Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS MENGENAI PERUNDUNGAN SECARA DARING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Kriminologi dan Viktimologi dalam Tindak Penipuan Jual Beli Online Berdasarkan Undang Undang No 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Komunikasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA PENDIRIAN BANGUNAN MELEWATI GARIS SEMPADAN JALAN YG TDK SESUAI DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH SEHINGGA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DITINJAU DARI UU PENATAAN RUANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN DARI PERBUATAN CURANG DI PERMAINAN DARING (ONLINE GAME) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PERJANJIAN PENETAPAN HARGA DAN KARTEL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 236/PID/B/2013/PN.JKT.Sel MENGENAI PROSES PERSIDANGAN BERDASARKAN PEMERIKSAAN CEPAT PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN OBJEK PENCURIAN BERNILAI KURANG DARI Rp. 2.500.000,- DIHUBUNGKAN DENGAN PERMA NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Konten Pornografi Sebagai Balas Dendam (REVENGE PORN) Dengan Pemerasan Dan Pengancaman Menurut Hukum Positif Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAPDISEMINASI KONTEN NEGATIF YANG DISEDIAKAN OLEH PLATFORM OVER THE TOP (OTT) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK JUNCTOUNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGECUALIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BERDASARKAN STATUTA ROMA MENGENAI KEJAHATAN INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA YANG MEMILIKI RIWAYAT SEBAGAI MANTANTENTARA ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA KEPADA PENDERITA SKIZOFRENIA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 44 KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN APLIKASI BIGO LIVE SEBAGAI MEDIA PORNOGRAFI DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJUALAN AKUN STREAMING MUSIK ONLINE BERBAYAR YANG DIPEROLEH MELALUI TINDAK PIDANA PERETASAN ( CRACKING) BERDASARKAN UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN PERKAWINAN ANAK PELAKU DENGAN KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PENERAPAN PASAL 62 JO PASAL 8 UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN KUH PIDANA DAN UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis terhadap Uraian Unsur dalam Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 huruf a atau b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan Prinsip Kepastian Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DIKAITKAN DENGAN TINDAK DISKRIMINASI YANG DILAKUKAN OLEH SUPORTER SEPAKBOLA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN KEBIRI KIMIAWI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA”

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TI NJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PENGARUH PENUTUPAN LOKALISASI KALIJODO TERHADAP ANGKA KRIMINALITAS DI WILAYAH KECAMATAN PENJARINGAN JAKARTA UTARA DIKAITKAN DENGAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO.1133/Pid.Sus/2015/PN.Bdg DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN SEMA NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN, DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 183 /K/PID /2010 TANGAL 20 MEI 2010 TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK YANG MENEMPATKAN PT. DUTA PERTIWI SEBAGAI KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 15K/MIL/2001 TENTANG PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMBERHENTIAN DARI ANGGOTA TNI SELAIN PIDANA PENJARA DAN PIDANA DENDA BAGI TERPIDANA LETDA INFANTERI AGUS ISROK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 151/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM ATAS NAMA TERDAKWA M. RASYID AMRULLAHRAJASA DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN DISKRESIONAL PENYIDIK POLRI PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRESTA BEKASI MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN SUBPOENA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELIDIKAN PERKARA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIKSAAN LUMBA-LUMBA DALAM PERAGAAN ATRAKSI SATWA OLEH KORPORASI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HAK PISTOLE BAGI NARAPPIDANA YANG DIBINA DI RUTAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERDAGANGAN WANITA SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISIR DAN PENERAPANYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TIJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN ANAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HHUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMILIK ANJING PELIHARAAN SAINT BERNARD YANG MATI PADA SAAT PENGIRIMAN TERHADAP PEMILIK JASA DELIVERY PLANET PETSHOP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKKUKAN OLEH KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KASUS KERUSUHAN DI BUOL, PALU DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PARA KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENERIMAAN SUMBANGAN HASIL SUAP OLEH BADAN PENGURUS HARIAN GEREJA HKBP DEPOK II DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 08 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH TERSANGKA FADLY SEBAGAI ANGGOTA PERBAKIN RIAU YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API DALAM KEGIATAN BERBURU DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 55 KUHP DAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO 12 TAHUN 1

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PENYIDIK MABES POLRI TERKAIT GAMBAR KORBAN KECELAKAAN PESAWAT SUKHOI SUPERJET-100 YANG DIDUGA GAMBAR PALSU YANG DIUNGGAH MELALUI MEDIA JEJARING SOSIAL TWITTER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (CHILD SEXUAL ABUSE) DIKAITKAN DENGAN IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK JALANAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN POLITIK KRIMINAL TERHADAP EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA SEBAGAI SARANA PENANGGULANGAN KEJAHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL ATAS FOREIGN FIGHTERS ISIS YANG MELAKUKAN PERKOSAAN DALAM KONTEKS KEJAHATAN INTERNASIONAL TERHADAP WANITA YEZIDI DI IRAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENAGGULANGAN PERZINAHAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KELUARGA TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARASUMBER PROGRAM INVESTIGASI DI TELEVISI YANG DIRUGIKAN AKIBAT TERUNGKAPNYA IDENTITAS MEREKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERLAKUAN SALAH DAN PENELANTARAN (CHILD ABUSE AND NEGLECT) DALAM LINGKUP KELUARGA MENURUT KONVENSI HAK ANAK 1989 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBANTU RUMAH TANGGA PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN BAGI MASYARAKAT CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR AKIBAT KERUSAKAN LINGKUNGAN OLEH PT. IKA TRIAS SERANGKAI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TRANSNASIONAL(TRANSNATIONAL CORPORATION) YANG MELAKUKAN PENYUAPAN TERHADAP PEJABAT PUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PERANAN AHLI PSIKOLOGI/PSIKIATRI DALAM PERKARA KEJAHATAN TERHADAP NYAWA YANG DILAKUKAN OLEH WANITA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PROFESI AHLI NUJUM DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN PASAL 545 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS KEBERADAAN JURU PARKIR TIDAK RESMI DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN RETRIBUSI DI BIDANG PERHUBUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS MENGENAI PERMASALAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog