Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Intensifikasi pengenaan pajak atas kendaraan bermotor guna menunjang pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pelaksaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 32 th 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian atas Fungnsi Zakat Dihubungkan Dengan Sistem Perpajakan Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Tujuan Negara Kesejahteraa

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian hukum akta-akta notaris tertentu yang berisi perbuatan hukum yang mengakibatkan peralihan hak atas tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian hukum atas penggunaan data elektronik (Sisminbakum) dalam pendirian perseroan terbatas dihubungkan dengan hukum pembuktian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian yuridis terhadap perlakuan pajak penghasilan atas hasil investasi yang diperoleh reksa dana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara diperkotaan dikaitkan dengan terpenuhinya formasi PPAT dalam kerangka PP no. 37 thn 1998 ttg Peraturan Jabatan PPAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan hukum pemegang hak jaminan kebendaan dalam hal terjadinya penyitaan oleh jurusita pajak terhadap barang yang telah dijaminkan dihubungkan dengan Buku II KUHP Perdata tentang benda dan UU Perpajakan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan perjanjian pemakaian tanah dalam penerbitan ijin mendirikan bangunan ( IMB)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan sertifikat hak atas tanah dalam sistem pendaftaran tanah negatif bertendesi positif dan hubungannya dengan peraturan pemerintah No.24 Tahun 1977 tentang pendaftaran tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan surat keterangan yang dikeluarkan oleh notaris sebagai bukti telah dilaksanakannya pengikatan jaminan yang dipegang oleh bank berdasarkan UU no. 30 thn 2004 ttg Jabatan Notaris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan eksekusi grosse akta berdasarkan 224 Regleman Indonesia yang diperbarui dan atau pasal 258 Regleman daerah seberang dalam penyelesaian kredit macet

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan eksekutorial surat paksa dalam praktek penagihan pajak dihubungkan dengan Undang Undang No.19 Tahun 2000

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan Hukum Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sektor Perpajakan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan pembuktian akta jaminan fidusia atas saham dari suatu perseroan terbatas dalam rangka pelaksanaan eksekusinya

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan pembuktian akta Notaris berkaitan dengan kewenangan hukum untuk membatalkan akta sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh/di hadapan notaris dalam kaitannya dengan Undang-undang no. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DIBUAT DIHADAPAN CAMATSEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah dalam penetapan sita eksekusi dihubungkan dengan sistem pendaftaran tanah di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Keterangan Ahli Waris Dalam Pluralisme Sistem Hukum Waris Indonesia Dihubungkan Dengan Pembangunan Hukum Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Pluralisme Ahli Waris Dalam Sistem Hukum Waris Indonesia Dihubungkan Dengan Pembangunan Hukum Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi notaris atas keterangan palsu dari para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta otentik dalam kaitannya dengan UU no. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan ketentuan dalam KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi pembeli objek lelang hak tanggungan dalam hal adanya gugatan dari debitor selaku pemilik tanah terhadap pelaksanaan lelang eksekusi dihubungkan dengan peraturan lelang dan UU no. 4 thn 1996 ttg hak tanggungan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi pemegang desain tata letak sirkuit terpadu (IC) di bidang industri komputer dikaitkan dengan perjanjian TRIPS WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah atas penerbitan sertipikat ganda dikaitkan dengan pendaftaran tanah untuk pertama kali berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK TERHADAP TINDAKAN KUASA YANG DAPAT MERUGIKAN WAJIB PAJAK BERPEDOMAN PADA UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak berdasarkan undang-undang perpajakan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Kepentingan Pemegang Saham Publik Akibat Perubahan Status Perseroan Terbatas Terbuka Menjadi Perseroan Terbatas Tertutup Dalam Akuisisi Saham Di Pasar Modal Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Kepentingan Pemegang Saham Publik Akibat Perubahan Status Perseroan Terbatas Terbuka Menjadi Perseroan Terbatas Tertutup Dalam Akuisisi Saham di Pasar Modal Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSEPEKTIF PENGADILAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam praktik guna menciptakan kepastian hukum dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis mengenai pengenaan pajak terhadap Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PTN BHMN)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Tentang Pengenaan PPN & PPn BM Terhadap Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGENAAN PPN & PPn BM TERHADAP PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI KAWASAN BERIKAT DAERAH INDUSTRI BATAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan perubahan bea dan biaya lelang berpedoman pada peraturan bea lelang stb. 1949 nomor 390 yang diselaraskan dengan biaya jasa makelar dan komisioner sebagai salah satu upaya mengembangkan lembaga lelang di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik dan UU Jabatan Notaris dikaitkan dengan eksistensi Majelis Pengawas Notaris berdasarkan UU no. 30 thn 2004 ttg Jabatan Notaris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengangkatan dan pengwasan notaris dan perspektif otonomi daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengasaan tanah oleh perum Perhutani yang secara fisik digarap oleh masyarakat penggarap di Kabupaten Bekasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengaturan Delegasi Kewenangan Dalam Pengaturan Perundang-undangan Perpajakan Terhadap Penerapan Asas Kepastian Hukum Sebagai Upaya Pembangunan Politik Hukum Perpajakan di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah dalam perspektif otonomi daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN PEMUNGUTAN DAN PENGAWASAN PAJAK PADA TRANSAKSI MELALUI ELEKTRONIK COMMERCE (E-COMMERCE) GUNA MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengaturan penghasilan yang disumbangkan kepada korban bencana alam sebagai bagian dari pembebasan objektif pajak penghasilan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengaturan terhadap pencegahan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional melalui transfer pricing dalam kerangka UU Perpajakan dan UU Penanaman Modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengawasan dan pembinaan notaris dalam praktik berdasarkan kode etik notaris dan UU No. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengembangan Usaha Mikro kecil Sebagai Penggerak Perekonomian Dikaitkan Dengan Pembiayaan Melalui Kredit Perbankan Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengenaan pajak daerah terhadap perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara PT. Kaltim Prima Coal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PERUSAHAAN PELAYARAN DAN MASKAPAI PENERBANGAN ASING YANG BEROPERASI DI JALUR NASIONAL DAN INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN UU NO. 17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DAN PERJANJIAN BILATERAL MENGENAI PAJAK (TAX

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penggunaan dokumen perusahaan milik orang lain oleh penyedia barang/jasa dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan perjanjian kerjasama ditinjau dari Keppres No. 80 th 2003 ttg Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah da

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penghindaran Pajak Berganda Secara Unilateral Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan Capital Gains Dihubungkan Dengan Ketentuan Dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Secara Bilateral Antara Negara Indonsia Dengan Negara Lain

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA SECARA UNILATERAL TERHADAP PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN CAPITAL GAINS DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA SECARA BILATERAL ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peninjauan tentang tentang penetapan nilai limit dalam pelaksanaan lelang eksekusi obyek hak tanggungan menurut Vendu Reglemet dan Vendu Instructif

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog