Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
No Pict

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pembangunan Perumahan dalam Penyediaan Hunian Berimbang ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP PETANI PADI ATAS TANAH TERENDAM DAERAH ALIRAN SUNGAI CIMANUK UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR WADUK JATIGEDE DITINJAU DARI PERATURAN PERTANAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Terhadap Konsumen Apartemen Meikarta yang Telah melakukan PPJB terkait Ketiadaan Kepemilikan Izin ditinjau Dari UU No 20 tahun 2011 Tentang Rusun dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perkonsum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUMNAS SEBAGAI PENGEMBANG KEPADA PENGHUNI RUSUNAMI BANDAR KEMAYORAN ATAS KETERLAMBATAN PENERBITAN SERTIFIKAT BAIK FUNGSI DIKAITKAN DENGAN UU 20/2011 DAN UU 08/1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pengembang Perumahan Dalam Pembangunan Rumah di atas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sleman Provinsi DIY Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawassan Permukiman

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN MUSYAWARAH DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PLTU BATANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOADI YOGYAKARTA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK AKIBAT SAKIT SEBAGAI DAMPAK DARI KECELAKAAN KERJA DITINJAU DARIUNDANG –UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS BANGUNAN GEDUNG DI KAWASAN PESISIR PANTAI PANJANG KOTA BENGKULU DALAM KERANGKA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN PEKERJA SECARA SEPIHAK DARI PERUSAHAAN KE PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (PTSL) BAGI PETANI DI KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KECAMATAN CIPARAY, KABUPATEN BANDUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN MASALAH ANTARA MASYARAKAT PENGHUNI PULAU PARI DENGAN PT BUMI PARI ASRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIFIKAT HAK MILIK DALAM SENGKETA LAHAN ATAS PENERBITAN HAK GUNA USAHA KEPADA PT. REZEKI KENCANA DI KABUPATEN KUBU RAYA KALIMANTAN BARAT DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1996 TENTANG HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN RUMAH APUNG DI KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JO. UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

T INDAKAN PENGEMBANG PERUMAHAN ATAS PEMBANGUNAN TEMBOK BETON YANG MENGAKIBATKAN TERTUTUPNYA AKSES JALAN WARGA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH BEKAS HAK GUNA USAHA DI KAMPUNG BADEGA DESA CIPANGRAMATAN KECAMATAN CIKAJANG KABUPATEN GARUT DITINJAU DARI TAP MPR NOMOR IX TAHUN 2001 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG PROPERTI (DEVELOPER) SEBAGAI PIHAK PENGELOLA SEMENTARA DALAM PENARIKAN IURAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (IPL) PADA UNIT APARTEMEN DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGHUNI RUMAH PANGGUNG DI PESISIR PANTAI KOTA BALIKPAPAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK GUNA USAHA YANG TERINDIKASI DITELANTARKAN OLEH PT. GOLDEN PRIVATE HAVEA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGANTIAN KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PEMBANGUNAN PROYEK MASS RAPID TRANSIT (MRT) DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 776/Pdt.Sus-Phi/2016 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK OLEH PT. BUKIT ASAM (PERSERO) TERHADAP PEKERJA SENEN B. KARSAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE DAN JALAN TOL CISUMDAWU DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO OLEH BANK UMUM DALAM MENJAGA LIKUIDITAS BANK AKIBAT KENAIKAN HARGA TANAH DI JAKARTA YANG TIDAK BISA DIKENDALIKAN PEMERINTAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18/POJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA OLEH TENAGA KERJA ASING DI PT HUAWEI SERVICES DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI PULAU BATAM DITINJAU DARI KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL DAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 43 TAHUN 1977 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN TANAH DI DAERAH INDUST RI PULAU BATAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN RUMAH DENY AKUNG DI JALAN CAKRA NEGARA YANG DITUTUP AKSES JALANNYA OLEH WARGA PEDULI PERUMAHAN BUKIT MAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 216K/PDT.SUS-PHI/2016 TANGGAL 3 MEI 2016 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) TERHADAP 35 ORANG PEKERJA DI HOTEL BESTIN DI KARAWANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DAN PEMILIK TANAH TERHADAP KASUS WANPRESTASI OLEH PENGEMBANG DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGEMBANGAN PERUMAHAN BAMBU PETUNG RESIDENCES DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DAN PEMILIK TANAH TERHADAP KASUS WANPRESTASI OLEH PENGEMBANG DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGEMBANGAN PERUMAHAN BAMBU PETUNG RESIDENCES DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH YANG SEDANG DALAM SENGKETA DAN MENGANDUNG CACAT KEHENDAK DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERTANAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI BUKTI HAK KEPEMILIKAN TANAH PEMAKAMANAN YANG DIKELUARKAN PENGELOLA PEMAKAMAN SAN DIEGO HILLS MEMORIAL PARK KARAWANG JAWA BARAT YANG DIPEROLEH DARI HASIL JUAL BELI ATAS TANAH PEMAKAMAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1987 JO. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP RELOKASI PENGHUNI PERMUKIMAN KUMUH DARI WADUK RIA RIO KE RUMAH SUSUN PINUS ELOK DIHUBUNGKAN DENGAN UU No. 1/2011 TTG RUMAH SUSUN DAN INPRES NO. 5/1990 TTG PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH YANG BERADA DI ATAS TANAH NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tuntutan pekerja untuk mendapatkan pembayaran upah melalui permohonan kepailitan perusahaan dalam kajian UU no. 2 tahun 2004 ttg penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan UU no. 37 tahun 2004 ttg kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM PEKERJA TERHADAP PEMBERIAN UANG PESANGON, UANG JASA DAN GANTI KERUGIAN AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PT X

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUAKN OLEH DRS. H. SOETOMO AGAR SERTIFIKAT HAK MILIK YANG SEKARANG TELAH MENJADI ATAS NAMA HJ. SRI HADIJAH BERDASARKAN JUAL BELI YANG DILAKUKAN HJ. DRI HADIDJAH DENGAN DRS. RD. H. ADE ABDULLAH DENGAN DASR SURAT KUASA UMUM,

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH MARGO HANDOKO, S.E., SELAKU PEKERJA TERHADAP SENEN MACHMUD SELAKU MAJIKAN DALAM HAL TIDAK DIPENUHINYA HAK PEKERJA OLEH MAJIKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH MR. ERNEST LEWAN DOWSKY TERHADAP TUDUHAN PENGUASAAN PULAU BIDADARI SECARA TIDAK SAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH NY. YETTY GEBYAR SEHUBUNGAN DENGAN TIMBULNYA SERTIPIKAT GANDA ATAS TANAH MILIKNYA YANG DIDASARI OLEH ADANYA TINDAK PIDANA PEMALSUAN, PENGGELAPAN DAN PENIPUAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH AKIBAT ADANYA SERTIPIKAT PALSU YANG DITERBITKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

RUMAH DINAS TANPA SURAT IZIN PENGHUNIAN (SIP) YANG PENGUASAANNYA DIPEGANG OLEH PEJABAT YANG TELAH HABIS MASA JABATANNYA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH WAKAF DI KABUPATEN SUMEDANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM, UNDANG- UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATATUS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH PADA APARTEMEN MANGGA DUA COURT JAKARTA PUSAT YANG BERADA DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM SUAMI SEBAGAI ORANG ASING DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI AHLI WARIS MENDIANG ISTERINYA ATAS BOEDEL BERUPA TANAH BERSERTIFIKAT HAK MILIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM TANAH BENGKOK DI DESA CIMENYAN KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS PENGUASAAN SULTAN GROUND DAN PAKU ALAM GROUND DI KESULTANAN YOGYAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG JUAL BELI TANAH TANPA SEPENGETAHUAN PEMILIK TANAH BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 07/PDT.G/2002/PN-STB

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PT. BKRIE TOSANJAYA DENGAN PUK. FSP LEM-SPSI PT. BAKRIE TOSANJAYA MENGENAI STATUS KERJA CHANDRA SULISTYOBERDASARKAN PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH PROVINSI JAWA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. NOMOR. 2724 K/Pdt/2001 TENTANG SURAT IJIN VB. NOMOR. 064841 MENGENAI ALAS HAK PENEMPATAN DAN PENGHUNIAN RUMAH DINAS PT. POS (PERSERO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 2731 K/Pdt/1995 TANGGAL 30 MEI 1996 TENTANG SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog