Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   10   Halaman Akhir 
No Pict

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Layanan Prostitusi Melalui Media Internet

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMASUNGAN PENDERITA GANGGUAN JIWA DI JAWA BARAT BERDASARKAN TINJAUAN KRIMINOLOGI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepemilikan satuan rumah susun oleh warga negara asing dihubungkan hak atas tanah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KELUARGA TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARASUMBER PROGRAM INVESTIGASI DI TELEVISI YANG DIRUGIKAN AKIBAT TERUNGKAPNYA IDENTITAS MEREKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PENYANDANG CACAT DAN PEKERJA PENGIDAP HIV AIDS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH DIHUBNGKAN DENGAN KETENTUAN KONVERSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERLAKUAN SALAH DAN PENELANTARAN (CHILD ABUSE AND NEGLECT) DALAM LINGKUP KELUARGA MENURUT KONVENSI HAK ANAK 1989 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM HAL PENGGELAPAN DANA OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT DIKAITKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMOSARIS DAN PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBANTU RUMAH TANGGA PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN BAGI MASYARAKAT CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR AKIBAT KERUSAKAN LINGKUNGAN OLEH PT. IKA TRIAS SERANGKAI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNG JAWABAN PIHAK-PIHAK DALAM PERKERJAAN KONSTRUKSI TERKAIT KEGAGALAN KONSTRUKSI BANGUNAN YANG MENYEBABKAN HILANG NYA NYAWA ORANG LAIN DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI DAN KITAB UU HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TRANSNASIONAL(TRANSNATIONAL CORPORATION) YANG MELAKUKAN PENYUAPAN TERHADAP PEJABAT PUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PELECEHAN SEKSUAL (SEXUAL HARASSMENT) DI RUANG PUBLIK DIKAITKAN DENGAN PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS PLAGIARISME DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DENGAN MODUS ADOPSI YANG DILAKUKAN OLEH SINDIKAT PENJUAL ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM PEMBERIAN AMNESTI KEPADA PELAKU PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM REDISTRIBUSI TANAH DALAM RANGKA PROGRAM LANDREFORM TERHADAP TANAH BEKAS PERKEBUNAN DI KABUPATEN BANDUNG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 JUUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1964 TENTANG PELAKSANAAN PEMBA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM TERHADAP SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN LISENSI PERSONIL PESAWAT UDARA (PILOT) DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAKAN MENGHALANGI PROGRAM PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK YURIDIS KROMONOLOGIS KECELAKAAN LALU LINTAS YG MENGAKIBATKAN KEMATIAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DIKAITKAN DGN PENANGANAN HKM DLM PERLINDUNGAN ANAK DAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DEKRIMINALISASI PENGGUNAAN NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN SANKSI TINDAKAN REHABILITASI DALAM KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSAMINASI PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTANAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP INDIVIDUAL CRIMINAL RESPONSIBILITY PADA KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT TIMOR-TIMUR DIHUBUNGKAN DENGAN KEMUNGKINAN PEMBERIAN AMNESTI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB ATASAN SIPIL PADA KASUS PELANGGARAN HAM BERAT TIMOR TIMUR DITINJAU DARI ASPEK HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PADA KECELAKAAN YANG DESEBABKAN PELANGGARAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH JAKARTA TIMUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN KEJAHATAN PERANG (WAR CRIMES) SEBAGAI PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENJATUHAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PADA TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT 9FKPM) DI WILAYAH HUKUM POLRES KUNINGAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERAGAAN CARA-CARA PEMBOBOLAN MESIN ATM MELALUI SIARAN BERITA DI METRO TV DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERAN PRANATA ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DENGAN KEKERASAN BERLATAR BELAKANG PEREBUTAN LAHAN DI JAWA BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PERANAN AHLI PSIKOLOGI/PSIKIATRI DALAM PERKARA KEJAHATAN TERHADAP NYAWA YANG DILAKUKAN OLEH WANITA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PROFESI AHLI NUJUM DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN PASAL 545 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ATAS KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MASSAL SEPIHAK YANG DILAKUKAN PIHAK PENGUSAHA TERHADAP PARA PEKERJA PT HALIMUN HASTAMAS, BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGI TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK ASUH DI PANTI ASUHAN DIKAITKAN DGN UU NO 23 THN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS KEBERADAAN JURU PARKIR TIDAK RESMI DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN RETRIBUSI DI BIDANG PERHUBUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS MENGENAI KRIMINALISASI KUMPUL KEBO DIKAITKAN DENGAN RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS MENGENAI PERMASALAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK BERDASARKAN PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-VIII/2010 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK MENGENAI PERUBAHAN BATAS U

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TENTANG TINDAK PIDANA YANG DILAKKUKAN OLEH SUPORTER YANG ANARKIS BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI WILAYAH BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PROSTITUSI TERSELUBUNG DENGAN BENTUK KEGIATAN USAHA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP EKSPLOITASI ANAK YANG TERJADI PADA SELEBRITIS CILIK DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN SELEBRITIS CILIK DI INDONES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP GRATIFIKASI DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENJUALAN ANAK YANG MASIH DALAM KANDUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH IBU KANDUNG DI WILAYAH DKI JAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PROSTITUSI ANAK DI JAWA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP SANKSI PIDANA MATI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DALAM KAITANYA DENGAN UU NO.22/1997 TENTANG NARKOTIKA DAN UU NO.5/1997 TENTANG PSIKOTROPIKA (STUDI KASUS PUTUSAN P.N TANGGERANG)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PERUSAKAN MAYAT (SUATU TINJAUAN TERHADAP KASUS SUMANTO)

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   10   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog