Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

No Pict

TINJAUAN TERHADAP RELOKASI PENGHUNI PERMUKIMAN KUMUH DARI WADUK RIA RIO KE RUMAH SUSUN PINUS ELOK DIHUBUNGKAN DENGAN UU No. 1/2011 TTG RUMAH SUSUN DAN INPRES NO. 5/1990 TTG PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH YANG BERADA DI ATAS TANAH NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATATUS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH PADA APARTEMEN MANGGA DUA COURT JAKARTA PUSAT YANG BERADA DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM SUAMI SEBAGAI ORANG ASING DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI AHLI WARIS MENDIANG ISTERINYA ATAS BOEDEL BERUPA TANAH BERSERTIFIKAT HAK MILIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM TANAH BENGKOK DI DESA CIMENYAN KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS PENGUASAAN SULTAN GROUND DAN PAKU ALAM GROUND DI KESULTANAN YOGYAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NO. 335/PEN/63/Pdt/1984/PT DKI TANGGAL 30 APRIL 1984 TENTANG SENGKETA PEMILIKAN RUMAH ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1960 (UUPA) JO PP N

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DI DESA BOJONG KECAMATAN TENJO KABUPATEN BOGOR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PERKAWINAN CAMPURAN TANPA PERJANJIAN PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, DAN KITAB UNDANG-UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK SEBAGAI UPAYA KEPASTIAN HUKUM UNTUK MELAKSANAKAN CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KECAMATAN CIMALAKA KABUPATEN SUMEDANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 JO. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS FUNGSI SOSIAL ATAS TANAH PADA TANAH PT. KERETA API INDONESIA YANG BERADA PADA JALUR REL NON AKTIF CIREBON-KADIPATEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DIKAITKAN DENGAN PASAL 32 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH JUNCTO UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PEMISAHAN HORISONTAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKO-POKOK AGRARIA DALAM PEMILIKAN RUMAH SUSUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN "EN"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PEMISAHAN HOROZONTAL DALAM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN RUANG BAWAH TANAH (RBT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI TANAH BENGKOK SETELAH BERUBAHNYA PEMERINTAHAN DESA MENJADI KELURAHAN CICINDE UTARA KECAMATAN BANYUSARI KOTA KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH KEPADA WARGA NEGARA ASING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN TANAH TIMBUL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA Jo. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN WARISAN BERUPA HAK MILIK ATAS TANAH TERHADAP AHLI WARIS YANG BERGANTI KEWARGANEGARAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH ULAYAT MARGA DI SUMATERA UTARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA jo. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM ATAS DUALISME SISTEM KEPEMILIKAN TANAH KESULTANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH SITA JAMINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGAMBILAN TANAH ADAT OLEH PT. ASIATIC PERSADA UNTUK PERKEBUNAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 51 PRP TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA JO UNDANG-NDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SERTIFIKAT HAK MILIK YANG SEBENARNYA TERHADAP SERTIFIKAT GANDA YANG DIJADIKAN AGUNAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PENGUNGSI VIETNAM DI PULAU GALANG KEPULAUAN RIAU PADA TAHUN 1979-1996 OLEH UNHCR (UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES) DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1951 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-PO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMERINTAH SEBAGAI PEMEGANG HAK PENGELOLAAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH DI KAWASAN SEKITAR GASIBU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH BERSERTIFIKAT DALAM HAL TERJADINYA SERTIFIKAT GANDA DIHUBUNGKAN DENGANUNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA Jo. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH ULAYAT DI NAGARI SUNGAI KAMUYANG KECAMATAN LUAK KAUPATEN LIMA PULUH KOTA SUMATERA BARAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA JO PERDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT NAGARI GUGUAK MALALO YANG SEBELUMNYA HUTAN LINDUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN DAERAH SUMATERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS KASUS TENTANG SENGKETA TANAH GARAPAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TIDAK DILAKSANAKANNYA EKSEKUSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2812K/PDT/2012 TERTANGGAL 17 FEBRUARI 2014 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2004 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS KEDUDUKAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DENGAN ADANYA SURAT PERNYATAAN BUKAN MILIK ATAS SERTIFIKAT HAK MILIK TANAH DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 56 Prp TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 378 K/PDT/2012 ANTARA SOEDIRJO ALIMAN, DKK MELAWAN HJ. MAEMUNAH, DKK TENTANG JUAL BELI IZIN MENGGARAP TANAH NEGARA DITINJAU DARI UNDANGûUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOKûPOKOK AGRAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSEKUSI OBJEK JAMINAN BERUPA TANAH HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN PERUM PERUMNAS YANG TELAH BERAKHIR HAKNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENINGKATAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN KADALUWARSA MENJADI SERTIFIKAT HAK MILIK RUMAH TINGGAL DI KECAMATAN CIPONDOH, TANGERANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA A

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA PENGUASAAN TANAH ANTARA WARGA YANG MENGUASAI TANAH DI JALAN SALENDRO DENGAN PT. KERETA API INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH PASAR TRADISIONAL KECAMATAN MALANGBONG KABUPATEN GARUT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS DALAM PELAKSANAAN PERUBAHAN STATUS HAK ATAS TANAH DARI HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK TERHADAP RUMAH SEDERHANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA Jo KEPUTUSAN MENTERI NEGAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DIATAS HAK PENGELOLAAN ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT BAGI PERUNTUKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDAGANGAN GARUT PLAZA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR PO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENGIKATAN JUAL BELI DALAM PERBUATAN HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA LATIFUNDIA DI KABUPATEN SUMEDANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 56 Prp. TAHUN 1960 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN SERTA PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN PT. WAY HALIM PERMAI BANDAR LAMPUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PELAKSANAANYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog