Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Wajib pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia dalam Kaitannya dengan negara Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Rich Dad`s Retire Rich : cara cepat menjadi kaya dan tetap kaya selamanya

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Lelang Dikaitkan Dengan Pengelolaan Aset Bekas Kelolaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional Dalam Upaya Mencapai Tujuan Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta dalam kaitannya dengan masalah perpajakan ditinjau dari UU No. 28 th 2007 ttg ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan notaris dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan menurut UU No. 30 th 2004 tentang jabatan notaris dihubungkan dengan pasal-pasal peraturan pemerintah No. 37 th 1998 tentang peraturan jabatan pembuat akta tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat akta-akta pemindahan dan pembebanan hak atas tanah yang dibuat sendiri berpedoman kepada PP No. 37 thn 1998 ttg Peraturan Jabtan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Hukum Cyber Notary Dalam Pembaharuan Hukum Perjanjian Di Indonesia Dan Daya Dukung Terhadap Aktivitas Bisnis Secara Elektronik.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Larangan penggunaan kuasa mutlak notariil dalam pengalihan hak atas tanah sebagai suatu upaya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Lelang eksekusi atas barang jaminan fidusia sebagai pemenuhan kewajiban debitor yang wanprestasi berdasarkan vendu reglement dan vendu intruktie

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Notaris sebagai penjabat lelang berdasarkan peraturan lelang dihubungkan dengan usaha sosialisasi lelang di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi untuk peningkatan pendapatan daerah berdasarkan UU No. th. 2000 tentang pajak danertribusi daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Negara Dalam Sektor Pajak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan ganti rugi dalam pelaksanaan hak atas tanah berdasarkan keputusan Presiden No.55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan lelang kayu di Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) dihubungkan dengan vendu reglemeni dan vendu instructie

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan lelang obyek hak tanggungan berkaitan dengan kredit macet pada Bank Pemerintah.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemanfaatan tanah hak guna usaha dan guna angunan untuk usaha patungan dalam rangka penanaman modal asing dihubungkan dengan UUPA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembaharuan Hukum Pajak Untuk Menarik Penanaman Modal Asing (PMA) Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembayaran zakat pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat mengurangi perhitungan besarnya pajak penghasilan yang terhutang berdasarkan UU Pajak Penghasilan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberian dan pendaftaran hak atas tanah yang dibagikan kepada transmigran dalam kaitannya dengan pengalihan hak ditinjau dari peraturan Pemerintah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemeteraian kemudahan atas dokumen-dokumen yang memperoleh pembebasan obyektif berdasarkan UU No. 13 th 1985 tentang bea materai sebagai alat bukti dihadapan pengadilan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL UNTUK KEGIATAN EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI YANG DIBAYARKAN DIMUKA SEBELUM KEGIATAN PRODUKSI DALAM KAITANNYA DENGAN PAJAK GANDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penentuan formasi jabatan notaris dalam kaitannya dengan pelanggaran kode etik notaris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan pajak bumi dan bangunan sebagai sarana pengendalian dalam upaya optimalisasi pemanfaatan tanah di perkotaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

syarat prosedur lelang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Notaris Dalam Melaksanakan Jabatannya Sebagai Pejabat Publik Dalam Kaitannya Dengan Pelayanan Publik Dan Tanggunga Jawab Negara Memberikan Perlindungan Terhadap Notaris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Jabatannya Sebagai Pejabat Umum Dalam Kaitannya Dengan Pelayanan Publik dan Tanggung Jawab Negara Memberikan Perlindungan Terhadap Notaris.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum Atas Kerugian Pelanggan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Timblnya utang pajak dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan dalam kaitannya dengan kewenangan pejabat pembuat akta tanah dalam pembuatan akta menurut PP no. 37 tahun 1998

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tindak Pidana Pemalsuan Surat Terhadap Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli Tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan atas pelaksanaan lelang barang inventaris milik negara berupa kendaraan dinas dihubungkan dengan vendu reglement vendu Intructie

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan atas pelaksanaan lelang eksekusi barang jaminan gadai dalam kaitannya dengan persyaratan dalam memperoleh uang pinjaman dari perum Penggadaian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan atas pelaksanaan lelang surat utang negara menurut UU no. 24 Tahun 2002 tentang surat utang negara dihubungkan dengan vendu reglement dan vendu instructie

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan atas pengaturan aturan pemberian insentif perpajakan dalam kontrak bagi hasil di bidang pengelolaan minyak dan gas alam di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Atas Surat Paksa Dalam Penagihan Pajak Melalui Pemblokiran Rekening Penanggung Pajak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum atas persertifikatan dan penyelesaian sengketa tanah harta pusaka kaum Minangkabau dikaitkan dengan peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Terhadap Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Pemberian Izin Praktek dan Pembinaan Profesi Akuntan Publik Dalam Hubungannya Dengan Independensi Profesi Akuntan Publik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Terhadap Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN, DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksistnsi dan Fungsi Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Pendapatan Asli Daerah Guna Membiayai Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Dari Perspektif Pembiayaan Daerah Otonom Dalam Sistem Negara Kesatuan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi pajak yang mengatur sebagai upaya peningkatan penanaman modal asing di daerah dihubungkan dengan UU no. 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi penjabat pembuatan akte tanah PPAT dalam pemungutan pajak yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah dan atau bangunan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak ingkar notaris dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan menurut UU no. 30 tahun 2004 ttg Jabatan Notaris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Wajib Pajak Mengajukan Keberatan Melalui Peradilan Pajak Dikaitkan Dengan Keadilan Dalam Upaya Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Insentif pajak sebagai upaya memperlancar konsolidasi perbankan dalam sudut pandang hukum pajak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Intensifikasi pengenaan pajak atas kendaraan bermotor guna menunjang pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pelaksaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 32 th 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian atas Fungnsi Zakat Dihubungkan Dengan Sistem Perpajakan Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Tujuan Negara Kesejahteraa

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian hukum akta-akta notaris tertentu yang berisi perbuatan hukum yang mengakibatkan peralihan hak atas tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian hukum atas penggunaan data elektronik (Sisminbakum) dalam pendirian perseroan terbatas dihubungkan dengan hukum pembuktian

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog