Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN ( CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ) PADA BANK DITINJAU DARI PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjuan hukum atas hak bank untuk membeli obyek jaminan dalam keadaan kredit macet

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis terhadap perjajian kredit tanpa anggunan pada kredit peduli Jabar dan peduli Banten dihubungkan dengan prinsip kehati-hatian dalam UU No.7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No.10 Th 1998 tentang perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Saham PT. Terbuka Sebagai Objek Jaminan Kebendaan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Hak Kreditur Dalam Rangka Pembangunan Hukum Jaminan Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 520K/PDT/1996 Tentang Perjanjian Hutang Piutang Antara PT. DHARMA WINARCO Sebelum Disahkan Dengan Bank Niaga

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kredit Macet Dengan Pengikatan agunan Piutang Dagang Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pajak Penghasilan Terhadap Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Parate Eksekusi Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Industri Perbankan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggung Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberian kredit Guna Bhakti oleh Bank Jabar kepada PNS dengan penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan ditinjau dari UU Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penemuan Kebenaran Formil Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Yang Baik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan manajemen resiko perbankan dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dana tabungan dikaitkan dengan Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak merek terkenal sebagai bentuk jaminan dalam usaha melindungi perbankan terhadap tindakan wan prestasi dari nasabah debitor

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Peraturan Pemerintah No. 24 Th 2012 tentang Melaksanakan Divestasi Saham Terhadap Penanaman Modal Asing dan Pengembangan Ekonomi Nasional Ditinjau Dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian hukum atas likuidasi perbankan dan akibatnya terhadap nasabah deposan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Tentang Kepastian Hukum Parate Eksekusi Hak Tanggungan Setelah Dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Hukum bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Upaya Penyehatan Dan Pengembangan Lembaga Perkreditan Desa Adat (LPDA) Di Jawa Barat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Koperasi Sebagi Mitra perusahaan Patungan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dalam Upaya Pengembangan Perekonomian Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan pembuktian akta jaminan fidusia atas saham dari suatu perseroan terbatas dalam rangka pelaksanaan eksekusinya

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Dengan Menggunakan Electronic Commerce Dalam Kaitannya dengan Kerugian Yang Diderita konsumen (Suatu Studi Kasus Pada

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana dalam likuidasi Bank Perkreditan Kreditan Rakyat dihubungkan dengan UU no. 24 thn 2004 ttg Lembaga Penjamin Simpanan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi pembelian satuan rumah susun akibat kredit macet yang dilakukan oleh developer dikaitkan dengan UU No.8 Th 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Bank atas Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Telah Dialihkan Dalam Hal Debitur Dinyatakan Pailit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap pembeli barang obyek eksekusi melalui lelang akibat kredit macet

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Kepentingan Pemegang Saham Publik Akibat Perubahan Status Perseroan Terbatas Terbuka Menjadi Perseroan Terbatas Tertutup Dalam Akuisisi Saham di Pasar Modal Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Terhadap Kerugian Bank Pelaksana Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ditinjau Dari Peraturan Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PertanggungJawaban Pidana Atas Tindakan Pegawai BAN yang Melanggar Sistem Prosedur Bank dan Mengakibatkan Terjadinya suatu Tindak Pidana di Bidang Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit Tanpa Melakukan Penjualan Harta Pailit Dikaitkan Dengan Perlindungan Yang Seimbang Antara Debitor Dengan Kreditor

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Terhadap Pemisahan Kekayaan Bank BUMN Atas Kekayaan Negara Sehubungan Dengan Penghapusan Tagihan Piutang (Haircut) Berdasarkan Business Judgement Rule Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undang Yang Terkait

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Perusahaan Jasa Telepon Seluler Perihal Pemblokiran Jaringan yang Digunakan oleh Pelanggan Jasa Seluler Secara Sepihak Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungabn Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum batas maksimum pemberian kredit sebagai upaya penyebaran resiko dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum pemberian kredit kepada pensiunan pegawai Negri dengan jaminan SK pensiun

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum pemberian kredit tanpa anggunan yang dananya berasal dari surat utang negara dalam kaitannya dengan tingkat kesehatan bank

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum penggabungan (merger) bank sebagai upaya penyehatan dan penggembangan usaha perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Perjanjian Pembiayaan Bank syariah Berdasarkan Sistem Bagi Hasil Dihubungkan dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Kekayaan Intelektual pada Perjanjian Waralaba Berdasarkan Sistem Syariah Dikaitkan Dengan Pemberdayaan Usaha Mikroo, Kecil dan Menengah Dalam Perkembangan Ekonomi Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek-Aspek Hukum Pertanggungjawaban PT. Taspen Dalam Pengelolaan dana Pensiun Ditinjau Dari UUKIP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Dimensi Hukum Penyelesaian Sengketa Uji Kemampuan Dan Kapatutan (Fit And Proper Test) Bagi Direksi Pada Bank Perkreditan Rakyat Oleh Bank Indonesia Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Bank Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Tanah Dihubungkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian Didasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 4 Tahun

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Bank Terhadap Integrasi Produk dalam Bancassurance Dikaitkan Dengan Transparansi Informasi Produk Ditinjau Dari Peraturan Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab bank terhadap kerugian nasabah sebagai akibat penyalahgunaan Personal Identification Number (PIN) kartu debet dalam perjanjian Automated Teller Machines (ATM) oleh pihak ketiga dihubungkan dengan UU no. 8 tahun 1999 tentang perlindunga

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Bank Terhadap Pemerintah pada Obligasi Rekapitalisasi Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggungjawab Bank Atas Kerugian Nasabah Sebagai Akibat Kelalaian Melaporkan Pelunasan Kredit Kepada Bank Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tijauan yuridis terhadap penyaluran kredit tanpa jaminan tambahan benda tidak bergerak pada perjanjian kredit usaha kecil

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinajaun hukum atas hak bank untuk membeli obyek jaminan dalam keadaan kredit macet

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DITEMPUH OLEH PT BANK HS 1906 DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERJANJIAN KREDIT DENGAN CV BINTANG LABUAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Penerapan Tata Pengelolaan Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Setelah Dilaksanakan Merger

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum tentang jaminan kredit atas hak milik yang menjadi obyek wakaf di hubungkan dengan undang undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum tentang merger usaha perbankan dihubungkan dengan hak pemegang saham minoritas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum tentang pembelian obyek jaminan kredit usaha kecil oleh Bank sebagai kreditur akibat kredit macet

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum terhadap perjanjian pembiayaan mudharabah dihubungkan dengann UU no. 21 th 2008 ttg Perbankan Syariah

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog