Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

PELINDUNGAN HUKUM BAGI BANK DALAM PENGGUNAAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBERIAN KREDIT DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Dr. U. Sudjana, S.H., M.Si - Prof. Dr. Veronica Komalawati, S.H., M.H - Yuliana Syafitr

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI ATAS JUAL-BELI OBJEK TANAH YANG HANYA MENGGUNAKAN KWITANSI TANPA PENYERAHAN SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH (SKPT) DI KECAMATAN KEMILING, BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Dr.Hj. Susilowati Suparto, S.H.,M.H. - Hj. Mulyani Djakaria, S.H.,M.H. - Tiara Yuliana Putri Pratama

Detail Cantuman XML Detail Cite

PRAKTIK PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) SAHAM MELALUI PASAR MODAL TAMPA MELALUI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DALAM KAJIAN PERATURAN OJK NOMOR 2/POJK.04/2013 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DALAM KON

DR.HJ.LASTUTI ABUBAKAR SH MH - FAUZI YULIANA - SUDARYAT SH MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

PRINSIP KETERBUKAAN DALAM PROSES PENETAPAN PEMENANG TENDER PADA PEKERJAAN PENGADAAN RAMBU LALU LINTAS DI DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIANJUR BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO. 70 TAHUN 2012

DevianaYuanitasari, S.H., M.H - Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LLM. - NISYA YULIANA HIDAYAT

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3025K/Pdt/2001 TENTANG MASALAH YURIDIS PERJANJIAN PENGALIHAN PIUTANG PT. BANK BALI Tbk KEPADA PT ERA GIAT PRIMA

Etty Mulyati, S.H.,M.H - Hj. lastuti Abubakar, S.H.,M.H - Yusi Yuliana

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kewenangan notaris dalam membuat membuat akta koperasi menurut keputusan Meneg Koperasi dan usaha kecil dan menengah RI No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang notaris sebagai pembuat akta koperasi dihubungan dengan UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasi

Dicky Risman, SH.,MH - Dr. Not. Herlien SH - Yuliana Septihono

Detail Cantuman XML Detail Cite

MASALAH HUKUM DISSENTING OPINION DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Aman Sembiring Meliala, S.H.,M.H. - Fitri Yuliana - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung Jawab Pemegang Saham Pengendali Bank Dalam Akuisisi Oleh Kelompok Perusahaan Sebagai Upaya Penyehatan Perbankan Nasional.

Dr. Supraba Sekarwati W., S.H., C.N. - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Yuliana

Detail Cantuman XML Detail Cite

Harta bersama sebagai obyek jaminan hak tanggungan dihubungkan dengan Undang-Undang No.1 Th 1974 tentang perkawinan

Dr. Veronica Komalawati, SH., MH - Fatmi Utarie Nasution, SH.,MH - Yuliana Susanto

Detail Cantuman XML Detail Cite

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAA LEMBAGA HUKUM ADAT RECHTSVERWERKING DIKAITKAN DENGAN PASAL 32 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Hj. Fatmi Utari, S.H., M.H - Hj. Yani Pujiwati, S.H., M.H - Yuliana Kurnia Dewi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Hak-Hak Pekerja Oursourcing Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011

Dr. Hernadi Affandi, SH., LL.M. - Dr. Hj. Yani Pujiwati, SH., MH. - YULIANA FRANSISKA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisis Yuridis Terhadap Hak Atas Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Miranda Risang Ayu, S.H.,LL.M., Ph.D. - Prof. Dr. Veronica Komalawati, S.H., M.H. - Yuliana

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAKAN MENGHALANGI PROGRAM PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

DEWI YULIANA M - Dr. U. Sudjana, S.H.,M.Si. - Widati Wulandari, S.H.,M.Crim.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Sengketa Pertanahan DiBidang Perumahan Melalui Sidang Persiapan Serta Komisi Penyelesaian Sengketa Tanah Dikaitkan Dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Yuliana

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

PELINDUNGAN HUKUM BAGI BANK DALAM PENGGUNAAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBERIAN KREDIT DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI ATAS JUAL-BELI OBJEK TANAH YANG HANYA MENGGUNAKAN KWITANSI TANPA PENYERAHAN SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH (SKPT) DI KECAMATAN KEMILING, BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

PRAKTIK PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) SAHAM MELALUI PASAR MODAL TAMPA MELALUI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DALAM KAJIAN PERATURAN OJK NOMOR 2/POJK.04/2013 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DALAM KON

PRINSIP KETERBUKAAN DALAM PROSES PENETAPAN PEMENANG TENDER PADA PEKERJAAN PENGADAAN RAMBU LALU LINTAS DI DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIANJUR BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO. 70 TAHUN 2012

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3025K/Pdt/2001 TENTANG MASALAH YURIDIS PERJANJIAN PENGALIHAN PIUTANG PT. BANK BALI Tbk KEPADA PT ERA GIAT PRIMA

Kewenangan notaris dalam membuat membuat akta koperasi menurut keputusan Meneg Koperasi dan usaha kecil dan menengah RI No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang notaris sebagai pembuat akta koperasi dihubungan dengan UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasi

MASALAH HUKUM DISSENTING OPINION DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Tanggung Jawab Pemegang Saham Pengendali Bank Dalam Akuisisi Oleh Kelompok Perusahaan Sebagai Upaya Penyehatan Perbankan Nasional.

Harta bersama sebagai obyek jaminan hak tanggungan dihubungkan dengan Undang-Undang No.1 Th 1974 tentang perkawinan

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAA LEMBAGA HUKUM ADAT RECHTSVERWERKING DIKAITKAN DENGAN PASAL 32 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Hak-Hak Pekerja Oursourcing Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011

Analisis Yuridis Terhadap Hak Atas Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

ASPEK YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAKAN MENGHALANGI PROGRAM PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Penyelesaian Sengketa Pertanahan DiBidang Perumahan Melalui Sidang Persiapan Serta Komisi Penyelesaian Sengketa Tanah Dikaitkan Dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia.

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi