Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

PELAKSANAAN MUSYAWARAH DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PLTU BATANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA

Dr. Hj, Etty Haryati Djukardi S.H., M.H. - Dr. Hj. Yani Pujiwati, S.H., M.H - Ihsan Prabowo

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGGANTIAN KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PEMBANGUNAN PROYEK MASS RAPID TRANSIT (MRT) DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Dita Ayuning Fauziah Rakhmawati - Dr.Hj. Yani Pujiwati, S.H., M.H. - Yusuf Saepul Zamil, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE DAN JALAN TOL CISUMDAWU DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Betty Rubiati, S.H., M.H. - Dr. Hj. Yani Pujiwati, S.H., M.H. - Iqlima Ziadiyah Ni’am

Detail Cantuman XML Detail Cite

PELAKSANAAN KONSINYASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL CIKOPO – PALIMANAN (CIPALI) DI DESA PEGAGAN KABUPATEN CIREBON BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN DIKAITKAN DENGAN ASAS KESEPAKATAN

Annisa Aprilia - Mulyani Djakaria - Yani Pujiwat

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tuntutan pekerja untuk mendapatkan pembayaran upah melalui permohonan kepailitan perusahaan dalam kajian UU no. 2 tahun 2004 ttg penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan UU no. 37 tahun 2004 ttg kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran

Akhmad Habriand - Hj. Yani Pujiwati, SH., MH - Prof.Dr.H. Man S. Sastrawidjaja, SH, SU

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DIKAITKAN DENGAN PASAL 32 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH JUNCTO UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PER

Dr. Hj. Yani Pujiwati, S.H., M.Hum - Michael Nugroho Widjaja - Mulyani Djakaria, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAA LEMBAGA HUKUM ADAT RECHTSVERWERKING DIKAITKAN DENGAN PASAL 32 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Hj. Fatmi Utari, S.H., M.H - Hj. Yani Pujiwati, S.H., M.H - Yuliana Kurnia Dewi

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DITINJAU DARI UU NO. 13 TH 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 27 AYAT (1) DAN AYAT (2) UUD 1945

athe, S.H.,M.H. - Hj. Yani Pujiwati, S.H.,M.H. - Rizal Abdian

Detail Cantuman XML Detail Cite

Ajudikasi berbasis masyarakat pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ditinjau dari PP no. 2 tahun 2007

Dr.Not.Hj. Antje M. Ma'moen, SH - Hj. Yani Pujiwati, SH., MH - Yuriantho Irawan

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM MUSYAWARAH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN TOL JAKARTA LINGKAR LUAR TIMUR BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANG

Anggi Rizki Aditya - Dr. Hj. Yani Pujiwati, S.H., M.H. - H. Zul Afdi Ardian, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERJANJIAN BAGI HASIL ATAS TANAH PERTANIAN DI DESA CITALEM KECAMATAN CIPONGKOR KABUPATEN BANDUNG BARAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960

DHESSITA FELAYATI - Dr. Hj. Yani Pujiwati, S.H., M.H. - Yusuf Saepul Zamil, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENELANTARAN TANAH YANG SUDAH MEMPEROLEH IZIN LOKASI BERDASARKAN PERMEN AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 2 TH 1999 TENTANG IZIN LOKASI DIHUBUNGKAN DENGAN PP NO. 16 TH 2004 TENTANG PENATAGUNAAN TANAH

Dr. Ida Nurlinda, S.H.,M.H. - Hj. Yani Pujiwati, S.H.,M.H. - M. Ferdy Ariawan

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PT. GOODYEAR INDONESIA MELALUI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN I

Betty Rubiaty, S.H., M.H. - Hj. Yani Pujiwati, S.H., M.H. - Yayu Suci Tresnawati

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

PELAKSANAAN MUSYAWARAH DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PLTU BATANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE DAN JALAN TOL CISUMDAWU DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

PELAKSANAAN KONSINYASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL CIKOPO – PALIMANAN (CIPALI) DI DESA PEGAGAN KABUPATEN CIREBON BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN DIKAITKAN DENGAN ASAS KESEPAKATAN

Tuntutan pekerja untuk mendapatkan pembayaran upah melalui permohonan kepailitan perusahaan dalam kajian UU no. 2 tahun 2004 ttg penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan UU no. 37 tahun 2004 ttg kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran

PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DIKAITKAN DENGAN PASAL 32 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH JUNCTO UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PER

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAA LEMBAGA HUKUM ADAT RECHTSVERWERKING DIKAITKAN DENGAN PASAL 32 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

PERLINDUNGAN HUKUM PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DITINJAU DARI UU NO. 13 TH 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 27 AYAT (1) DAN AYAT (2) UUD 1945

Ajudikasi berbasis masyarakat pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ditinjau dari PP no. 2 tahun 2007

ASPEK HUKUM MUSYAWARAH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN TOL JAKARTA LINGKAR LUAR TIMUR BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANG

PERJANJIAN BAGI HASIL ATAS TANAH PERTANIAN DI DESA CITALEM KECAMATAN CIPONGKOR KABUPATEN BANDUNG BARAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENELANTARAN TANAH YANG SUDAH MEMPEROLEH IZIN LOKASI BERDASARKAN PERMEN AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 2 TH 1999 TENTANG IZIN LOKASI DIHUBUNGKAN DENGAN PP NO. 16 TH 2004 TENTANG PENATAGUNAAN TANAH

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PT. GOODYEAR INDONESIA MELALUI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN I

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi