Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2 
No Pict

STUDI KASUS MA RI NOMOR 1349 K/PID/2008 TENTANG PENERAPAN AJARAN PENYERTAAN OLEH MAHKAMAH TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 55 AYAT (1) KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 20.PK/PID.SUS/2008 ATAS ADANYA NOVUM BERUPA PUTUSAN KASASI NOMOR 1158.K/PID/2007

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2239 K/PID.SUS/2012 TENTANG PUTUSAN KASASI YANG MENJATUHKAN PIDANA DENDA TERHADAP 14 PERUSAHAAN YANG TERGABUNG DALAM PT ASIAN AGRI GROUP YANG TIDAK DI DAKWAKAN DALAM PERKARA A QUO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 733/PID/B/2009/PN.BDG YANG TIDAK MENGURAIKAN KETERANGAN PARA SAKSI DI DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 197 KUHAP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 536 K/PID/2005 TENTANG KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA YANG DIPISAH (SPLITSING) DAN TIDAK MEMUAT PENDAPAT HAKIM YANG BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR 110/PID/2007/PT.BDG MENGENAI TIDAK DIPERHATIKANNYA KEADAAN YANG MERINGANKAN DALAM PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM VIDE PASAL 197 AYAT 91) HURUF f KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN DISKRESIONAL PENYIDIK POLRI PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRESTA BEKASI MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN KOMISIS PEMBERANTASAN KORUPSI (kpk) DALAM PENYIDIKAN KASUS BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS TERHADAP TERSANGKA SJAMSUL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN MENYIMPAN BARANG SITAAN HASIL TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK PIDANA DI RUTAN KELAS I KEBONWARU BANDUNG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBINAAN TERHADAP WARGABINAAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I A CIPINANG DIKAITKAN KONSEP PEMASYARAKATAN DALAM UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCABUTAN KETERANGAN SAKSI DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN (bap) OLEH SAKSI YANG TIDAK HADIR DI MUKA SIDANG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 162 JO. PASAL 159 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDEKATAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN ABORSI AKIBAT TINDAK PIDANA PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS CONCURSUS DALAM PUTUSAN NOMOR : 14/Pid.Prkn/2009/PN.PTK MENGENAI TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING YANG DILAKUKAN OLEH MR. HUANG FU LIANG (WARGA NEGARA REUBLIK RAKYAT CINA) DI WILAYAH PERAIRAN REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI DAN KEDUDUKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI KETENTUAN RESTITUSI KORBAN KEJAHATAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERADAAN TEMPAT HIBURAN PENYEDIA JASA PELAYANAN SEKS TERSELUBUNG DI BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN KHUSUSNYA PASAL 281 KUHP & 296 KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) SEBAGAI AHLI YANG JUGA MEMBERIKAN KETERANGAN SAKSI DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUMACARA PIDANA (KUHAP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KETENTUAN HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN TERHADAP NAZRIEL IRHAM (ARIEL PETERPAN) DALAM KASUS VIDEO PORNO MIRIP ARIEL DAN LUNA MAYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PELAPOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA MENURUT PASAL 57 UU NO. 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARASUMBER PROGRAM INVESTIGASI DI TELEVISI YANG DIRUGIKAN AKIBAT TERUNGKAPNYA IDENTITAS MEREKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PRIBADI (THE RIGHT OF PRIVACY) ATAS TOKOH REPUBLIK (REPUBLIC FIGURE) DARI KEBEBASAN PERS DIHUBUNGKAN DENGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN KELUARGA TIDAK MAMPU YANG TIDAK MENDAPATKAN PELAYANAN MEDIS SEHINGGA MENYABABKAN KEMATIAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 304 JO 306 (2) KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TUKANG GIGI YANG MELAKUKAN PRAKTIK SEBAGAI DOKTER GIGI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG MENOLAK NOVUM BERUPA PUTUSAN PENGADILAN DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 79 Pk/Pid/2008

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN No. 2447/K/PID.SUS/2011 MENGENAI PERTIMBANGAN HAKIM YANG MEMBACA ATAU MEMPERSAMAKAN" KETENTUAN PASAL 111 AYAT (1) UU NARKOTIKA DENGAN KETENTUAN PASAL 127 AYAT (1) UU NARKOTIKA"NALISIS TERHADAP PUTUSAN No. 2447/K/PID.SUS/2011 MENG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NO.64 PK/Pid.Sus/2009 MENGENAI TIDAK DITERIMANYA PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN KUASA HUKUM TERPIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 263 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 (KUHAP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADP PUTUSAN PENGADILAN MILITER NOMOR PUT/95-K/PM11-9/AD/VI/2006 MENGENAI PENERAPAN AJARAN PENYERTAAN DALAM KASUS PENGANIAYAAN BERAT YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUSTENTANG PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2/K/Pid/SUS/2008 MENGENAI UNSUR KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT BERDASARKAN PASAL 360 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KSUS ATAS PUTUSAN KASASI NO. 1185 K/Pid/2006 TANGGAL 3 OKTOBER 2006 YANG MENGANDUNG DISSENTING OPINION DALAM KASUS PEMBUNUHAN MUNIR DENGAN TERDAKWA POLLYCARPUS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP YANG DILAKUKAN OLEH CALON BUPATI YOPI MUTHALIB DAN CALON WAKIL BUPATI SRI SAPTO EDDY DALAM PEMILU KEPALA DAERAH DI KABUPATEN TEBO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA TERHADAP TERSANGKA YD DAN DN DALAM KASUS MUCIKARI ONLINE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) TERHADAP DUGAAN PENYUAPAN YANG DILAKUKAN OLEH M. NAZARUDDIN KEPADA JANEDJRI M. GAFFAR SEBAGAI SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KORBAN KERICUHAN PROMO BLACKBERRY BELLAGIO DI PACIFIC PLACE JAKARTA YANG MENYEBABKAN KORBAN LUKA-LUKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN UMAR MUHAMMAD TERHADAP RAHMAT SULISTYO ALIAS FRANSISKA ANASTASYA OCTAVIANY YANG DINIKAHINYA DENGAN CARA BERPURA-PURA MENJADI SEORANG PEREMPUAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014 DIKAITKAN DENGAN KUHAP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAJUAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK TERHADAP JAKSA AGUNG DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG BUKTI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAJUAN PRAPERADILAN OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SEBAGAI PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN ATAS PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAU PENUNTUTAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN PASAL 80 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PID

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGARUH TAYANGAN KEKERASAN SMACKDOWN DI TELEVISI TERHADAP PENYIMPANGAN PERILAKU ANAK DIKAITKAN DENGAN UU NO. 32 TH 2002 TTG PENYIARAN DAN UU NO. 23 TH 2002 TTG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN ALAT PENDETEKSI KEBOHONGAN (LIE DETECTOR) DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP SUATU TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA JUNCTO UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENOLAKAN OTOPSI OLEH KELUARGA KORBAN YANG HASIL PEMERIKSAANYA DIPERLUKAN SEBAGAI ALAT BUKTI UNTUK KEPENTINGAN PENYIDIKAN DIHUBNGKAN DENGAN PASAL 222 KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PEDOFILIA DIHUBUNGKAN ENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN AHLI DALAM KASUS TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN ANAK DIDIK DALAM KASUS KEKERASAN SEBAGAI BENTUK TINDAKAN UNTUK MENDISIPLINKAN OLEH TENAGA PENDIDIK DI LINGKUNGAN SEKOLAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA SETELAH DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDNAG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog