Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PROSTITUSI TERSELUBUNG DENGAN BENTUK KEGIATAN USAHA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP EKSPLOITASI ANAK YANG TERJADI PADA SELEBRITIS CILIK DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN SELEBRITIS CILIK DI INDONES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP GRATIFIKASI DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENJUALAN ANAK YANG MASIH DALAM KANDUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH IBU KANDUNG DI WILAYAH DKI JAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PROSTITUSI ANAK DI JAWA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP SANKSI PIDANA MATI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DALAM KAITANYA DENGAN UU NO.22/1997 TENTANG NARKOTIKA DAN UU NO.5/1997 TENTANG PSIKOTROPIKA (STUDI KASUS PUTUSAN P.N TANGGERANG)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PERUSAKAN MAYAT (SUATU TINJAUAN TERHADAP KASUS SUMANTO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAKAN BULLYING YANG DILAKUAKN SISWA SEKOLAH MENENGAH DI JAKARTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN SISTEM PEMASYARAKATAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 310 KUHP PADA KASUS TOMMY WINATA VS TEMPO DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.40 TAHUN 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN ASAS RETROAKTIF DALAM PASAL 43 AYAT (1) UU NO. 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG BILATERAL IMMUNITY AGREEMENTs (BIAs) DAN HUBUNGANNYA DENGAN STATUTA ROMA 1998 TENTANG MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA KOSMETIK BERBAHAYA DAN TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KRIMINOLOGIS TERHADAP PROSTITUSI WARIA DIKAITKAN DENGAN PATOLOGI SOSIAL DI DKI JAKARTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN GRASI BAGI TERPIDANA KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN KETENTUAN PIDANA DALAM KASUS PENGGUNAAN LUKISAN SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II PADA UANG PECAHAN RP. 10.000,00 OLEH BANK INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNSUR MENGUASAI NARKOTIKA DIKAITKAN DGN PSL 111 DAN PSL 112 UU NO 35 THN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Kriminal Kejahatan Kebencian (Hate Crimes) Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 183 /K/PID /2010 TANGAL 20 MEI 2010 TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK YANG MENEMPATKAN PT. DUTA PERTIWI SEBAGAI KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 15K/MIL/2001 TENTANG PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMBERHENTIAN DARI ANGGOTA TNI SELAIN PIDANA PENJARA DAN PIDANA DENDA BAGI TERPIDANA LETDA INFANTERI AGUS ISROK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 151/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM ATAS NAMA TERDAKWA M. RASYID AMRULLAHRAJASA DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN DISKRESIONAL PENYIDIK POLRI PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRESTA BEKASI MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Penyidikan Oleh Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN SUBPOENA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELIDIKAN PERKARA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KRIMINALISASI PERBUATAN MEMBERI SEDEKAH DAN PERBUATAN MENGEMIS MELALUI PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NO. 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Tindak Pidana Mutilasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIKSAAN LUMBA-LUMBA DALAM PERAGAAN ATRAKSI SATWA OLEH KORPORASI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ANTI SERIKAT PEKERJA (UNION BUSTING) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HAK PISTOLE BAGI NARAPPIDANA YANG DIBINA DI RUTAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Hukum Perlindungan Anak Korban Kejahatan Seksual Pasca Ratifikasi Protokol Opsional Tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak Dan Pornografi Anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Yuridis Penegakan Hukum Credit Card Fraud Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia Dikaitkan dengan Asas Legalitas dan ajaran Concursus

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL ATAS FOREIGN FIGHTERS ISIS YANG MELAKUKAN PERKOSAAN DALAM KONTEKS KEJAHATAN INTERNASIONAL TERHADAP WANITA YEZIDI DI IRAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENAGGULANGAN PERZINAHAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KOPERASI YG DIDUGA MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN DLM KEGIATAN MENGNHIMPUN MODAL PENYERTAAN DR MASYARAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Layanan Prostitusi Melalui Media Internet

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMASUNGAN PENDERITA GANGGUAN JIWA DI JAWA BARAT BERDASARKAN TINJAUAN KRIMINOLOGI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KELUARGA TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARASUMBER PROGRAM INVESTIGASI DI TELEVISI YANG DIRUGIKAN AKIBAT TERUNGKAPNYA IDENTITAS MEREKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERLAKUAN SALAH DAN PENELANTARAN (CHILD ABUSE AND NEGLECT) DALAM LINGKUP KELUARGA MENURUT KONVENSI HAK ANAK 1989 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBANTU RUMAH TANGGA PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN BAGI MASYARAKAT CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR AKIBAT KERUSAKAN LINGKUNGAN OLEH PT. IKA TRIAS SERANGKAI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TRANSNASIONAL(TRANSNATIONAL CORPORATION) YANG MELAKUKAN PENYUAPAN TERHADAP PEJABAT PUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PELECEHAN SEKSUAL (SEXUAL HARASSMENT) DI RUANG PUBLIK DIKAITKAN DENGAN PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS PLAGIARISME DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DENGAN MODUS ADOPSI YANG DILAKUKAN OLEH SINDIKAT PENJUAL ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM PEMBERIAN AMNESTI KEPADA PELAKU PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAKAN MENGHALANGI PROGRAM PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK YURIDIS KROMONOLOGIS KECELAKAAN LALU LINTAS YG MENGAKIBATKAN KEMATIAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DIKAITKAN DGN PENANGANAN HKM DLM PERLINDUNGAN ANAK DAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog