Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

AKIBAT HUKUM KLAUSULA PEMUTUSAN SECARA SEPIHAK DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) PENGALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SENGKETA PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 788K/PDT.SUS-PHI/2018 TENTANG PENERAPAN PERJANJIAN BERSAMA DALAM PEMBERIAN KOMPENSASI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Eks. Tanah Eigendom Verponding Nomor 3740, 3741 dan 3742 Antara Ahli Waris dengan Pemerintah Kota Bandung dan Masyarakat Dago Elos di Kota Bandung Ditinjau Menu

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Hak Pengabdian Pekarangan Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NO.106/Pdt.G/2015/PN.Bks MENGENAI GUGATAN AHLI WARIS KORBAN KECELAKAAN YANG TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) DIKAITKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIFIKAT HAK MILIK DALAM SENGKETA LAHAN ATAS PENERBITAN HAK GUNA USAHA KEPADA PT. REZEKI KENCANA DI KABUPATEN KUBU RAYA KALIMANTAN BARAT DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1996 TENTANG HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH PADA PEMBANGUNAN JALAN TOL PALEMBANG-INDERALAYA (PALINDRA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INSTRUKSI GUBERNUR NOMOR K. 898/1/A/1975 TENTANG PENYERAGAMAN KEBIJAKAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH KEPADA WNI NON-PRIBUMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK MENGUASAI NEGARA TERKAIT PRAKTIK PRIVATISASI SUMBER MATA AIR OLEH SWASTA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1974 TENTANG PENGAIRAN DAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen (UUPK); teori & praktek penegakan hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Investasi Cerdas bukan Warisi Utang : belajar bijak berumah tangga lewat perencanaan keuangan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM TERHADAP AKTA PERJANJIAN SEWA MENYEWA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DIDASARKAN PADA TRANSAKSI YANG DILAKUKAN SECARA ELEKTRONIK DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGANTIAN KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PEMBANGUNAN PROYEK MASS RAPID TRANSIT (MRT) DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM DALAM JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN OLEH PENGEMBANG SECARA PRE PROJECT SELLING DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH DAN BANGUNAN OLEH ORANG ASING MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 103 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA DAN PERKAWINAN CAMPURAN DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS NASIONALITAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERKAIT DENGAN PENGGANTIAN PPAT YANG MENINGGAL DUNIA DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN RUANG BAWAH TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMEGANG HAK EIGENDOM VERPONDING ATAS SEBIDANG TANAH NOMOR 1118 TERLETAK DI JALAN IR. H. JUANDA NOMOR 166 BANDUNG TERHADAP PEMEGANG PELEPASAN HAK DARI PEMERINTAH KOTA BANDUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI BUKTI HAK KEPEMILIKAN TANAH PEMAKAMANAN YANG DIKELUARKAN PENGELOLA PEMAKAMAN SAN DIEGO HILLS MEMORIAL PARK KARAWANG JAWA BARAT YANG DIPEROLEH DARI HASIL JUAL BELI ATAS TANAH PEMAKAMAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1987 JO. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN TERHADAP GURU YANG MENGALAMI KEKERASAN OLEH ORANG TUA MURID DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP RELOKASI PENGHUNI PERMUKIMAN KUMUH DARI WADUK RIA RIO KE RUMAH SUSUN PINUS ELOK DIHUBUNGKAN DENGAN UU No. 1/2011 TTG RUMAH SUSUN DAN INPRES NO. 5/1990 TTG PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH YANG BERADA DI ATAS TANAH NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PROSES PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOREANG-PASIRKOJA (SOROJA) MENURUT PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2005 jo. PERPRES NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

RUMAH DINAS TANPA SURAT IZIN PENGHUNIAN (SIP) YANG PENGUASAANNYA DIPEGANG OLEH PEJABAT YANG TELAH HABIS MASA JABATANNYA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SENGKETA KAWASAN HUTAN CISALADAH DESA CIKALONG KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN ANTARA PIHAK PERHUTANI DAN AHLI WARIS DARI PENGGARAP DIKAITKAN DENGAN UU NO.5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UU NO.41 TAHUN 1999 TENT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM PENGGARAP TANAH YG BELUM DIGANTI KERUGIANNYA OLEH PEMEGANG HAK GUNA USAHA YG HAK GUNA USAHANYA TELAH BERALIH KEPEMILIKAN DITINJAU DR UU NO 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM TANAH SEKOLAH MASTER DEPOK DALAM PENGADAAN TANAH SECARA LANGSUNG UNTUK PEMBANGUNAN TERMINAL DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN TERKAIT LAINNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS TANAH GARAPAN EKS TANAH PARTIKELIR YANG DIKUASAI MASYARAKAT DI KECAMATAN MUARAGEMBONG KABUPATEN BEKASI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIASTATUS TANAH GARAPAN EKS TANAH PARTIKELIR YANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS TANAH MILIK MASYARAKAT BEKAS RAMPASAN PEMERINTAHAN PENDUDUKAN JEPANG YANG DI KLAIM OLEH TNI-AU SEBAGAI TANAH NEGARA YANG DIKUASAI TNI-AU DI NAGARI GADUT KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM SUMATRA BARAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 280 K/Pdt.2006 TENTANG TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS PATRA JASA UNTUK MENGEMBALIKAN UANG PANJER DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANGGAL 18 AGUSTUS 1990 DIHUBUNGKAN DENGAN UUPT DAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.673 K/PDT.SUS/2012 MENGENAI PENAJATUHAN HUKUMAN TERHADAP KEDUTAAN BESAR DAN KONSULAT AMERIKA SERIKAT DI INDONESIA (INDRA TAUFIQ VS KEPALA KANTOR KONSULAT (HEAD CONSULAR POST) AMERIKA SERIKAT DI MEDAN DAN KEDUTAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.737PK/PDT/2010 TENTANG HAK MILIK ATAS TANAH ANTARA AHLI WARIS DENGAN KANTOR PERHUTANI KABUPATEN PURWAKARTA, PT.PLN PJB II SEKTOR CIRATA, DAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWAKARTA, DIKAITKAN DENGAN PERATURAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 2919K/PDT/2009 TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT. PELINDO DAN PT. PERTAMINA SEBAGAI PEMEGANG HAK PENGELOLAAN LAHAN BERHADAPAN DENGAN INDIVIDU SEBAGAI PEMEGANG GIRIK (SIMMANA BUTTAYA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 304K/PDT/2013 MENGENAI SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH ANTARA BUDI KARTIKA SE, DGN DRA SITI AWANI DIHUBUNGKAN DGN KITAB UU HK PERDATA DAN UU NO 5 THN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS GUGATAN CITIZEN LAWSUIT DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN MUSYAWARAH DLM PENENTUAN GANTI RUGI PD PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR SALURAN UADARA TEGANGAN TINGGI PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DI INDARUNG KOTA PADANG BERDASARKAN UU NO 2 THN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMANFAATAN DAN PENGGARAPAN ATAS TANAH OLEH PETANI DI DESA KARANG MUKTI KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN SUBANG DIATAS TANAH YANG DIKUASAI OLEH PT. TEXMACO GROUP DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN HASIL REKLAMASI PANTAI ANYER KEPADA PT. SELAGO MAKMUR PLANTATION DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DI KOTA CILEGON

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN DUAL BANKING SYSTEM DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA INTERMEDIASI DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PERBANKAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EMBEBANAN HAK TANGGUNGAN ATAS NAMA KOMISARIS YANG TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA PERSEROAN TERBATAS DENGAN BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GANTI RUGI TERHADAP MASYARAKAT ATAS PEMBANGUNAN JALAN TOL CISUMDAWU DIKAITKAN DENGAN PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2005 JO PERPRES NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DIHUBUNGKAN DENGAN PEMBERLAKUAN E-KTP SEBAGAI IDENTITAS TUNGGAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN SEGEL SURAT JUAL BELI TANAH AHLI WARIS OEHE SOEHE YG TERLETAK DI JALAN ELANG BANDUNG DIHUBUNGKAN DGN UU NO 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PP NO 24 THN 1997 TENTANG PENDAFTRANA TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Hukum Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan eksekutorial surat paksa dalam praktek penagihan pajak dihubungkan dengan Undang Undang No.19 Tahun 2000

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN PEMBUKTIAN ANATARA SERTIFIKAT TANAH MILIK DEVELOPER BATUNUNGGAL DGN KIKITIR MILIK AHLI WARIS DITINJAU DR UU NO 5 THN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK2 AGRARIA JO PP NO 24 THN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Berbatasan Dengan Pantai Bagi Kepentingan Investasi Kepariwisataan Suatu Kajian Atas Hukum Pertanahan Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HKM ATAS HAK MILIK HKM ADAT TERKAIT DGN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN TAMAN HUTAN RAYA DI KAB.PESAWARAN PROV.LAMPUNGH DITINJAU DR PERATURAN PP

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog