Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   16   17   18   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) CAKUNG BARAT YANG DISEWAKAN KEMBALI OLEH PENGHUNI KEPADA BUKAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Rumah Susun di Atas Tanah Hak Pakai Atas Tanah Dihubungkan Dengan UU No. 16 Tahun 1985 Juncto PP No. 40 Tahun 1996

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANAH WAKAF YG DIPERJUAL BELIKAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DGN UU NO 41 THN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Ajudikasi berbasis masyarakat pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ditinjau dari PP no. 2 tahun 2007

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN TANAH WAKAF YANG TIDAK SESUAI DENGANIKRARNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM TERHADAP GADAI SAWAH TANPA JATUH TEMPO DI KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKTA PPAT YANG TIDAK DIDAFTARKAN DI KANTOR OERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ALIH FUNGSI RUMAH TINGGAL DI KAWASAN PERMUKIMAN MENJADI TEMPAT USAHA DI KOTA BANDUNG DALAM KAITANNYA DENGAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jo. PERATURAN DAERAH KOTA B

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis hukum tentang tanggung jawab rumah sakit terhadap tingginya risiko kecelakaan kerja yang dapat terjadi pada karyawan rumah sakit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS KASUS TENTANG SENGKETA TANAH GARAPAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TIDAK DILAKSANAKANNYA EKSEKUSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2812K/PDT/2012 TERTANGGAL 17 FEBRUARI 2014 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2004 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS KEDUDUKAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DENGAN ADANYA SURAT PERNYATAAN BUKAN MILIK ATAS SERTIFIKAT HAK MILIK TANAH DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 56 Prp TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP KEBERADAAN HAK GARAP PETANI DI ATAS LAHAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA PADA AREAL IZIN PERTAMBANGAN PT. KALTIM PRIMA COAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 378 K/PDT/2012 ANTARA SOEDIRJO ALIMAN, DKK MELAWAN HJ. MAEMUNAH, DKK TENTANG JUAL BELI IZIN MENGGARAP TANAH NEGARA DITINJAU DARI UNDANGûUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOKûPOKOK AGRAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis terhadap rangkap jabatan camat sebagai Kepala Kecamatan dan selaku Pejabat pembuat Akta Tanah Sementara dalam kajian PP No. 24 th 1997 ttg pendaftaran tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS JUAL BELI TANAH TANPA AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH DI KOTA BEKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis yuridis terhadap kedudukan pemegang saham minoritas dalam akuisisi saham suatu perusahaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR NO.108/Pdt.G/2012/PN.BLT MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM JUAL- BELI TANAH SENGKETA YANG TELAH MEMPUNYAI PUTUSAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 1471 KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Asas keadilan dalam usaha menyeibangkan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja dihubungkan dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM MENGENAI PENGARUH ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PT LANGSUNG MULUS TEXTILE MILLS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1338 AYAT (1) KUH PERDATA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM MUSYAWARAH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN TOL JAKARTA LINGKAR LUAR TIMUR BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pemberian Kredit Kemitraan Oleh Perusahaan Inti X" Farm Kepada Perusahaan Plasma Ciangsi Farm"."spek Hukum Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pemberi"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM TANAH TERLANTAR TERHADAP LAHAN HGU (PERKEBUNAN) KABUPATEN TASIKMALAYA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek yuridis hak pengelolaan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan daerah industri Pulau Batam dalam kerangka Keputusan Mendagri No. 43 tahun 1977

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

BATAS MAKSIMAL PENYEDIAAN LAHAN TANAH PERUMAHAN OLEH PENGEMBANG ORANG PERSEORANGAN DALAM SATU LINGKUNGAN SIAP BANGUN (LISIBA) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSAMINASI PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTANAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSEKUSI OBJEK JAMINAN BERUPA TANAH HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN PERUM PERUMNAS YANG TELAH BERAKHIR HAKNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGALIHAN FUNGSI SEBAGAI RUMAH DINAS WAKIL WALIKOTA BOGOR MENJADI BARBER SHOP DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAHAN NO 31 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO 40 TAHUN 1994 TENTANG RUMAH NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS RUMAH BERSUBSIDI DIKAITKAN DENGAN PROGRAM PEMERINTAH MENGENAI PENGADAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN TANAH WAKAF TANPA AKTA IKRAR WAKAF OLEH AHLI WARIS WAKIF DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENINGKATAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN KADALUWARSA MENJADI SERTIFIKAT HAK MILIK RUMAH TINGGAL DI KECAMATAN CIPONDOH, TANGERANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA A

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENJUALAN RUMAH DINAS PROV JAWA BARAT KEPADA PENGHUNI DITINJAU DARU UU NO 1 THN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 40 THN 1994 JUNTO PERATURAN PEMERINTAH NO 31 THN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN NO 40 THN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH PASCA BENCANA ALAM TSUNAMI DI KOTA BANDA ACEH, DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Penggarapan Kawasan Konservasi Berdasarkan Perspektif Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA PENGUASAAN TANAH ANTARA WARGA YANG MENGUASAI TANAH DI JALAN SALENDRO DENGAN PT. KERETA API INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH DINAS ANTARA PIHAK PENGHUNI DENGAN PIHAK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEBAGAI PENGELOLA RUMAH DINAS BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM PASUKUAN TANJUNG BUKITTINGGI DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF MELALUI LEMBAGA MEDIASI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI LELANG DALAM PROSES LELANG EKSEKUSI YANG DIGUGAT OLEH PEMILIK TANAH SEBELUMNYA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG PADA RUMAH YANG DIPINDAHTANGANKAN OLEH PEGAWAI NEGRI SIPIL PENERIMA RUMAH DI PERUMAHAN PURI SUBANG ASRI YANG DISUBSIDI OLEH PEMERINTAH DITINJAU DARI UU NO 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN SERIKAT PEKERJA DI PT. KIMIA FARMA (PERSERO), Tbk. PLANT BANDUNG DALAM MEWUJUDKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS ANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA DIKAITKAN DENGAN UU NO. 21 TH 2000 TTG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBANDINGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1998 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TELANTAR DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP TANAH ASET PEMERINTAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBANDINGAN PPENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIS BERDASARKAN PP NO. 10 TH 1961 DG PP NO. 24 TH 1997 TTG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN BAGI HASIL ATAS TANAH PERTANIAN DI DESA CITALEM KECAMATAN CIPONGKOR KABUPATEN BANDUNG BARAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KERJA ANTARA PERSATUAN SEPAK BOLA SEMEN PADANG DENGAN PEMAIN SEPAK BOLA PROFESIONAL BERDASARKAN SPK NO. 045/PJJ/GTMSP/01.2006 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Dibebani Hak Tanggungan Dalam kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Sebagai Pihak Dalam Perjanjian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGARUH PERPUTARAN MODAL KERJA DAN DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGARUH TELEMARKETING TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN UNTUK MENJADI PEMEGANG KARTU KREDIT AMERICAN EXPRESS DI BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN TUNAI DAN PERSEDIAAN PADA SINAR MANDIRI

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   16   17   18   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog