Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PERUSAHAAN PELAYARAN DAN MASKAPAI PENERBANGAN ASING YANG BEROPERASI DI JALUR NASIONAL DAN INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN UU NO. 17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DAN PERJANJIAN BILATERAL MENGENAI PAJAK (TAX

An-an Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, S.H.,CN. - Faizal

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penggunaan dokumen perusahaan milik orang lain oleh penyedia barang/jasa dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan perjanjian kerjasama ditinjau dari Keppres No. 80 th 2003 ttg Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah da

Dr.Not. Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Hj. Dewi Kania Sugiharti, SH.,MH - Mohamad Juania

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penghindaran Pajak Berganda Secara Unilateral Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan Capital Gains Dihubungkan Dengan Ketentuan Dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Secara Bilateral Antara Negara Indonsia Dengan Negara Lain

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, S.H. - REZA SALEH

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA SECARA UNILATERAL TERHADAP PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN CAPITAL GAINS DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA SECARA BILATERAL ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN

Dr.Hj. Wiratni Ahmadi, S.H. - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - REZA SALEH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peninjauan tentang tentang penetapan nilai limit dalam pelaksanaan lelang eksekusi obyek hak tanggungan menurut Vendu Reglemet dan Vendu Instructif

Dr.Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Festy Mulyayanti - Tommy Prayogo, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penjaminan bangunan kios yang didirikan di atas tanah hak pengelolaan sebagai jaminan kredit bank dihubungkan dengan peraturan Perundang-Undangan yang terkait

Dr. Supraba Sekarwati W., SH.,CN - Dr.Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Mariana Chandra

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Sengketa Pajak Perusahaan Penanaman Modal Asing dikaitkan Dengan Keadilan Dalam Pengembangan Investasi di Indonesia

EDDY RS - Prof. H. Nen Amran, SE., MEC., Ph.D. - Prof.Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, SH., Not.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Sengketa Surat Keputusan Penolakan Permohonan Pembebasan Bea Masuk Barang Impor Obyek Perdagangan Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Dr. Agus Kusnadi, S.H., M.H. - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH. - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, SH. - SRI SETYOWATI

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENYELESAIAN SENGKETA SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK BARANG IMPOR OYEK PERDAGANGAN MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)

Dr. Agus Kusnadi, S.H.,M.H. - Prof.Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, S.H. - SRI SETYOWATI

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERBEDAAN PERLAKUAN TARIF PAJAK PENGHASILAN TERHADAP INDUSTRI JASA KONSTRUKSI YANG DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI DIKAITKAN DENGAN PP NO. 51 TH 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI JO PP NO. 40 TH 2009

Daniel Maruli - Nia Kurniati, S.H. M.H. - Prof.Dr.Hj. Wiratni Ahmadi, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perjanjian baku tentang sewa beli rumah dinas yang dimiliki oleh BUMN

Dr.Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Siti Maria - Zaenal Muttaqin, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perjanjian pemberian dan penyerahan hak atas tanah diatas hak pengelolaan dihubungkan dengan peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1977 tentang pendaftaran tanah

Dr. Supraba Sekarwati W., SH.,CN - Dr.Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Yuliani Fathonah

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perjanjian Pengawasan Pekerjaan di Bidang Jasa Konstruksi Jalan Layang dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

Chris Suharyanto Candra - Dr. Etty Mulyati, SH., MH. - Prof.Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, SH., (Alm)

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perjanjian perwalimanatan dalam penerbitan obligasi di pasar modal dihubungkan dengan perlindungan hukum terhadap investor

Andreas - Dr.Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Hj. Lastuti Abubakar, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3

Koleksi

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PERUSAHAAN PELAYARAN DAN MASKAPAI PENERBANGAN ASING YANG BEROPERASI DI JALUR NASIONAL DAN INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN UU NO. 17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DAN PERJANJIAN BILATERAL MENGENAI PAJAK (TAX

Penggunaan dokumen perusahaan milik orang lain oleh penyedia barang/jasa dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan perjanjian kerjasama ditinjau dari Keppres No. 80 th 2003 ttg Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah da

Penghindaran Pajak Berganda Secara Unilateral Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan Capital Gains Dihubungkan Dengan Ketentuan Dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Secara Bilateral Antara Negara Indonsia Dengan Negara Lain

PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA SECARA UNILATERAL TERHADAP PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN CAPITAL GAINS DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA SECARA BILATERAL ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN

Peninjauan tentang tentang penetapan nilai limit dalam pelaksanaan lelang eksekusi obyek hak tanggungan menurut Vendu Reglemet dan Vendu Instructif

Penjaminan bangunan kios yang didirikan di atas tanah hak pengelolaan sebagai jaminan kredit bank dihubungkan dengan peraturan Perundang-Undangan yang terkait

Penyelesaian Sengketa Pajak Perusahaan Penanaman Modal Asing dikaitkan Dengan Keadilan Dalam Pengembangan Investasi di Indonesia

Penyelesaian Sengketa Surat Keputusan Penolakan Permohonan Pembebasan Bea Masuk Barang Impor Obyek Perdagangan Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

PENYELESAIAN SENGKETA SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK BARANG IMPOR OYEK PERDAGANGAN MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)

PERBEDAAN PERLAKUAN TARIF PAJAK PENGHASILAN TERHADAP INDUSTRI JASA KONSTRUKSI YANG DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI DIKAITKAN DENGAN PP NO. 51 TH 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI JO PP NO. 40 TH 2009

Perjanjian baku tentang sewa beli rumah dinas yang dimiliki oleh BUMN

Perjanjian pemberian dan penyerahan hak atas tanah diatas hak pengelolaan dihubungkan dengan peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1977 tentang pendaftaran tanah

Perjanjian Pengawasan Pekerjaan di Bidang Jasa Konstruksi Jalan Layang dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

Perjanjian perwalimanatan dalam penerbitan obligasi di pasar modal dihubungkan dengan perlindungan hukum terhadap investor

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi