Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Ilmu Budaya Dasar

Wahyu, Ramdani

Detail Cantuman XML Detail Cite

STATUS KEPEMILIKAN KEPULAUAN DIAOYU/SENKAKU (TIONGKOK V. JEPANG) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

DAVINA OKTIVANA, SH.,MH. - Dr. Idris, SH.,MA. - SASKIA WAHYU RIANI

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS MAHKAMAH AGUNG No.615K/Pdt.Sus/2011 MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA TAGIHAN ANTARA TIM LIKUIDASI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MELAWAN JANDRI SIADARI S.H., LL.M., SELAKU KURATOR PT TRIPANCA GROUP DAN PT BPR TRIPANCA SETIADANA DIHUBUNGKAN DENGA

Agus Suwandono, S.H.,LL.M. - Dr. Etty Mulyati, S.H.,M.H. - WAHYU JUANDA

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1851 K/Pdt/1996 TANGGAL 23 FEBRUARI 1998 TENTANG HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI YANG DIJADIKAN AGUNAN HUTANG BANK

Erwin Wahyu Hidayat - Etty H. Djukardi, SH., CN. - Etty Mulyati, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 523.K/AG/1999 TANGGAL 28 PEBRUARI 2001 TENTANG GUGATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG DIGABUNGKAN DENGAN GUGATAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA

Linda Rachmainy, S.H. - Wahyu Wardhana Kusuma - Yayu Rochaya, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAROS NO.87/PiD.B/2006/PN. MAROS TENTANG MENGAKIBATKAN ORANG MATI DAN/ATAU LUKA-LUKA KARENA KEALPAAN ATAS NAMA TERDAKWA RUSLAN BIN H. IDRIS

Prof. Dr. H. poentang Moerad, B.M.,S.H. - Riza Wahyu Pandawa - Rohaenah Padmadinata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PELEPASAN BERSYARAT MERUPAKAN SALAH SATU WUJUD PEMBINAAN WARGA BINAAN (NARAPIDANA) DALAM PROGRAM TAHAPAN INTEGRASI (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Banceuy Bandung)

Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Aman Sembiring Meliala, S.H.,M.H. - Wahyu Sunu Mulyono

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBATALAN PERJANJIAN SEPIHAK OLEH PIHAK BIRO PERJALANAN HAJI NON KUOTA TERHADAP CALON JAMAAH HAJI BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H.,M.H. - H. Iwan Hermawan, S.H.,M.H. - WAHYU MUSTIKA SARI

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBERIAN HARTA PUSAKA KELUARGA ORANG TUA LAKI-LAKI (BAKO) KEPADA ANAK PISANG DALAM MASYARAKAT MATRILINEAL DIDASARKAN HUKUM ADAT MINANGKABAU

Hj. Fatmi Utarie Nasution S.H., M.H. - Mas Agung Wahyu Angga Raditya - Sridewi Anggraeni Wiyono S.H., CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENDAPAT HUKUM BAGI PEMERINTAH TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL PERINGATAN BAHAYA MEROKOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG PENCAN

DAMAR WAHYU ASMORO PUTRO - DEVIANA YUANITASARI, SH.,MH. - DR.HJ.SUSILOWATI S.DAJAAN, SH,MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENJUALAN PRODUK-PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN TRANSGENIK DIKAITKAN DENGAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dr. U. Sudjana, S.H.,M.Si - Hj. Renny Supriyatni, S.H., M.H. - Wahyu Haryanto

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN PELAKU USAHA DLM PENJUALAN APLIKASI MENGGUNAKAN POP UP IKLAN YG MEMUAT INFORMASI TDK BENAR DITINJAU DR UU NO 11 THN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

DR. KARTIKASARI, SH.MH - DR.M AMIRULLAH, SH.MH - WAHYU MOLDANA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implikasi Pengawasan Kepabeanan Terhadap Perizinan Impor sebagai Upaya Penyelesaian Dwelling Time

Dr. An An Chandrawulan, SH., LL.M. - Dr. Zainal Muttaqin, SH., MH. - Wahyu Hidayat

Detail Cantuman XML Detail Cite

KAJIAN HUKUM PENANAMAN MODAL TERHADAP PERBEDAAN PENGATURAN ANTARA DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL DENGAN PEMBELIAN SAHAM OLEH PEMODAL ASING MELALUI PASAR MODAL

An-an Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Nyulistiowati Suryanti, S.H.,M.H.,CN. - Shaprietha Wahyu Utami

Detail Cantuman XML Detail Cite

KESIAPAN HUKUM MINYAK DAN GAS BUMI NASIONAL DALAM MENGHADAPI ERA LIBERALISASI SEBAGAI KONSEKUENSI ATAS KEANGGOTAAN INDONESIA DI WTO

Adhitia Wahyu Minda - Bursok Arbenius, S.H.(Alm) - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN ZAT BERBAHAYA PADA BAHAN BAKU PRODUKSI MAKANAN DI KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NO. 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN

Dr. Hj. Renny Supriyatni, S.H.,M.H. - Hazar Kusmayanti, S.H.,M.H. - Reinardus Wahyu Kristianto

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENERIMA KREDIT DALAAM PERJANJIAN KREDIT BAKU DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Dr. Veronica K., SH., MH. - Sri Dewi Anggraeni, SH., CN. - Wahyu Febrianto Pujiraharjo

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisis Perbandingan Efektivitas Rumusan Tindak Pidana Formil Dengan Rumusan Tindak Pidana Materiil Dalam Tindak Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Andy Wahyu Wibisana - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

DAMPAK HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 013/PUU-1/2003 TERHADAP PEMBERANTASAN TERORISME

Prof. Dr. (Jur) H. Andi Hamzah, S.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Prof.Dr.(Jur) H. Andi Hamzah, S.H. - WAHYU HADININGRAT

Detail Cantuman XML Detail Cite

DISKRESI KEPOLISIAN DI TINGKAT PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S. - Prof.Dr. Pontang Moerad, BM., S.H. - WAHYU BINTONO

Detail Cantuman XML Detail Cite

Diskresi Kepolisian Di Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - WAHYU BINTONO

Detail Cantuman XML Detail Cite

EFEKTIFITAS KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DALAM MENEGAKKAN ASAS KEMERDEKAAN PERS DIKAITKAN DENGAN CONTEMPT OF COURT

Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.H. - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Wahyu Gumilar

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN WITHHOLDING TAX TERHADAP PENGHASILAN PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN

Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Nia Kurniati, S.H.,M.H. - Wahyu Hidayat

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENETAPAN BATAS-BATAS LAUT TERITORIAL ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN TIMOR LESTE DIHUBUNGKAN DENGAN HAK LINTAS KAPAL ASING DI LAUT TERITORIAL BERDASARKAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982

Idris, SH., MA - Rd. Achmad Gusman C. S., SH. - Wahyu Gunawan

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN PERTELEVISIAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Aam Suryamah, S.H.,M.H. - Hj. Sonny Dewi Judiasih, S.H.,M.H.CN. - Mochamad Gungun Wahyu nugraha

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Sengketa Pelunasan Kredit Bank Berdasarkan Keadilan dikaitkan Dengan Perhitungan Bunga Sebelum Jatuh Tempo Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Dr. Hj. Lastuti Abubakar, SH., MH. - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH. - WAHYU HARIO SATRIYOTOMO

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Ilmu Budaya Dasar

STATUS KEPEMILIKAN KEPULAUAN DIAOYU/SENKAKU (TIONGKOK V. JEPANG) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

STUDI KASUS MAHKAMAH AGUNG No.615K/Pdt.Sus/2011 MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA TAGIHAN ANTARA TIM LIKUIDASI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MELAWAN JANDRI SIADARI S.H., LL.M., SELAKU KURATOR PT TRIPANCA GROUP DAN PT BPR TRIPANCA SETIADANA DIHUBUNGKAN DENGA

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1851 K/Pdt/1996 TANGGAL 23 FEBRUARI 1998 TENTANG HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI YANG DIJADIKAN AGUNAN HUTANG BANK

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 523.K/AG/1999 TANGGAL 28 PEBRUARI 2001 TENTANG GUGATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG DIGABUNGKAN DENGAN GUGATAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAROS NO.87/PiD.B/2006/PN. MAROS TENTANG MENGAKIBATKAN ORANG MATI DAN/ATAU LUKA-LUKA KARENA KEALPAAN ATAS NAMA TERDAKWA RUSLAN BIN H. IDRIS

PELEPASAN BERSYARAT MERUPAKAN SALAH SATU WUJUD PEMBINAAN WARGA BINAAN (NARAPIDANA) DALAM PROGRAM TAHAPAN INTEGRASI (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Banceuy Bandung)

PEMBATALAN PERJANJIAN SEPIHAK OLEH PIHAK BIRO PERJALANAN HAJI NON KUOTA TERHADAP CALON JAMAAH HAJI BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

PEMBERIAN HARTA PUSAKA KELUARGA ORANG TUA LAKI-LAKI (BAKO) KEPADA ANAK PISANG DALAM MASYARAKAT MATRILINEAL DIDASARKAN HUKUM ADAT MINANGKABAU

PENDAPAT HUKUM BAGI PEMERINTAH TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL PERINGATAN BAHAYA MEROKOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG PENCAN

TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENJUALAN PRODUK-PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN TRANSGENIK DIKAITKAN DENGAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

TINDAKAN PELAKU USAHA DLM PENJUALAN APLIKASI MENGGUNAKAN POP UP IKLAN YG MEMUAT INFORMASI TDK BENAR DITINJAU DR UU NO 11 THN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Implikasi Pengawasan Kepabeanan Terhadap Perizinan Impor sebagai Upaya Penyelesaian Dwelling Time

KAJIAN HUKUM PENANAMAN MODAL TERHADAP PERBEDAAN PENGATURAN ANTARA DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL DENGAN PEMBELIAN SAHAM OLEH PEMODAL ASING MELALUI PASAR MODAL

KESIAPAN HUKUM MINYAK DAN GAS BUMI NASIONAL DALAM MENGHADAPI ERA LIBERALISASI SEBAGAI KONSEKUENSI ATAS KEANGGOTAAN INDONESIA DI WTO

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN ZAT BERBAHAYA PADA BAHAN BAKU PRODUKSI MAKANAN DI KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NO. 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENERIMA KREDIT DALAAM PERJANJIAN KREDIT BAKU DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Analisis Perbandingan Efektivitas Rumusan Tindak Pidana Formil Dengan Rumusan Tindak Pidana Materiil Dalam Tindak Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana.

DAMPAK HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 013/PUU-1/2003 TERHADAP PEMBERANTASAN TERORISME

DISKRESI KEPOLISIAN DI TINGKAT PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Diskresi Kepolisian Di Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

EFEKTIFITAS KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DALAM MENEGAKKAN ASAS KEMERDEKAAN PERS DIKAITKAN DENGAN CONTEMPT OF COURT

PENERAPAN WITHHOLDING TAX TERHADAP PENGHASILAN PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN

PENETAPAN BATAS-BATAS LAUT TERITORIAL ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN TIMOR LESTE DIHUBUNGKAN DENGAN HAK LINTAS KAPAL ASING DI LAUT TERITORIAL BERDASARKAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982

PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN PERTELEVISIAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Penyelesaian Sengketa Pelunasan Kredit Bank Berdasarkan Keadilan dikaitkan Dengan Perhitungan Bunga Sebelum Jatuh Tempo Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi