Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Kajian Hukum atas Investasi Asing pada Bidang Perbankan Nasional Dikaitkan dengan Liberalisasi Ekonomi serta Implikasinya terhadap Pengembangan Perekonomian Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TENTANG MODEL MODEL KERJA SAMA LINKGE PROGRAM ANTARA BANK UMUM DENGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH NO 03/PER/M.KUKM/III/2009 TENTANG PEDOMAN UMUM LINKAGE PROGRAM ANTARA BANK UMUM DENGAN KOPERASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TENTANG RISIKO REPUTASI DALAM PEMBERIAN FASILITAS KARTU KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG MANAJEMEN RESIKO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP ASAS RESIPROKAL DALAM PEMBUKAAN BANK ASING DI INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HARTA BERSAMA SEBAGAI AKIBAT DARI PERKAWINAN CAMPURAN DIHUBUNGKAN DENGAN CONVENTION ON THE LAW APPLICABLE TO MATRIMONIAL PROPERTY REGIMES DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEJAHATAN PERBANKAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERAFILIASI DALAM PEMBERIAN KREDIT KONSUMTIF DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NO. 5/8/PBI/2003 TTG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI DAN INFORMASI NASABAH DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN INTERNET BANKING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DENGAN JAMINAN FIKTIF DIKAITKAN DENGAN NDANG-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK DAN NASABAH DALAM HAL PENCURIAN INFORMASI MENGENAI RAHASIA BANK MELALUI PERBANKAN ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 9/15/PBI/2007 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK TERHADAP PENYELUNDUPAN HUKUM OLEH BANK DITINJAU DARI PBI NO 8/5/PBI/2006 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PBI NO 10/1/2008 TENTANG MEDIASI PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK TERHADAP PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERAFILIASI DALAM HAL PERUBAHAN BENTUK DAN NILAI JAMINAN YANG DISIMPAN DALAM SAFE DEPOSIT BOX (SDB)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP PENETAPAN SUKU BUNGA DASAR KREDIT BANK UMUM YANG MELAMPAUI PRIME LENDING RATE BANK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/1/DPNP TENTANG TRANSPARANSI INFORMASI SUKU BUNGA DASAR KR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK DALAM PERJANJIAN KREDIT PERORANGNAN TANPA AGUNAN YANG DILAKUKAN BERDASARKAN PRINSIP KEPERCAYAAN DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA NO. 11/25/PBI/2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO. 5/8/PBI/2003 TENTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA JASA TRANSFER DANA DENGAN SISTEM PERBANKAN ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA MOBILE INTERNET PADA GSM MATRIX INDOSAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 01/PER/M.KOMINFO/01/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA PESAN PREMIUM DAN PENGIRIMAN JASA PESAN SINGKAT (SHORT MESSAGI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP KEGAGALAN TRANSAKSI PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN UANG ELEKTRONIK DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/12/PBI/2009 TENTANG UANG ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YANG DILAKUKAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK. DALAM RANGKA INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BANK DENGAN PENYEDIA JASA PELAYANAN PERBANKAN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERUBAHAN KANTOR CABANG BANK UMUM KONVENSIONAL MENJADI KANTOR CABANG YANG MELAKUKAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB BANK DALAM PENERBITAN BILYET GIRO KOSONG DIHUBUNGKAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAKAN ANAK BUAH KAPAL YANG TIDAK KOMPETEN YANG MENGAKIBATKAN SUATU KECELAKAAN PADA KAPAL KARGO BERDASARKAN ROTTERDAM RULES DAN HUKUM DI INDONESIA""TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAKAN ANAK BUAH KAPAL YANG TIDAK KOMPETEN YANG MEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN HIPOTIK BERDASARKAN PASAL 224 HERZIENE INDONESICH REGLEMENT DAN PASAL 1178 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA BANK TERKAIT PRAKTIK BANCASSURANCE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SERTA PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT KABUPATEN MURUNG RAYA DALAM KONTRAK KARYA ANTARA PT. INDO MURO KENCANA DENGAN PEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG û UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN KASASI NO. 719 K/PDT/2008 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH BANK MANDIRI ATAS PENAHANAN DANA DEPOSITO AUTOMATIC ROLL OVER (ARO) MILIK PT. TIMOR PUTRA NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG BAITUL MAL WAT TAMWIL SEBAGAI LEMBAGA NON BANK DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG UMKM.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK TERKAIT PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DI BANK X SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIKAITKAN DENGAN PBI NOMOR 11/28/PBI/2009 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN BANK INDONESIA DALAM PELAKSANAAN MEDIASI SENGKETA E-BANKING PADA BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI SALAH SATU PIHAK AKIBAT DARI PENUNDAAN AKUISISI YANG DILAKUKAN OLEH BANK DBS TERHADAP BANK DANAMON BERDASARKAN PBI NO. 8/16/PBI/2006 TENTANG KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN PINJAMAN BERUPA KREDIT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) OLEH PT X (Persero) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN BAKU DALAM PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO. 10 TAHUN 1998

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDRING) DALAM KEGIATAN PERBANKAN DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PEMBENTUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP FUNGSI BANK INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN STABILITAS MONETER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKUKAN PENYESUAIAN KLAUSUL PERJANJIAN PRODUCTION SHARING CONTRACT (PSC) TERHADAP PP NO. 79 TAHUN 2010 TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM TRANSFORMASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO MENJADI BANK PERKREDITAN RAKYAT DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HKUM JAMINAN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT DIHUBUNGKAN DENGAN INPRES NOMOR 6 TANGGAL 8 JUNI TAHUN 2007 TENTANG KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN SEKTOR RIIL DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM MENGENAI PELELANGAN SUATU AGUNAN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT YANG BELUM JATUH TEMPO DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.93/PMK.06/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT OLEH BANK SYARIAH KEPADA KOPERASI POLA SYARIAH DITINJAU DARI UU NO. 21 TH 2008 TTG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KARTU DISKON BANDUNG CARD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK-ASPEK HUKUM BADAN USAHA MILIK PETANI SEBAGAI WUJUD PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM BIDANG PERTANIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek-Aspek Hukum Dalam Penggunaan Merek Rokok Marlboro Untuk Produk Parfum Oleh T.Hans Narpati

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN SEBAGAI AKIBAT DARI PERJANJIAN JUAL BELI SIMULAI DITINJAU DARI PBI NOMOR 11/25/PBI/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PBI NOMOR 5/8/PBI/2003 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK OLEH BANK BNI DALAM REALISASI PROGRM KAMPOENG BNI DALAM PENDANAAN KELOMPOK INDUSTRI KREATIF SAAT TERJADI OVERMACHT DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/25/PBI/2009 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN UNDIAN BERHADIAH OLEH BANK UMUM DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/25/PBI/2009 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO BAGI BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN OLEH BANK UNTUK MENCEGAH GUGATAN PIHAK KETIGA TERHADAP JAMINAN HAK TANGGUNGAN DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG MANAJEMEN RISIKO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA BANK UMUM SYARIAH DENGAN MENERAPKAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK MENCEGAH PEMBIAYAAN PROPERTI FIKTIF DITINJAU DARI PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN OLEH BANK UMUM PELAKSANA KREDIT USAHA RAKYAT UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KREDIT MACET DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERBANKAN DAN INPRES NO. 6 TAHUN 2007 TENTANG KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGEMANGAN SEKTOR RIIL DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGALIHAN KREDIT DENGAN JAMINAN OBJEK BERUPA HAK KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR KEPADA PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUCIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN KEBIJAKAN KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN INDONESIA (SINGLE PRESENCE POLICY) DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI EKONOMI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN KREDIT USAHA RAKYAT DI BANK NAGARI CABANG BANDUNG DIKAITKAN DENGAN PASAL 8 DAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog