Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS MENGENAI PERUNDUNGAN SECARA DARING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Kriminologi dan Viktimologi dalam Tindak Penipuan Jual Beli Online Berdasarkan Undang Undang No 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Komunikasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA PENDIRIAN BANGUNAN MELEWATI GARIS SEMPADAN JALAN YG TDK SESUAI DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH SEHINGGA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DITINJAU DARI UU PENATAAN RUANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN DARI PERBUATAN CURANG DI PERMAINAN DARING (ONLINE GAME) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Buku Ajar Kriminologi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Buku Ajar Kriminologi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Buku Ajar Kriminologi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Buku Ajar Kriminologi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Buku Ajar Kriminologi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Dari Marketplace Dikaitkan Dengan Ketentuan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Ditinjau Dari KUH Perdata Dan UU ITE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PERJANJIAN PENETAPAN HARGA DAN KARTEL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 236/PID/B/2013/PN.JKT.Sel MENGENAI PROSES PERSIDANGAN BERDASARKAN PEMERIKSAAN CEPAT PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN OBJEK PENCURIAN BERNILAI KURANG DARI Rp. 2.500.000,- DIHUBUNGKAN DENGAN PERMA NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Konten Pornografi Sebagai Balas Dendam (REVENGE PORN) Dengan Pemerasan Dan Pengancaman Menurut Hukum Positif Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAPDISEMINASI KONTEN NEGATIF YANG DISEDIAKAN OLEH PLATFORM OVER THE TOP (OTT) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK JUNCTOUNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGECUALIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BERDASARKAN STATUTA ROMA MENGENAI KEJAHATAN INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA YANG MEMILIKI RIWAYAT SEBAGAI MANTANTENTARA ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA KEPADA PENDERITA SKIZOFRENIA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 44 KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN APLIKASI BIGO LIVE SEBAGAI MEDIA PORNOGRAFI DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJUALAN AKUN STREAMING MUSIK ONLINE BERBAYAR YANG DIPEROLEH MELALUI TINDAK PIDANA PERETASAN ( CRACKING) BERDASARKAN UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN PERKAWINAN ANAK PELAKU DENGAN KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PENERAPAN PASAL 62 JO PASAL 8 UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN KUH PIDANA DAN UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Terhadap Keabsahan Jual Beli Tanah Waris Secara Di Bawah Tangan Dalam Sengketa Antara Ibu Laila Dan Bapak Asrul Ditinjau Dari Hukum Adat Bengkulu Selatan Dan Hukum Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis terhadap Uraian Unsur dalam Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 huruf a atau b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan Prinsip Kepastian Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR UNTUK MEMPEROLEH PENGASUHAN DI PANTI SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG USAHA KESEJAHTERAAN ANAK DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1988 TENTANG USAHA KESEJAHTERAAN ANAK BAGI ANAK YANG MEMPUNYAI MASALAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DIKAITKAN DENGAN TINDAK DISKRIMINASI YANG DILAKUKAN OLEH SUPORTER SEPAKBOLA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN KEBIRI KIMIAWI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA”

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TI NJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PENGARUH PENUTUPAN LOKALISASI KALIJODO TERHADAP ANGKA KRIMINALITAS DI WILAYAH KECAMATAN PENJARINGAN JAKARTA UTARA DIKAITKAN DENGAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO.1133/Pid.Sus/2015/PN.Bdg DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN SEMA NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN, DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN PRAKTIK SUAP TERKAIT PENGATURAN SKOR (MATCH-FIXING) DALAM KOMPETISI SEPAK BOLA PROFESIONAL DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NO.36/PID.PRAP/2015/PN.JAKSEL MENGENAI SIDANG PRAPERADILAN A.N HADI PURNOMO MENGENAI KEABSAHAN PENYIDIK INDEPENDEN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN GAME ONLINE PRIVATE SERVER TANPA LISENSI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KARYA CIPTA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN KRIMINOLOGIS MENGENAI ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENONTON FILM GOLONGAN DEWASA YANG DIPUTAR OLEH BIOSKOP BERDASARKAN PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM MENGENAI TINDAKAN YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT KECAMATAN SUKARATU TERHADAP KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT PERTAMBANGAN PASIR OLEH CV. PUTRA MANDIRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN PIDANA MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN YANG MELANGGAR KESUSILAAN DALAM CHATTING ROOM DI FACEBOOK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MA RI NO. 786 K/PID/ 2015 TENTANG PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA MYXE ZUL JANOVA MENGENAI PERLUASAN MAKNA “DENGAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA PEREMPUAN UNTUK BERSETUBUH DENGANNYA” DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN (PASAL 285 KUHP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TIDAK OPTIMALNYA PENEGAKAN HUKUM DALAM PROSES DI TINGKAT KEPOLISIANTERHADAP PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI OLEH MASYARAKAT DILIHAT DARI PRESPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A BENGKULU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH AGIH GINANJAR GIANTORO SELAKU MAHASISWA UNIVERSITAS SURYAKANCANA CIANJUR ATAS PEMUKULAN YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN RESORT CIANJUR DALAM DEMONSTRASI MENENTANG TINDAK KEKERASAN POLISI ATAS SANGKAAN PERUSAKAN FA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA NONPENAL ATAS KEJAHATAN TERHADAP SATWA YANG DILINDUNGI DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Buku Ajar Kriminologi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Kriminal Kejahatan Kebencian (Hate Crimes) Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM DAN KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN OLEH IBU PENGGANTI (SURROGATE MOTHER) MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA YANG MENGATUR TENTANG ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 183 /K/PID /2010 TANGAL 20 MEI 2010 TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK YANG MENEMPATKAN PT. DUTA PERTIWI SEBAGAI KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN NO 88/PDT/G/2003/PN.BDG MENGENAI GUGATAN GANTI RUGI ANTARA INDRA MAULANA CS MELAWAN PEMERINTAH RI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG HAK RESTITUSI KORBAN YANG TIDAK DIBERIKAN OLEH HAKIM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1501K/PIDSUS/2008

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No.904K/PDT.SUS/2009 MENGENAI PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE No.14387/JB/JEM (PT. PERTAMINA EP & PT. PERTAMINA PERSERO V PT. LIRIK PETROLLEUM)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 15K/MIL/2001 TENTANG PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMBERHENTIAN DARI ANGGOTA TNI SELAIN PIDANA PENJARA DAN PIDANA DENDA BAGI TERPIDANA LETDA INFANTERI AGUS ISROK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 151/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM ATAS NAMA TERDAKWA M. RASYID AMRULLAHRAJASA DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN DISKRESIONAL PENYIDIK POLRI PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRESTA BEKASI MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Penyidikan Oleh Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN SUBPOENA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELIDIKAN PERKARA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog