Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   16   17   18   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENDANAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH MELALUI PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN UPAH MINIMUM DI KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN OTONOMI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN TENAGA KERJA KONTRAK DI PT DAHANA (PERSERO) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENGIKATAN JUAL BELI DALAM PERBUATAN HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PT. GOODYEAR INDONESIA MELALUI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN I

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DINAS TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (TNI AD) TANPA SURAT IZIN PENGHUNIAN (SIP) ANTARA PENGHUNI RUMAH DINAS DENGAN PIHAK KETIGA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK PADA BENGKEL ALAS KAKI CIBADUYUT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG SEMPADAN SUNGAI CIASEM DI DESA TANJUNG TIGA, KECAMATAN BLANAKAN, KABUPATEN SUBANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN KERJA YANG DIDASARKAN PADA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PT. BANK NEGARA INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN PESERTA MAGANG DILINGKUNGAN P.T. JASA MARGA KOTA BANDUNG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH PASCA KEBAKARAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL EPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENANGANAN BENCANA DAN PENGAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA LATIFUNDIA DI KABUPATEN SUMEDANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 56 Prp. TAHUN 1960 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS PT. KARUNA YANG TELAH BEKERJA SELAMA 3 (TIGA) BULAN BERTURUT û TURUT ATAU LEBIH DIKAITKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP.100/MEN/VI/2004 TENTANG PEL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUGAN KERJA DI PT. BPR MAHAPATIH SEDIAUTAMA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHU 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1964 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN SERTA PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN PT. WAY HALIM PERMAI BANDAR LAMPUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PELAKSANAANYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN TANAH MELALUI PRONA ( PROYEK OPERASIONAL NASIONAL AGRARIA ) DI WILAYAH DESA BABAKAN PEUTEUY KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG DALAM RANGKA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM BAGI GOLONGAN EKONOMI LEMAH DIHUBUNGKAN DEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN DEWAN PENGUPAHAN KOTA (DEPEKO) DALAM PELAKSANAAN PENYESUAIAN KETETAPAN UPAH MINIMUM KOTA BANDUNG DENGAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) RUMAH YANG DIBUAT SEBELUM MEMILIKI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN BELUM ADA KETERBANGUNAN PERUMAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) CAKUNG BARAT YANG DISEWAKAN KEMBALI OLEH PENGHUNI KEPADA BUKAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Rumah Susun di Atas Tanah Hak Pakai Atas Tanah Dihubungkan Dengan UU No. 16 Tahun 1985 Juncto PP No. 40 Tahun 1996

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANAH WAKAF YG DIPERJUAL BELIKAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DGN UU NO 41 THN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGALIHAN FUNGSI SEBAGAI RUMAH DINAS WAKIL WALIKOTA BOGOR MENJADI BARBER SHOP DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAHAN NO 31 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO 40 TAHUN 1994 TENTANG RUMAH NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS RUMAH BERSUBSIDI DIKAITKAN DENGAN PROGRAM PEMERINTAH MENGENAI PENGADAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN TANAH WAKAF TANPA AKTA IKRAR WAKAF OLEH AHLI WARIS WAKIF DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENINGKATAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN KADALUWARSA MENJADI SERTIFIKAT HAK MILIK RUMAH TINGGAL DI KECAMATAN CIPONDOH, TANGERANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA A

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENJUALAN RUMAH DINAS PROV JAWA BARAT KEPADA PENGHUNI DITINJAU DARU UU NO 1 THN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 40 THN 1994 JUNTO PERATURAN PEMERINTAH NO 31 THN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN NO 40 THN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH PASCA BENCANA ALAM TSUNAMI DI KOTA BANDA ACEH, DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Penggarapan Kawasan Konservasi Berdasarkan Perspektif Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA PENGUASAAN TANAH ANTARA WARGA YANG MENGUASAI TANAH DI JALAN SALENDRO DENGAN PT. KERETA API INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH DINAS ANTARA PIHAK PENGHUNI DENGAN PIHAK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEBAGAI PENGELOLA RUMAH DINAS BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM PASUKUAN TANJUNG BUKITTINGGI DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF MELALUI LEMBAGA MEDIASI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI LELANG DALAM PROSES LELANG EKSEKUSI YANG DIGUGAT OLEH PEMILIK TANAH SEBELUMNYA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG PADA RUMAH YANG DIPINDAHTANGANKAN OLEH PEGAWAI NEGRI SIPIL PENERIMA RUMAH DI PERUMAHAN PURI SUBANG ASRI YANG DISUBSIDI OLEH PEMERINTAH DITINJAU DARI UU NO 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN SERIKAT PEKERJA DI PT. KIMIA FARMA (PERSERO), Tbk. PLANT BANDUNG DALAM MEWUJUDKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS ANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA DIKAITKAN DENGAN UU NO. 21 TH 2000 TTG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBANDINGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1998 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TELANTAR DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP TANAH ASET PEMERINTAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBANDINGAN PPENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIS BERDASARKAN PP NO. 10 TH 1961 DG PP NO. 24 TH 1997 TTG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN BAGI HASIL ATAS TANAH PERTANIAN DI DESA CITALEM KECAMATAN CIPONGKOR KABUPATEN BANDUNG BARAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KERJA ANTARA PERSATUAN SEPAK BOLA SEMEN PADANG DENGAN PEMAIN SEPAK BOLA PROFESIONAL BERDASARKAN SPK NO. 045/PJJ/GTMSP/01.2006 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Dibebani Hak Tanggungan Dalam kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Sebagai Pihak Dalam Perjanjian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Ajudikasi berbasis masyarakat pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ditinjau dari PP no. 2 tahun 2007

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN TANAH WAKAF YANG TIDAK SESUAI DENGANIKRARNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM TERHADAP GADAI SAWAH TANPA JATUH TEMPO DI KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKTA PPAT YANG TIDAK DIDAFTARKAN DI KANTOR OERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ALIH FUNGSI RUMAH TINGGAL DI KAWASAN PERMUKIMAN MENJADI TEMPAT USAHA DI KOTA BANDUNG DALAM KAITANNYA DENGAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jo. PERATURAN DAERAH KOTA B

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis hukum tentang tanggung jawab rumah sakit terhadap tingginya risiko kecelakaan kerja yang dapat terjadi pada karyawan rumah sakit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS KASUS TENTANG SENGKETA TANAH GARAPAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TIDAK DILAKSANAKANNYA EKSEKUSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2812K/PDT/2012 TERTANGGAL 17 FEBRUARI 2014 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2004 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS KEDUDUKAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DENGAN ADANYA SURAT PERNYATAAN BUKAN MILIK ATAS SERTIFIKAT HAK MILIK TANAH DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 56 Prp TA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   16   17   18   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog