Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP KERUGIAN PASIEN DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER ATAS KERUGIAN PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER ATAS KESELAMATAN PASIEN DI RUMAHSAKIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan Radiologi Diagnostik Dihubungkan Dengan Permenkes Nomor 78/MENKES/PER/VIII/2008 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Jo. Undang-Undang No.m 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedoktera

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Penghentian Kehamilan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Didasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Jo Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM KONTRAKTOR ATAS PEMENUHAN GANTI KERUGIAN OLEH PERUSAHAAN ASURANSI SEBAGAI PEMBERI SERUTY BOND DALAM JASA KONSTRUKSI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 18 TH 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI DAN HUKUM JAMINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Hukum Perawat Profesional Atas Insiden Keselamatan Pasien Bedah Dalam Penentuan Letak Stoma Abdomen di Rumah Sakit Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Joncto Undang-Undang No. 36 Tahuin 2009 Tentang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab hukum rumah sakit pemerintah dalam penanganan pasien penyakit menular dihubungkan dengan UU no. 39 tahun 1999 ttg Hak asasi manusia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab hukum rumah sakit swasta yang dikekola yayasan terhadap kerugian pasien akibat kelalaian dalam pelayanan medis dihubungkan dengan UU no. 16 tahun 2001 tentang yayasan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Keselamatan Pasien Syok Anafilaktik Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Keselamatan Pasien Syok Anafilaktik dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pasien yang di rugikan dalam pemberian transfusi darah dihubungkan dengan Undang- Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.Jo. Undang- Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang rumah sakit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya dalam kerangka UU no. 23 thn 2002 ttg Perlindungan Anak jo UU no. 23 thn 2004 ttg Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat penggunaan bahan tambahan berbahaya pada produk pangan ditinjau dari UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat penggunaan mengkonsumsi daging sapi impor yang tidak memenuhi standarisasi mutu didasarkan UU no. 8 thn 1999 ttg perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Gangguan Jiwa Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tenta

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Pengurus Yayasan pada Suatu Rumah Sakit Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dalam Analisis Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Juncto Undang-Undang No. 28 Th 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Th 2

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PRODUSEN MAKANAN PADANG INDAH KATERING ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP CARREFOUR BERDASARKAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN NO. 8 TAHUN 1999 JO. UU PANGAN NO. 7 TAHUN 1996

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap kerugian pihak ketiga korban kecelakaan kereta api dihubungkan dengan UU No. 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Rumah Sakit Atas Keselamatan Pasien Dalam Tindakan Bedah didasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Rumah Sakit Atas Keselamatan Pasien Dalam Tindakan Bedah Didasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT ATAS KESELAMATAN PASIEN DALAM TINDAKAN BEDAH DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Rumah Sakit Daerah Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Didasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Juncto Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN TIDAK MAMPU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggungjawab Hukum Dokter Atas Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggungjawab Hukum Komite Medik Rumah Sakit Terhadap Mutu Pelayanan medis dan Keselamatan Pasien Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 755/MENKES/PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit Jo Unda

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggungjawab Hukum Perusahaan Farmasi Dalam Pengiklanan Obat Bebas Dan Obat Tradisional Yang Menyesatkan Konsumen Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Jo UIndang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perl

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM TONNY KARYAWAN TERHADAP BANK DANAMON CABANG SEMARANG DALAM EKSEKUSI AGUNAN KREDIT DARI KURNIADI BERUPA TANAH MILIKNYA YANG MERUPAKAN HARTA BERSAMA (GONO-GINI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT MENGKONSUMSI SUSU REAL GOOD" PRODUKSI PT. GREENFIELDS INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"INDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN NY. SM TERHADAP KELALAIAN MEDIK YANG DILAKUKAN DOKTER B

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KELUARGA PASEN ATAS KEHILANGAN . NYAWA PASEN (SEORANG ANAK BERUSIA 8 TAHUN ) SETELAH DILAKUKAN TINDAKAN MEDIK IMPLAN OBAT VALIUM IV

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KELUARGA PASIEN ATAS KESALAHAN DIAGNOSA DOKTER SEHINGGA PASIEN DIOPERASI DAN MENYEBABKAN PASIEN CACAT PERMANEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH NYONYA YURAH BACHTIAR TERHADAP DOKTER FIRDAOES SALEH DALAM KASUS TERTINGGALNYA ALAT KATETER DI DALAM PERUT SEUSAI MENJALANI PEMECAHAN BATU GINJAL TANPA OPERASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN ORANG TUA YUSNANI ARTHA TERHADAP dr. HARLILIATI DSOG DAN dr. DUDIK HARYADI DsaN ATAS KESALAHAN DIAGNOSIS PENYAKIT DAN KELALAIAN DALAM PROSES OPERASI YANG MENYEBABKAN KELUMPUHAN PADA PASIEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum terhadap anak mewaris anak angkat didasarkan hibah wasiat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum terhadap jaminan kesehatan kerja bagi tenaga kerja berdasarkan Undang Undang No.3 Tahun 1992 tentang jaminan Sosial Tenaga Kerja

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi dan Kedudukan Tenaga Keperawatan Profesional Dikaitkan Dengan Kewenangannya Dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Didasarkan Undang-Undang No. 38 Th 2014 Tentang Keperawatan Juncto Undang-Undang No. 36 Th 2009 Tentang Kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi register catatan sipil dan akta kelahiran dalam mewujudkan hak asasi anak ditinjau dari UU no. 23 tahun 2002 ttg perlindungan anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Ganti kerugian atas pemulihan kehormatan akibat pencemaran nama baik didasarkan dengan pasal 1365 juncto pasal 1243 KUHPerdata

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Gugatan Atas Kerugian Akibat Tidak Adanya Kontrak Bisnisdan Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Rupiah Terhadap Mata Uang Dollar Amerika Sreikat Dalam Sengketa Bisnis Antara PT Mobile Selular Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Atas Kesehatan Masyarakat Dikawasan Industri Tekstil DihubungkanDengan Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Atas Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Perkawinan Dihubungkan Dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1285/Menkes/SK/2002 Tentang Pedoman Penanggulangan HIV/AIDS Dan Penyakit Menular Seksual Juncto Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Informasi bagi Pendonor Darah Penderita Positif HIV/AIDS dan Penanganannya Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah Jo Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harta bersama sebagai obyek jaminan hak tanggungan dihubungkan dengan Undang-Undang No.1 Th 1974 tentang perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JAMINAN FIDUSIA ATAS PESAWAT TERBANG DALAM PERJANJIAN KREDIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Juncto Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Keseh

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG K

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan kredit tanpa jaminandi Bank Jabar bagi pengusaha kecil dan menengah dihubungkan dengan peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang berpotensi pada kredit bermasalah (NPL)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan mewaris anak angkat terhadap orang tua kandung dihubungkan dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA PENATAAN DAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR YANG DIBATALKAN SECARA SEPIHAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog