Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2 
No Pict

KEDUDUKAN AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) SEBAGAI AHLI YANG JUGA MEMBERIKAN KETERANGAN SAKSI DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUMACARA PIDANA (KUHAP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KETENTUAN HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN TERHADAP NAZRIEL IRHAM (ARIEL PETERPAN) DALAM KASUS VIDEO PORNO MIRIP ARIEL DAN LUNA MAYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PELAPOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA MENURUT PASAL 57 UU NO. 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARASUMBER PROGRAM INVESTIGASI DI TELEVISI YANG DIRUGIKAN AKIBAT TERUNGKAPNYA IDENTITAS MEREKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PRIBADI (THE RIGHT OF PRIVACY) ATAS TOKOH REPUBLIK (REPUBLIC FIGURE) DARI KEBEBASAN PERS DIHUBUNGKAN DENGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN KELUARGA TIDAK MAMPU YANG TIDAK MENDAPATKAN PELAYANAN MEDIS SEHINGGA MENYABABKAN KEMATIAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 304 JO 306 (2) KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TUKANG GIGI YANG MELAKUKAN PRAKTIK SEBAGAI DOKTER GIGI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PERANAN AHLI PSIKOLOGI/PSIKIATRI DALAM PERKARA KEJAHATAN TERHADAP NYAWA YANG DILAKUKAN OLEH WANITA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS ATAS TINDAK PIDANA PENADAHAN YANG TERJADI DI PASAR LOAK KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (PEDOPHILIA) DIKAITKAN DENGAN UU NO. 23 TH 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JO KUH PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS MENGENAI KRIMINALISASI KUMPUL KEBO DIKAITKAN DENGAN RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS MENGENAI PENARI EROTIS (SEXY DANCER) DIHUBUNGKAN DENGAN KUHP DAN UNDANG-UNDANG NO.44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP TERJADINYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DGN UU NO 35 THN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO 4 THN 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TENTANG PENELANTARAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA KANDUNG BERDASARKAN KUHP DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEMBANTU RUMAH TANGGA OLEH MAJIKAN DI KABUPATEN SERANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANGNOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PROSTITUSI TERSELUBUNG DENGAN BENTUK KEGIATAN USAHA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUAKN OLEH POLISI TERKAIT DENGAN PENJUALAN BARANG BUKTI DIHUBUNGKAN DENGAN KODE ETIK KEPOLISIAN DAN PASAL 417 KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KASUS TAWURAN YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 170 KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KORUPSI BANTUAN DANA GEMPA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN OBAT DEXTROMETHORPAN(DEXTRO) DI MASYARAKAT JAWA BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KURIR DALAM PEREDARAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PERISTIWA PERCOBAAN BUNUH DIRI IBU DENGAN MENGIKUTSERTAKAN ANAKNYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PERUSAKAN DAN PENGHANCURAN BARANG ATAU BANGUNAN YANG DILAKUKAN OLEH MASSA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB SIPIR LEMBAGA PEMASYARAKATAN ATAS PENYIKSAAN YANG DILAKUKAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKAT KOTA SERANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 340 KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH WANITA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAKAN ATAU UPAYA BUNUH DIRI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DAN REMAJA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI BUKTI PERMULAAN BERUPA LAPORAN INTELIJEN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 198

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS PENJUALAN ANAK OLEH ORANG TUA DENGAN MOTIF PELUNASAN UTAGBERMUATAN EKSPLOITASI SEKSUAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SISTEM BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNSUR MENGUASAI NARKOTIKA DIKAITKAN DGN PSL 111 DAN PSL 112 UU NO 35 THN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS PERLINDUUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG MENJADI KORBAN MAIN HAKIM SENDIRI YANG DILAKUKAN MASYARAKAT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG MENOLAK NOVUM BERUPA PUTUSAN PENGADILAN DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 79 Pk/Pid/2008

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN No. 2447/K/PID.SUS/2011 MENGENAI PERTIMBANGAN HAKIM YANG MEMBACA ATAU MEMPERSAMAKAN" KETENTUAN PASAL 111 AYAT (1) UU NARKOTIKA DENGAN KETENTUAN PASAL 127 AYAT (1) UU NARKOTIKA"NALISIS TERHADAP PUTUSAN No. 2447/K/PID.SUS/2011 MENG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA SETELAH DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDNAG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAJUAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK TERHADAP JAKSA AGUNG DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG BUKTI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAJUAN PRAPERADILAN OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SEBAGAI PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN ATAS PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAU PENUNTUTAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN PASAL 80 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PID

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGARUH TAYANGAN KEKERASAN SMACKDOWN DI TELEVISI TERHADAP PENYIMPANGAN PERILAKU ANAK DIKAITKAN DENGAN UU NO. 32 TH 2002 TTG PENYIARAN DAN UU NO. 23 TH 2002 TTG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN ALAT PENDETEKSI KEBOHONGAN (LIE DETECTOR) DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP SUATU TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA JUNCTO UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENOLAKAN OTOPSI OLEH KELUARGA KORBAN YANG HASIL PEMERIKSAANYA DIPERLUKAN SEBAGAI ALAT BUKTI UNTUK KEPENTINGAN PENYIDIKAN DIHUBNGKAN DENGAN PASAL 222 KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PEDOFILIA DIHUBUNGKAN ENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN AHLI DALAM KASUS TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN ANAK DIDIK DALAM KASUS KEKERASAN SEBAGAI BENTUK TINDAKAN UNTUK MENDISIPLINKAN OLEH TENAGA PENDIDIK DI LINGKUNGAN SEKOLAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) UNTUK TIDAK MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN (SP3) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 40 UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog