Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PAJAK DAERAH SEBAGAI PENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI JAWA BARAT

Nia Kurniati, S.H.,M.H. - Ruth Alfaprilianti Sumartoyo - Tommy Prayogo, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

SUNSET POLICY SEBAGAI SUATU INSENTIF PAJAK DALAM USAHA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Ashri Agustian Mukti - H. Zul Afdi Ardian, S.H. - Tommy Prayogo, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM ATAS BESARNYA PENETAPAN PENGGANTIAN NILAI BUMI DAN BANGUNAN OLEH NEGARA UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU NO. 12 TH 1994 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Hj. Yani Pujiwati, S.H.,M.H. - Resa Supriadi - Tommy Prayogo, S.H.,M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN TENTANG PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN, DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Aninda hidayati - Dr. Wiratni Ahmadi, S.H. - Tommy Prayogo, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK TERHADAP TINDAKAN KUASA YANG DAPAT MERUGIKAN WAJIB PAJAK BERPEDOMAN PADA UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DIAN RESTI MEILANI - Prof.Dr. Wiratni Ahmadi, S.H., - Tommy Prayogo, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA BERPEDOMAN PADA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL T

Muhammad Amirullph, S.H.,M.H. - Samuel Goklas - Tommy Prayogo, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS ATAS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG ASING YANG BEKERJA DI INDONESIA TERKAIT DENGAN PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ( P3B )

Alfian Deby Artha - Tommy Prayogo, S.H.,M.H - Yani Pujiwati, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN PAJAK TERHADAP TRANSAKSI MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Riski Aprion - Tarsisius Murwadji, S.H.,M.H. - Tommy Prayogo, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN TARIF PAJAK PROGRESIF TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR MILIK PRIBADI DALAM RANGKA PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI KEPEMILIKAN DAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BERDASARKAN PERDA NOMOR 13 TAHUN 2011 PROVINSI JAWA BARAT

Dr. Hj. DewiKaniaSugiharti, S.H., M.H. - ElandaDwirespita - Tommy Prayogo, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) JASA KEPELABUHAN UNTUK KAPAL DALAM JALUR PELAYARAN INTERNASIONAL TERHADAP PT. TERMINAL PETI KEMAS SURABAYA (PT. TPS)

Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Rd. Anggie Muhammad Ginanjar - Tommy Prayogo, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLAKUAN PPN DAN PPnBM DI KAWASAN BERIKAT DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM DIKAITKAN DENGAN ASAS KEADILAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK SERTA FUNGSI PAJAK

Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H - Tomi Kristian - Tommy Prayogo, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK SEBAGAI BENTUK PENGADILAN KHUSUS DALAM LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERDASARKAN ASAS PERADILAN CEPAT, MURAH, DAN SEDERHANA

Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H. - SEKAR ANNISA - Tommy Prayogo, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PAJAK DAERAH SEBAGAI PENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI JAWA BARAT

SUNSET POLICY SEBAGAI SUATU INSENTIF PAJAK DALAM USAHA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

TINJAUAN HUKUM ATAS BESARNYA PENETAPAN PENGGANTIAN NILAI BUMI DAN BANGUNAN OLEH NEGARA UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU NO. 12 TH 1994 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

TINJAUAN TENTANG PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN, DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK TERHADAP TINDAKAN KUASA YANG DAPAT MERUGIKAN WAJIB PAJAK BERPEDOMAN PADA UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

TINJAUAN TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA BERPEDOMAN PADA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL T

TINJAUAN YURIDIS ATAS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG ASING YANG BEKERJA DI INDONESIA TERKAIT DENGAN PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ( P3B )

TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN PAJAK TERHADAP TRANSAKSI MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PENERAPAN TARIF PAJAK PROGRESIF TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR MILIK PRIBADI DALAM RANGKA PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI KEPEMILIKAN DAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BERDASARKAN PERDA NOMOR 13 TAHUN 2011 PROVINSI JAWA BARAT

PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) JASA KEPELABUHAN UNTUK KAPAL DALAM JALUR PELAYARAN INTERNASIONAL TERHADAP PT. TERMINAL PETI KEMAS SURABAYA (PT. TPS)

PERLAKUAN PPN DAN PPnBM DI KAWASAN BERIKAT DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM DIKAITKAN DENGAN ASAS KEADILAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK SERTA FUNGSI PAJAK

EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK SEBAGAI BENTUK PENGADILAN KHUSUS DALAM LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERDASARKAN ASAS PERADILAN CEPAT, MURAH, DAN SEDERHANA

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi