATKAN KEMBALI HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DENGAN SERTIPIKAT HGB NO. 62 DAN NO. 63 TAHUN 1971 YANG TELAH DIKUASAI DAN DIGUNAKAN OLEH DIRJEN PARIWISATA UNTUK PERLUASAN SEKOLAH TINGGI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Gambaran Singkat Mengenai Pembatalan Sertifikat Tanah Oleh BPN Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Kepada Para Pemilik Sertipikat Tanah Hak Milik Di Kawasan Puncrut, bandung Utara Dihubungkan Dengan Kekuatan Pembuktian Dari Sertipikat sebgai Bukti K

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH TERHADAP PENCATATAN BUKU TANAH TERKAIT GUGATAN PIHAK KETIGA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keabsahan Kepemilikan Tanah Yang Sama Oleh Dua Institusi Pemerintah ditinjau Dari Hukum Tanah Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN RUMAH INSTAN SEDERHANA SEHAT (RISHA) DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan surat keterangan yang dikeluarkan oleh notaris sebagai bukti telah dilaksanakannya pengikatan jaminan yang dipegang oleh bank berdasarkan UU no. 30 thn 2004 ttg Jabatan Notaris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri dihubungkan dengan UU No. 39 tahun 2004 ttg penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Atas Beban Biaya Yang Ditolak (Non Cost Recovery) Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Operasional Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap pemegang tanah milik adat yang disertipikatkan oleh pihak lain dihubungkan dengan peraturan pemerintah No.24 Th 1997 tentang pendaftaran tanah di wilayah Jakarta Timur

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM UPAYA MENERAPKAN HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KERJA INDONESIA BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Hak-Hak Pekerja Oursourcing Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Ajudikasi berbasis masyarakat pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ditinjau dari PP no. 2 tahun 2007

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis hukum tentang tanggung jawab rumah sakit terhadap tingginya risiko kecelakaan kerja yang dapat terjadi pada karyawan rumah sakit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis terhadap rangkap jabatan camat sebagai Kepala Kecamatan dan selaku Pejabat pembuat Akta Tanah Sementara dalam kajian PP No. 24 th 1997 ttg pendaftaran tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Asas keadilan dalam usaha menyeibangkan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja dihubungkan dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pemberian Kredit Kemitraan Oleh Perusahaan Inti X" Farm Kepada Perusahaan Plasma Ciangsi Farm"."spek Hukum Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pemberi"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek yuridis hak pengelolaan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan daerah industri Pulau Batam dalam kerangka Keputusan Mendagri No. 43 tahun 1977

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGALIHAN FUNGSI SEBAGAI RUMAH DINAS WAKIL WALIKOTA BOGOR MENJADI BARBER SHOP DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAHAN NO 31 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO 40 TAHUN 1994 TENTANG RUMAH NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENJUALAN RUMAH DINAS PROV JAWA BARAT KEPADA PENGHUNI DITINJAU DARU UU NO 1 THN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 40 THN 1994 JUNTO PERATURAN PEMERINTAH NO 31 THN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN NO 40 THN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG PADA RUMAH YANG DIPINDAHTANGANKAN OLEH PEGAWAI NEGRI SIPIL PENERIMA RUMAH DI PERUMAHAN PURI SUBANG ASRI YANG DISUBSIDI OLEH PEMERINTAH DITINJAU DARI UU NO 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Dibebani Hak Tanggungan Dalam kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Sebagai Pihak Dalam Perjanjian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN UPAH MINIMUM DI KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN OTONOMI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) RUMAH YANG DIBUAT SEBELUM MEMILIKI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN BELUM ADA KETERBANGUNAN PERUMAHAN

Detail CantumanXML DetailCite

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog