Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
No Pict

Perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri dihubungkan dengan UU No. 39 tahun 2004 ttg penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN KESEHATAN DAN HAK-HAK REPRODUKSI TENAGA KERJA WANITA DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Atas Beban Biaya Yang Ditolak (Non Cost Recovery) Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Operasional Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH BERSUBSIDI DIKAITKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING DI PT TELKOM DIKAITKAN DENGAN JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PASAL 64 DAN PASAL 65 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI SATUAN RUMAH SUSUN TERKAIT PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI KARENA STATUS PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG -UNDANG NO 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap pemegang tanah milik adat yang disertipikatkan oleh pihak lain dihubungkan dengan peraturan pemerintah No.24 Th 1997 tentang pendaftaran tanah di wilayah Jakarta Timur

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMERINTAH SEBAGAI PEMEGANG HAK PENGELOLAAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH DI KAWASAN SEKITAR GASIBU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH BERSERTIFIKAT DALAM HAL TERJADINYA SERTIFIKAT GANDA DIHUBUNGKAN DENGANUNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA Jo. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH ULAYAT DI NAGARI SUNGAI KAMUYANG KECAMATAN LUAK KAUPATEN LIMA PULUH KOTA SUMATERA BARAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA JO PERDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM UPAYA MENERAPKAN HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KERJA INDONESIA BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA/BURUH PT. LANGEN KRIDHA PRATYANGGA (LKP) Tbk SUMEDANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJ PEMENUHAN SARAN PERUMAHAN BKM 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG UNDANG NO. Diajukan untuk memenuhi Sarjana NGJAWABAN DEVELOPER TERHADAP KEWAJIBAN PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA DALAM MEMBANGUN BKM DITINJAU DARI UNDAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Hak-Hak Pekerja Oursourcing Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT NAGARI GUGUAK MALALO YANG SEBELUMNYA HUTAN LINDUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN DAERAH SUMATERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1026 K/PDT/2010 TENTANG KEABSAHAN JUAL BELI TANAH YANG TIDAK DILAKUKAN DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN ........ 1997 TENTANG PENDAFTARAN T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH PASAR TRADISIONAL KECAMATAN MALANGBONG KABUPATEN GARUT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NO.463/MENHUT-II/2013 TERKAIT ALIH FUNGSI KAWASAN INDUSTRI MENJADI KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KOTA BATAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ATAS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG ASING YANG BEKERJA DI INDONESIA TERKAIT DENGAN PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ( P3B )

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS DALAM PELAKSANAAN PERUBAHAN STATUS HAK ATAS TANAH DARI HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK TERHADAP RUMAH SEDERHANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA Jo KEPUTUSAN MENTERI NEGAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENELANTARAN TANAH YANG SUDAH MEMPEROLEH IZIN LOKASI BERDASARKAN PERMEN AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 2 TH 1999 TENTANG IZIN LOKASI DIHUBUNGKAN DENGAN PP NO. 16 TH 2004 TENTANG PENATAGUNAAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN DI KAWASAN PUNCAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1992 TENTANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DIATAS HAK PENGELOLAAN ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT BAGI PERUNTUKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDAGANGAN GARUT PLAZA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR PO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO 40 TAHUN 1994 TENTANG RUMAH NEGARA Jo. KEPUTUSAN ME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENDANAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH MELALUI PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN UPAH MINIMUM DI KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN OTONOMI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN TENAGA KERJA KONTRAK DI PT DAHANA (PERSERO) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENGIKATAN JUAL BELI DALAM PERBUATAN HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PT. GOODYEAR INDONESIA MELALUI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN I

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DINAS TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (TNI AD) TANPA SURAT IZIN PENGHUNIAN (SIP) ANTARA PENGHUNI RUMAH DINAS DENGAN PIHAK KETIGA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK PADA BENGKEL ALAS KAKI CIBADUYUT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG SEMPADAN SUNGAI CIASEM DI DESA TANJUNG TIGA, KECAMATAN BLANAKAN, KABUPATEN SUBANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN KERJA YANG DIDASARKAN PADA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PT. BANK NEGARA INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN PESERTA MAGANG DILINGKUNGAN P.T. JASA MARGA KOTA BANDUNG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH PASCA KEBAKARAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL EPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENANGANAN BENCANA DAN PENGAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA LATIFUNDIA DI KABUPATEN SUMEDANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 56 Prp. TAHUN 1960 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS PT. KARUNA YANG TELAH BEKERJA SELAMA 3 (TIGA) BULAN BERTURUT û TURUT ATAU LEBIH DIKAITKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP.100/MEN/VI/2004 TENTANG PEL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUGAN KERJA DI PT. BPR MAHAPATIH SEDIAUTAMA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHU 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1964 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN SERTA PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN PT. WAY HALIM PERMAI BANDAR LAMPUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PELAKSANAANYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN TANAH MELALUI PRONA ( PROYEK OPERASIONAL NASIONAL AGRARIA ) DI WILAYAH DESA BABAKAN PEUTEUY KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG DALAM RANGKA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM BAGI GOLONGAN EKONOMI LEMAH DIHUBUNGKAN DEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN DEWAN PENGUPAHAN KOTA (DEPEKO) DALAM PELAKSANAAN PENYESUAIAN KETETAPAN UPAH MINIMUM KOTA BANDUNG DENGAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) RUMAH YANG DIBUAT SEBELUM MEMILIKI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN BELUM ADA KETERBANGUNAN PERUMAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) CAKUNG BARAT YANG DISEWAKAN KEMBALI OLEH PENGHUNI KEPADA BUKAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANAH WAKAF YG DIPERJUAL BELIKAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DGN UU NO 41 THN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGALIHAN FUNGSI SEBAGAI RUMAH DINAS WAKIL WALIKOTA BOGOR MENJADI BARBER SHOP DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAHAN NO 31 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO 40 TAHUN 1994 TENTANG RUMAH NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS RUMAH BERSUBSIDI DIKAITKAN DENGAN PROGRAM PEMERINTAH MENGENAI PENGADAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN TANAH WAKAF TANPA AKTA IKRAR WAKAF OLEH AHLI WARIS WAKIF DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENINGKATAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN KADALUWARSA MENJADI SERTIFIKAT HAK MILIK RUMAH TINGGAL DI KECAMATAN CIPONDOH, TANGERANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA A

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENJUALAN RUMAH DINAS PROV JAWA BARAT KEPADA PENGHUNI DITINJAU DARU UU NO 1 THN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 40 THN 1994 JUNTO PERATURAN PEMERINTAH NO 31 THN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN NO 40 THN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog