Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

IMPLEMENTASI PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN HASIL REKAMAN CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) DI KOTA BANDUNG

BANUNG TAUFIK R - Dr.Hj.Elis Rusmiati,S.H., M.H. - Nella Sumika Putri,S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG DIPUTUS HUBUNGAN KERJANYA SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAANAKIBAT MENOLAK SURAT KEPUTUSAN MUTASI DIKAITKAN DENGAN UNDANG –UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Ardy Taufik Akbar - Dr. Holyness N. Singadimedja, S.H., M.H. - Hj. Mulyani Djakaria, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 150 PK/PID.SUS/2013 TENTANG PERBUATAN PENGAJUAN PENUNDAAN PEMERIKSAAN TERSANGKA OLEH ADVOKAT MANATAP AMBARITA SEBAGAI TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

I. Tajudin - Nur Zhohir Caprimulki Taufik - Rohaenah Padmadinata

Detail Cantuman XML Detail Cite

Prinsip Hubungan Bertetangga Baik (Good Neighbourhood) Berkenaan Dengan Adanya Enclave Oecusi Timor Leste Dalam Wilayah Negara Indonesia

Dhey Wego Tadeus - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A, SH., MH (Alm) - Prof. Dr. H.R. Taufik Sri Soemantri M, SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS MAHKAMAH AGUNG NO. 2136 K/PDT/1997 TANGGAL 15 MARET 1999 TENTANG JUAL-BELI TANAH DI MUKA PPAT DINYATAKAN TIDAK SAH

Mulani Djakaaria, SH - Roni Rahmat Taufik - Suprabha Sekarwati W., SH., CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 913/K/PID/2012 TENTANG TIDAK DITERAPKANNYA PASAL 197 AYAT 1 HURUF F KUHP TERHADAP TERPIDANA YULI RAHMAWATI ALIAN JULIA VERES DLM TINDAK PIDANA MENGANIAYAAN VIDE PASAL 351 AYAT 1 KUHP

AGUS TAKARIAWAN, SH.MH. - MOHAMAD TAUFIK HIDAYAT - SOMAWIDJAJA, SH.MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Reg. No. 412K/PDT/2001 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA ANTARA Ir. ENDANG R.K YOGA SOEGOMO DENGAN Ir. BAMBANG IRAWAN HARIYANTO Cs.

Efa Laela Fakhriyah, S.H.,M.H - Linda Rachmainy, S.H - Rian Taufik Maulana

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 2911 K/PDT/2000 MENGENAI PERLAWANAN DARI TEREKSEKUSI BERDASARKAN RISALAH LELANG PEJABAT LELANG KELAS II SINGARAJA NO. 094/1998

Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Linda Rachmainy, S.H. - Zacky Taufik

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 3051 K/SIP/1981 TANGGAL 28 DESEMBER 1983 DALAM PERKARA MEREK GOLD BOND DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDAANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1992 T

Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN. - Mohamad Taufik Harahap - Prof. Dr. Man Suparman Sastrawidjaja, SH., SU.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Melakukan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Dalam Perspektif Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional

Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Riris Ardhanariwari

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konsep Penyelesaian Sengketa Perbatasan Antar Daerah Dikaitkan Dengan Pemekaran Daerah Di Indonesia.

Mexsasai Indra - Prof. Dr. H.R. Taufik Sri Soemantri M., S.H. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konsepsi Kedaulatan Rakyat Menurut UUD 1945 Dalam Implementasinya Dalam Praktek Ketatanegaraan Melalui Pelaksanaan Pemilu DPR 2009

Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri M., S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Sodikin

Detail Cantuman XML Detail Cite

Makna Dan Implikasi Pergeseran Kekuasaan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan Undang-undang Dasar 1945

Aminuddin - Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri M, SH - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH DITINJAU DARI HARMONISASI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI KASUS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PELARANGAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL)

Inna Junaenah, S.H., M.H. - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa.S.H., M.H. - TAUFIK AZHARI LUBIS

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR Terhadap Pertanggungjawaban Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan UUD 1945

Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri M, SH - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH - Zulkarnaen

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Indra Perwira - Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri M., S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH JAKSA AGUNG TERHADAP GINANDJAR KARTASASMITA (PERWIRA AKTIF) DALAM HAL DUGAAN KORUPSI EXOR I BALONGAN (TAHUN 1988) DIKAITKAN DENGAN HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT KARENA DALUWARSA

A.H. Dedy Gadzali, S.H.,M.H. - I. Tajudin, S.H. - Taufik Akbar

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hubungan Antara Presiden Dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Uud 1945

Ali Abdurahman - Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri M, SH - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hubungan Lembaga Kepresidenan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Dan Anggaran Sebelum Dan Sesudah Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Perspektif Sistem Checks And Balances

Patrialis Akbar - Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri M., S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implementasi Penggunaan Hak Politik Perempuan Melalui Lembaga Legislatif Dalam Mewujudkan Prinsip Persamaan Hak Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri M, SH - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS - Tetti Samosir

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEBERADAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDINESIA PASCA PERUBAHAN UUD 1945

Abdy Yuhana - Prof. Dr. H.R. Taufik Sri Soemantri M S.H. - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia.

Boy Nurdin - Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. H.R. Taufik Sri Soemantri, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan dan Fungsi Wakil Kepala Daerah Menurut Sistem Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.

Kemas Alfaribi - Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri M., S.H. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL YANG DITAFSIRKAN BERBEDA OLEH PARA PIHAK DALAM SENGKETA KUILPREAH VIHEAR

H. Atip Latifulhayat, S.H.,LL.M.,Ph.D. - Rika Ratna Permata, S.H.,M.H. - Taufik Bagus Jayanto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kepastian Hukum Dalam Hubungan Kerja Bagi Pegawai Pada Badan Hukum Milik Negara Dalam Rangka Otonomi Perguruan Tiggi.

Agus Mulya Karsona - Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, S.H., S.U. - Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri M, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH KARTU KREDIT TERHADAP PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN OLEH MERCHANT DALAM TRANSAKSI MENGGUNAKAN KARTU KREDIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/2/PBI/20

Etty Mulyati, S.H.,M.H. - Hj. Susilowati S. Dajaan, S.H.,M.H. - Taufik Apriliansyah

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKAD BAI WAFA SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN USAHA DLM PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DIKAITKAN DGN KETENTUAN SYARIAH DIKAITKAN DGN KETENTUAN BANK INDONESIA NO 10/16/PBI/2008 TENTANG PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DLM KEGIATAN P

DR.ETTY MULYATI, SH.MH - DR.HJ.LASTUTI ABUBAKAR, SH.MH - TAUFIK ISMAIL GURBADI

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM PENCANTUMAN AKAD PELENGKAP DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN SYARIAH GUNA KEPENTINGAN NASABAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Hj. Renny Supriyatni, S.H.,M.H. - Hj. Siti Rahayu Hadiman, S.H. - Muhamad Taufik Yasir

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN PASIEN TERHADAP PRAKTEK-PRAKTEK PENGOBATAN TRADISIONAL SEBAGAI ALTERNATIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM UPAYA PENYEMPURNAAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN

Ade Irawan Taufik - Dr. Veronica Komalawati, S.H.,MH. - Hj. Efa Laela Fakhriah , S.H.MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Beberapa Pemikiran Ke Arah Terwujudnya Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Mohammad Effendi - Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri M, SH - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Kaitannya Dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Atang Iriawan - Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, SH., S.Sos., LL.M - Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri M, SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945 (Studi Tentang Pengisian Jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta).

Farhat Abbas - Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PERUSAKAN DAN PENGHANCURAN BARANG ATAU BANGUNAN YANG DILAKUKAN OLEH MASSA

Riki Taufik Rakhmani - Wanodyo Sulistyani, S.H., M.H. - Yesmil Anwar, S.H., M.Si.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN KERJA ANTARA PENYIAR RADIO DENGAN PT RADIO EKA CITA SWARA BUANA (HARD ROCK FM BANDUNG) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Atje, S.H.,M.H. - Kilkoda Agus Saleh, S.H.,M.H. - M. Taufik F.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA ATAS OBJEK YANG SAMA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Dr. Etty Mulyati, S.H., M.H. - Dr. Hj. Etty H. Djukardi, S.H., M.H., CN - INDRAMADHANI TAUFIK

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS PENGARUH PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 MENJADI UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM TERSANGKA BOM BALI

Giri Ahmad Taufik - Hernadi Affandi, S.H. - Sigid Suseno, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan yuridis perkawinan antar agama dihubungkan dengan Undang Undang perkawinan No.1 Tahun 1974

Fatmi Utarie Nasution, SH.,MH - Prof.Dr.HR. Otje Salman S., SH - Taufik Haris M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERUBAHAN TANAH WAKAF MENJADI TANAH HAK MILIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF Jo. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

H. Zul Afdi Ardian, S.H. - Hj. Eidy Sandra, S.H.,M.H. - Taufik Firmansyah

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONTRAK KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BIAK NUMFOR DENGAN BV. TIRTA PAPUA DALAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN AIR BERSIH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TA

An-an Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Nyulistiowati Suryanti, S.H.,M.H.,CN. - Taufik Munajat Anwar

Detail Cantuman XML Detail Cite

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi