Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
No Pict

Tinjauan hukum terhadap jaminan kesehatan kerja bagi tenaga kerja berdasarkan Undang Undang No.3 Tahun 1992 tentang jaminan Sosial Tenaga Kerja

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi dan Kedudukan Tenaga Keperawatan Profesional Dikaitkan Dengan Kewenangannya Dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Didasarkan Undang-Undang No. 38 Th 2014 Tentang Keperawatan Juncto Undang-Undang No. 36 Th 2009 Tentang Kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi register catatan sipil dan akta kelahiran dalam mewujudkan hak asasi anak ditinjau dari UU no. 23 tahun 2002 ttg perlindungan anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Ganti kerugian atas pemulihan kehormatan akibat pencemaran nama baik didasarkan dengan pasal 1365 juncto pasal 1243 KUHPerdata

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Gugatan Atas Kerugian Akibat Tidak Adanya Kontrak Bisnisdan Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Rupiah Terhadap Mata Uang Dollar Amerika Sreikat Dalam Sengketa Bisnis Antara PT Mobile Selular Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Atas Kesehatan Masyarakat Dikawasan Industri Tekstil DihubungkanDengan Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Atas Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Perkawinan Dihubungkan Dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1285/Menkes/SK/2002 Tentang Pedoman Penanggulangan HIV/AIDS Dan Penyakit Menular Seksual Juncto Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK ATAS KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1285/MENKES/SK/2002 TENTANG PEDOMAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DAN PENYAKIT MENULAR SEKSUAL JUNCTO UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Informasi bagi Pendonor Darah Penderita Positif HIV/AIDS dan Penanganannya Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah Jo Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harta bersama sebagai obyek jaminan hak tanggungan dihubungkan dengan Undang-Undang No.1 Th 1974 tentang perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JAMINAN FIDUSIA ATAS PESAWAT TERBANG DALAM PERJANJIAN KREDIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Juncto Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Keseh

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG K

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan kredit tanpa jaminandi Bank Jabar bagi pengusaha kecil dan menengah dihubungkan dengan peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang berpotensi pada kredit bermasalah (NPL)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan mewaris anak angkat terhadap orang tua kandung dihubungkan dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA PENATAAN DAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR YANG DIBATALKAN SECARA SEPIHAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM JUAL BELI BARANG DI DASARKAN PADA MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DI TINJAU DARI BUKU III KUHPERDATA TENTANG PERIKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK PEKERJA KONTRAK TERKAIT PENCANTUMAN KLAUSUL NONKOMPETISI DALAM PERJANJIAN KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi dokter yang telah menjalankan tugas profesi sesuai dengan standar profesi berdasarkan UU no. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran dan KUH perdata

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FACTOR TERHADAP KERUGIAN DALAM PERJANJIAN ANJAK PIUTANG DIDASARKAN PADA PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84/PMK.012/2006 TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan data pribadi dalam kegiatan promosi melalui undian berhadiah berpedoman kepada hukum perikatan menurut KUH Perdata dan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PENERIMA JAMINAN FIDUSIA ATAS PERAMPASAN BENDA OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH NEGARA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENERIMA KREDIT DALAAM PERJANJIAN KREDIT BAKU DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU ATAU MUSIK SEBAGI UPAYA UNTUK MENGHINDARI PENGUMUMAN DAN PERBANYAKAN SECARA ILEGAL DENGAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM BENTUK MP3 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN WIPO COPYRIGHT TREA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum dalam pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing dihubungkan dengan UU No. 21 thn 2007 ttg tindak pidana perdagangan orang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI RUMAH SAKIT DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN KEPMENKES NOMOR 432 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN KESEHATAN DAN KE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan anak dihubungkan dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008bTentang Perlindungan Anak Di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap bank selaku kreditor atas objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitor kepada pihak ketiga dihubungkan dengan UU no. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG DIRUGIKAN AKIBAT EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERIKUT BENDA-BENDA YANG BUKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap hak anak-anak yang berada dalam pengasuhan Yayasan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN TENAGA KEPERAWATAN DALAM PENANGANAN PASIEN PENYAKIT MENULAR DI RUMAH SAKIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Kesehatan Dan Keselamatan Tenaga Keperawatan Dalam Penanganan Tenaga Penyakit Menular Di Rumah Sakit Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang bekerja pada sektor non formal ditinjau dari UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AJINOMOTO ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PT AJINOMOTO INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Yang Objeknya Digadaikan Kepada Pihak Ketiga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap Pasien dalam pelayanan obat melalui resep dokter di apotek

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Telkomsel Yang Melakukan Transaksi Elektronik Melalui SMS (Short Messages Service) Berdasarkan Hukum Asuransi dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Telkomsel yang Menutup Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri Melalui SMS (Short Messege Service) Dalam Kerangka Hukum Asuransi dan UU Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP GUGATAN PASIEN ATAS KESALAHAN PROFESIONAL (MEDICAL MALPRACTICE) TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Sebagai Korporasi Dalam Melindungi Keselamatan Pasien Didasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ATAS JAMINAN TINGKAT LAYANAN BAGI PENGGUNA JASA TELEKOMUNIKASI DI BANDUNG DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis letter of credit (LC) dalam praktik ekspor impor dihubungkan dengan UCP - 500

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI DEPOSITO BERJANGKA SEBAGAI JAMINAN KEBENDAAN YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERIAN KREDIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KREDIT MACET PADA BANK NEGARA INDONESIA KANTOR WILAYAH 04 BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN STATUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MENJADI BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT) DIHUBUNGKAN DENGAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP MASYARAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN MENURUT AGAMA MASING-MASING DIHUBUNGKAN DENGAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT OLEH BANK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JAMINAN KEBENDAAN DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA PADA PT BANK MANDIRI (Persero) CABANG PRABUMULIH

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog