Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Membangun Hukum yang Manusiawi Dalam Mencegah Eksploitasi Bioteknologi, Informasi Genetik, Dan Bioterorisme DI Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB ALIMENTASI ANAK TERHADAP ORANG TUA DAN KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ORANG TUA LANSIA OLEH ANAK KANDUNG DITINJAU DARI KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA, UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELINDUNGAN HUKUM BAGI BANK DALAM PENGGUNAAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBERIAN KREDIT DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS PENERIMA WARISAN YANG MENOLAK DAN BELUM MEMBAYAR UTANG PEWARIS DIDASARKAN SISTEM HUKUM WARIS DITINJAU DARI BUKU III KUHPERDATA TENTANG PERIKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT KELALAIAN PEJALAN KAKI DITINJAU DARI BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK PENDERITA GANGGUAN JIWA YANG DISERAHKAN KEPADA LEMBAGA REHABILITASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS ATAS KESEHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN HAK BERKELUARGA DAN MENDAPATKAN KETURUNAN DITINJAU DARI UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NO. 4 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum perdata di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peranan informed consent dalam transaksi terapeutik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYANGKALAN TERHADAP ANAK YANG DILAHIR DALAM PERKAWINAN YANG SAH DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM JUAL BELI APARTEMEN DENGAN SISTEM PRE PROJECT SELLING DITINJAU DARI KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DOKTER ATAS INSIDEN KESELAMATAN PASIEN AKIBAT PENANGGUHAN TINDAKAN MEDIK DALAM PELAYANAN KESEHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG KESELAMATAN PASIEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum perdata di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI PULAU BATAM DITINJAU DARI KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL DAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 43 TAHUN 1977 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN TANAH DI DAERAH INDUST RI PULAU BATAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN BUILD, OPERATE AND TRANSFER (BOT) PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DIDASARKAN PERPRES NO.38 TAHUN 2015 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DITINJAU DARI BUKU III KUH PERDATA TENTANG PERIKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN TIDAK MAMPU, DALAM PELAKSANAAN TINDAKAN MEDIS DI RUMAH SAKIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Detail CantumanXML DetailCite
Simpan Rahasia Kedokteran dalam Hubungan Dokter dan Pasien

Simpan Rahasia Kedokteran dalam Hubungan Dokter dan Pasien

Detail CantumanXML DetailCite
Tuntutan Kerugian Pasien Akibat Kelalaian Dokter Gigi

Tuntutan Kerugian Pasien Akibat Kelalaian Dokter Gigi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MENGENAI PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERKARA PERDATA NO. 262/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL ANTARA P.T BENUA INDAH GROUP (P.T BIG) DENGAN BANK MANDIRI DAN KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI JAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3416 K/Pdt./1987, TENTANG GUGATAN GANTI KERUGIAN AHMAD PANUD TERHADAP PD ARGAJASA SELAKU PENGELOLA PARKIR DAN RAJIMAN ALIAS PUJIHARJO DAAN SUWARDI SELAKU PETUGAS PARKIR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3427 K/PDT./1987 TANGGAL 22 MEI 1991 TENTANG PEMBATALAN JUAL BELI RUMAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR REG.2610 K/PDT/1988, TANGGAL 29 JULI 1993 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN SEWA-MENYEWA TANAH ANTARA DIBA ALIAS MBOK SARIYEM DENGAN TIO KIM HIAN DI KOTA ANYAR, PROBOLINGGO, JAWA TIMUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No: 3421.K/PDT/2000, tanggal 6 Desember 2001 tentang pemberhentian pekerjaan secara sepihak yang dilakukan oleh PT Mercu Buana Raya Contractors (PT. MBRC) terhadap Hendrik Lunardi dalam perjan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 2702 K/PDT/1995 TANGGAL 28 OKTOBER 1998 TENTANG SAHNYA AKTA PENGAKUAN HUTANG NO. 47 TANGGAL 11 JULI 1990 ANTARA LUCKY HARDJA DAN PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA CABANG PASURUAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 529.K/Pdt./1995 TENTANG PENOLAKAN PEMBAYARAN BILLS OF EXCHANGE DALAM PERJANJIAN PENDANAAN ANTARA THE ENGLISH TRUST (EXPORT FINANCE) Ltd. DENGAN CV PERAJUTAN SINAR BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KREDIT MACET DALAM PRAKTEK PEMBERIAN KUK DENGAN JAMINAN DITINJAU DARI UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Lisensi Wajib Dalam Perspektif Hukum Paten dan Hukum Kesehatan Dalam Rangka Menciptakan Kesehatan Masyarakat (Public Health)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN FUNGSI SOSIAL DALAM PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT SWASTA DENGAN MODAL ASING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAYANANAN KESEHATAN BAGI PASIEN KELUARGA MISKIN DI RUMAH SAKIT DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembagaian harta bersama akibat perseraian dalam perkawinan poligami didasarkan Undang Undang No.1 Tahum 1974 tentang perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA GONO GINI SETELAH PERCERAIAN DIHUBUNGKAN DENGAN HARTA PRIBADI ISTRI DIDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembagian harta kekayaan suami istri akibat perceraian dari perkawinan yang tidak dicatat dihubungkan dengan Undang Undang No.1 Tahun 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembatasan Hak Reproduksi Pada Tenaga Kerja.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberian kredit Guna Bhakti oleh Bank Jabar kepada PNS dengan penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan ditinjau dari UU Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUATAN KETERANGAN HAK WARIS BERKAITAN PERMOHONAN PARA AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMENUHAN HAK ANAK ATAS INFORMASI SELAMA MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PP NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemenuhan Hak Anak Atas Pemberian ASI Ekslusif Dihubungkan Dengan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto UU No I Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PEMBERIAN ASI EKSLUSIF DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAPAT HUKUM ATAS ADANYA POWER PURCHASING AGREEMENT ANTARA PT PLN (PERSERO) DENGAN PT PAITON ENERGY COMPANY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Metode Task Shifting Dalam Pelayanan Kesehatan Sebagai Upaya Penanganan Pasien di Daerah Terpencil Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Metode Task Shifting" dalam Pelayanan Kesehatan sebagai Upaya Penanganan Pasien di Daerah Terpencil Dihubungkan dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan"enerapan Metode "Task Shifting" dalam Pelayanan Kesehatan sebagai Upaya Penan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN METODE TASK SHIFTING" DALAM PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENANGANAN PASIEN DI DAERAH TERPENCIL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN"ENERAPAN METODE "TASK SHIFTING" DALAM PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP KESELAMATAN PASIEN SYIK ANAFILAKTIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab apoteker pengelola apotek dalam pelayanan obat daftar G tanpa resep dokter di apotek dihubungkan dengan UU no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Bank Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Tanah Dihubungkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian Didasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 4 Tahun

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BIDAN DALAM HAL TERJADINYA ABORTUS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO. 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BIDAN SEBAGAI TENAGA KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR DIHUBUNGKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN R.I. NO. 900 / MENKES / SK / VII / 2002 TENTANG REGISTRASI DAN PRAKTIK BIDAN, JUNCTO UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Bidan Sebagai Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan KesehatanDasar Dihubungkan Dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 900/Menkes/SK/VII/2002 Tentang Registrasi Dan Praktik Bidan, Juncto UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab dokter atas kerugian pasien akibat kesalahan dalam tindakan medik dihubungkan dengan UU no. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Dokter Dalam Pemenuhan Hak Pasien Atas Informasi Dalam Perawatan Pasca Operasi di Rumah Sakit Didasarkan undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Juncto Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog