Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ANTI SERIKAT PEKERJA (UNION BUSTING) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HAK PISTOLE BAGI NARAPPIDANA YANG DIBINA DI RUTAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERDAGANGAN WANITA SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISIR DAN PENERAPANYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TIJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN ANAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HHUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMILIK ANJING PELIHARAAN SAINT BERNARD YANG MATI PADA SAAT PENGIRIMAN TERHADAP PEMILIK JASA DELIVERY PLANET PETSHOP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKKUKAN OLEH KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KASUS KERUSUHAN DI BUOL, PALU DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PARA KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENERIMAAN SUMBANGAN HASIL SUAP OLEH BADAN PENGURUS HARIAN GEREJA HKBP DEPOK II DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 08 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH TERSANGKA FADLY SEBAGAI ANGGOTA PERBAKIN RIAU YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API DALAM KEGIATAN BERBURU DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 55 KUHP DAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO 12 TAHUN 1

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PENYIDIK MABES POLRI TERKAIT GAMBAR KORBAN KECELAKAAN PESAWAT SUKHOI SUPERJET-100 YANG DIDUGA GAMBAR PALSU YANG DIUNGGAH MELALUI MEDIA JEJARING SOSIAL TWITTER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN KRIMINOLOGIS SOSIOLOGIS TERHADAP PERAN HUKUM DALAM MENGATASI PROSTITUSI DI BEBERAPA WILAYAH DI JAWA BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (CHILD SEXUAL ABUSE) DIKAITKAN DENGAN IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK JALANAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN POLITIK KRIMINAL TERHADAP EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA SEBAGAI SARANA PENANGGULANGAN KEJAHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Hukum Perlindungan Anak Korban Kejahatan Seksual Pasca Ratifikasi Protokol Opsional Tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak Dan Pornografi Anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Yuridis Penegakan Hukum Credit Card Fraud Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia Dikaitkan dengan Asas Legalitas dan ajaran Concursus

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL ATAS FOREIGN FIGHTERS ISIS YANG MELAKUKAN PERKOSAAN DALAM KONTEKS KEJAHATAN INTERNASIONAL TERHADAP WANITA YEZIDI DI IRAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENAGGULANGAN PERZINAHAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KOPERASI YG DIDUGA MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN DLM KEGIATAN MENGNHIMPUN MODAL PENYERTAAN DR MASYARAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Layanan Prostitusi Melalui Media Internet

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMASUNGAN PENDERITA GANGGUAN JIWA DI JAWA BARAT BERDASARKAN TINJAUAN KRIMINOLOGI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KELUARGA TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARASUMBER PROGRAM INVESTIGASI DI TELEVISI YANG DIRUGIKAN AKIBAT TERUNGKAPNYA IDENTITAS MEREKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERLAKUAN SALAH DAN PENELANTARAN (CHILD ABUSE AND NEGLECT) DALAM LINGKUP KELUARGA MENURUT KONVENSI HAK ANAK 1989 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBANTU RUMAH TANGGA PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN BAGI MASYARAKAT CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR AKIBAT KERUSAKAN LINGKUNGAN OLEH PT. IKA TRIAS SERANGKAI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TRANSNASIONAL(TRANSNATIONAL CORPORATION) YANG MELAKUKAN PENYUAPAN TERHADAP PEJABAT PUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PELECEHAN SEKSUAL (SEXUAL HARASSMENT) DI RUANG PUBLIK DIKAITKAN DENGAN PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS PLAGIARISME DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DENGAN MODUS ADOPSI YANG DILAKUKAN OLEH SINDIKAT PENJUAL ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM PEMBERIAN AMNESTI KEPADA PELAKU PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAKAN MENGHALANGI PROGRAM PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK YURIDIS KROMONOLOGIS KECELAKAAN LALU LINTAS YG MENGAKIBATKAN KEMATIAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DIKAITKAN DGN PENANGANAN HKM DLM PERLINDUNGAN ANAK DAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DEKRIMINALISASI PENGGUNAAN NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN SANKSI TINDAKAN REHABILITASI DALAM KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP INDIVIDUAL CRIMINAL RESPONSIBILITY PADA KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT TIMOR-TIMUR DIHUBUNGKAN DENGAN KEMUNGKINAN PEMBERIAN AMNESTI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB ATASAN SIPIL PADA KASUS PELANGGARAN HAM BERAT TIMOR TIMUR DITINJAU DARI ASPEK HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PADA KECELAKAAN YANG DESEBABKAN PELANGGARAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH JAKARTA TIMUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN KEJAHATAN PERANG (WAR CRIMES) SEBAGAI PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENJATUHAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PADA TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT 9FKPM) DI WILAYAH HUKUM POLRES KUNINGAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERAGAAN CARA-CARA PEMBOBOLAN MESIN ATM MELALUI SIARAN BERITA DI METRO TV DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERAN PRANATA ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DENGAN KEKERASAN BERLATAR BELAKANG PEREBUTAN LAHAN DI JAWA BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PERANAN AHLI PSIKOLOGI/PSIKIATRI DALAM PERKARA KEJAHATAN TERHADAP NYAWA YANG DILAKUKAN OLEH WANITA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PROFESI AHLI NUJUM DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN PASAL 545 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGI TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK ASUH DI PANTI ASUHAN DIKAITKAN DGN UU NO 23 THN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS KEBERADAAN JURU PARKIR TIDAK RESMI DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN RETRIBUSI DI BIDANG PERHUBUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS MENGENAI KRIMINALISASI KUMPUL KEBO DIKAITKAN DENGAN RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS MENGENAI PERMASALAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog