Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
No Pict

TINDAKAN HUKUM PENGGARAP ATAS TANAH NEGARA (BEKAS EIGENDOM VERPONDING NO. 5552/SISA) BERDASARKAN SURAT GIRIK C NO. 10 PERSIL 7 KELAS D-1 TERHADAP PENERBITAN SERTIPIKAT HGB NO. 460/SUMUR BATU/1997

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ACHMAD SOELAEMAN UNTUK MENDAPATKAN KEMBALI HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DENGAN SERTIPIKAT HGB NO. 62 DAN NO. 63 TAHUN 1971 YANG TELAH DIKUASAI DAN DIGUNAKAN OLEH DIRJEN PARIWISATA UNTUK PERLUASAN SEKOLAH TINGGI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ASO KARSO SEBAGAI PEMBELI DALAM JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH LEE DARMAWAN DALAM HAL TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS PENGEMBALIAN ASET SITAAN TANAH MILIK PT. MADONA KEPADA LIOE NAM KHIONG OLEH KEJAKSAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT DESA SUKAMULYA KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR TERHADAP PENGAMBIL ALIHAN HAK ATAS TANAH SECARA PAKSA OLEH TNI - AU LANUD ATANG SANJAYA DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PT SUMATRA JAYA AGRO LESTARI BERDASARKAN PERKARA PERDATA NO. 146/PDT.G/2012/PN.PDG TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PT TIDAR KERINCI AGUNG ATAS PENUTUPAN LAHAN HAK GUNA USAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM ATAS BESARNYA PENETAPAN PENGGANTIAN NILAI BUMI DAN BANGUNAN OLEH NEGARA UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU NO. 12 TH 1994 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG TANGGUNGJAWAB PENYEDIA JASA KONSTRUKSI TERHADAP RUNTUHNYA BANGUNAN APARTEMEN AKIBAT KEGAGALAN BANGUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PENYEDIA JASA TENAGA KERJA PADA PRAKTIK OUTSOURCING DI PT. PERDANA PERKASA ELASTINDO (PT. PERSAELS) GUNA MENINGKATKAN KUALITAS TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KERJA ANTARA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DENGAN PENGGUNA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI TANAH BENGKOK SETELAH BERUBAHNYA PEMERINTAHAN DESA MENJADI KELURAHAN CICINDE UTARA KECAMATAN BANYUSARI KOTA KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Gambaran Singkat Mengenai Pembatalan Sertifikat Tanah Oleh BPN Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Kepada Para Pemilik Sertipikat Tanah Hak Milik Di Kawasan Puncrut, bandung Utara Dihubungkan Dengan Kekuatan Pembuktian Dari Sertipikat sebgai Bukti K

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH NEGARA BERDASARKAN PERJANJIAN BUILD OPERATE TRANSFER SEBAGAI JAMINAN BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARGA DALAM HAL ADANYA KEGIATAN USAHA YANG MENGGANGGU DAN MEMBAHAYAKAN FUNGSI HUNIAN DI LINGKUNGAN PERMUKIMAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH TERHADAP PENCATATAN BUKU TANAH TERKAIT GUGATAN PIHAK KETIGA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI INPRES NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PAKET KEBIJAKAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI TERHADAP PENGATURANBIDANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAA LEMBAGA HUKUM ADAT RECHTSVERWERKING DIKAITKAN DENGAN PASAL 32 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keabsahan Kepemilikan Tanah Yang Sama Oleh Dua Institusi Pemerintah ditinjau Dari Hukum Tanah Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG BERASAL DARI HIBAH DIHUBUNGKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PENSIUNAN TNI BESERTA KELUARGANYA TERHADAP PENGHUNIAN RUMAH NEGARA DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH KEPADA WARGA NEGARA ASING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MELINDUNGI HAK ANAK DAN IBU PASCA PERCERAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PURNAWIRAWAN DAN/ATAU WARAKAWURI TNI AD TERHADAP HAK KEPEMILIKAN RUMAH DINAS DETASEMEN INTEL KODAM JAYAKARTA CIBUBUR DENGAN ADANYA SURAT KEPUTUSAN KASAD NO. Skep 89/III/1973 tanggal 29 Maret 1973 DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN RUMAH INSTAN SEDERHANA SEHAT (RISHA) DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SERTIFIKAT HAK PAKAI ATAS TANAH YANG DITERBITKAN TANPA AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG SAH DI DESA JATIKARYA KECAMATAN PONDOK GEDE DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan surat keterangan yang dikeluarkan oleh notaris sebagai bukti telah dilaksanakannya pengikatan jaminan yang dipegang oleh bank berdasarkan UU no. 30 thn 2004 ttg Jabatan Notaris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN TANAH BENGKOK DESA RAWA KECAMATAN LUMBUNG KABUPATEN CIAMIS SETELAH DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN TANAH TIMBUL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA Jo. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN WARISAN BERUPA HAK MILIK ATAS TANAH TERHADAP AHLI WARIS YANG BERGANTI KEWARGANEGARAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH ULAYAT MARGA DI SUMATERA UTARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA jo. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM ATAS DUALISME SISTEM KEPEMILIKAN TANAH KESULTANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH SITA JAMINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN DEVELOPER PERUMAHAN UNTUK MEMBANGUN FASILITAS SOSIAL (FASOS) DAN FASILITAS UMUM (FASUM) SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1992 JO PERMENDAGRI NO. 1 TAHUN 1987 (STUDY KASUS PADA PERUMAHAN GRAHA MEDIA MUSTIKA DENGAN DEVELOPER P.T. PE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENETAPAN GANTI RUGI YANG TIDAK LAYAK DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN TOL OLEH PEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI ARTIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA CACAT DALAM PERJANJIAN KERJA DI PT. TELKOM DIVRE III DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN1997 TENTANG PENYANDANG CACAT JO UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PENGEMBANG DAN CALON PEMBELI PERUMAHAN DALAM PROSES JUAL BELI PERUMAHAN DAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI DAERAH YANG BELUM MEMILIKI PERATURAN DAERAH TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGAMBILAN TANAH ADAT OLEH PT. ASIATIC PERSADA UNTUK PERKEBUNAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 51 PRP TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA JO UNDANG-NDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DITINJAU DARI UU NO. 13 TH 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 27 AYAT (1) DAN AYAT (2) UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SERTIFIKAT HAK MILIK YANG SEBENARNYA TERHADAP SERTIFIKAT GANDA YANG DIJADIKAN AGUNAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PENGUNGSI VIETNAM DI PULAU GALANG KEPULAUAN RIAU PADA TAHUN 1979-1996 OLEH UNHCR (UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES) DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1951 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-PO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri dihubungkan dengan UU No. 39 tahun 2004 ttg penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN KESEHATAN DAN HAK-HAK REPRODUKSI TENAGA KERJA WANITA DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Atas Beban Biaya Yang Ditolak (Non Cost Recovery) Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Operasional Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH BERSUBSIDI DIKAITKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING DI PT TELKOM DIKAITKAN DENGAN JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PASAL 64 DAN PASAL 65 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI SATUAN RUMAH SUSUN TERKAIT PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI KARENA STATUS PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG -UNDANG NO 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap pemegang tanah milik adat yang disertipikatkan oleh pihak lain dihubungkan dengan peraturan pemerintah No.24 Th 1997 tentang pendaftaran tanah di wilayah Jakarta Timur

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog