Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERSYARATAN PEMINJAMAN UANG PEER TO PEER (P2P LENDING) DIKAITKAN DENGAN PRINSIP CUSTOMER DUE DILIGENCE BERDASARKAN POJK NO. 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS SISTEM DISTRIBUSI BARANG DALAM ASPEK PERDAGAGAN SKEMA PIRAMIDA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN PELAKU USAHA DAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYEDERHANAAN ISO 9000 MELALUI PENERAPAN NON-KONTRAKTUAL PADA UMKM PEMBENIHAN IKAN DI KABUPATEN BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KENDALA-KENDALA PERBANKAN DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS KOPERASI MENGHADAPI ERA GLOBALISASI MELALUI LINKAGE PROGRAM POLA JOINT FINANCING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemberian dan Pencantuman Label Halal Terhadap Produk Pangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM KEGIATAN SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN (SPP) DI UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) PASCA BERAKHIRNYA PNPM MANDIRI PERDESAAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN FINANCIAL TECHNOLOGYBERBASIS PEER TO PEER(P2P) LENDINGDI INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PELINDUNGAN INVESTOR PEMEGANG MTN (MEDIUM TERM NOTES) DI INDONESIA DALAM HAL GAGAL BAYAR AKIBAT KELALAIAN PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI ARRANGER DIKAITKAN DENGAN HUKUM PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB KOPERASI TERHADAP KREDIT MACET BANK YANG DISALURKAN KE ANGGOTANYA MELALUI LINKAGE PROGRAM POLA EXECUTING PADA BANK BTN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS AKIBAT KEPEMILIKAN TUNGGAL DALAM PENANAMAN MODAL ASING BANK KONVENSIONAL DITINJAU DARI POJK Nomor 39/POJK.03/2017 TAHUN 2017 TENTANG KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SEBAGAI KREDITOR PEMEGANG JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN SIMPAN PINJAM BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PINJAMAN MACET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TURUNANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PARIWISATA YANG TIDAK MEMILIKI TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA TERHADAP TERJADINYA KECELAKAAN YANG DIALAMI WISATAWAN DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PRAKTIK PERSEKONGKOLAN PINJAM NAMA PERUSAHAAN DALAM TENDER DIKAITKAN DENGAN U NDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYALAHGUNAAN DATA NASABAH OLEH PERBANKAN DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SERTIFIKASI BANKIR DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/19/PBI/2009 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BANK DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN BANK DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 4/POJK.03/2016 TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Aksi-Aksi Korporasi Yang dilakukan Perseroan Terbatas Terhadap Perusahaan Terbuka Yang Menyebabkan Perubahan Kepengendalian Perusahaan Agar Menjadi Terdaftar Di Bursa Efek Di Tinjau Dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SITUS “UANGTEMAN.COM” DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN DAN POJK NO. 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA KONSTRUKSI KEPADA DEBITUR YANG JAMINANNYA TIDAK MENJAMIN KESELURUHAN UTANGNYA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN DAN PERATURAN TERKAIT LAINNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGEMBANGAN KOPERASI MELALUI PENGATURAN BANK KHUSUS BAGI KOPERASI DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN BISNIS MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FUNGSI DAN BENTUK KOORDINASI ANTARA OJK, BI DAN LPS DALAM RANGKA PENYELAMATAN DAN PENANGANAN BANK YANG MENGALAMI KESULITAN LIKUIDITAS DENGAN DISAHKANNYA UU NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN (PPKSK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SINKRONISASI ANTARA PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DENGAN RAHASIA BANK DALAM UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SINKRONISASI PENERAPAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/16/PBI/2006 TENTANG KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN INDONESIA (SINGLE PRESENCE POLICY) TERHADAP AKUISISI YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK ASING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1740/PDT.G/2011/PA.PBG TENTANG GUGATAN WANPRESTASI DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH MENYANGKUT AKAD MUSYARAKAH ANTARA PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) BUANA MITRA PERWIRA MELAWAN PUJADI HADI SAPUTRO DAN HARTAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DI INDONESIA DALAM ANALISIS UNDANG-UNDNAG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH ANTARA DANA PENSIUN ANGKASA PURA II (DAPENDA) SEBAGAI NASABAH PEMILIK DANA (SHAHIBUL MAAL) DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI SEBAGAI FASILITATOR (BOOKING OFFICE) DALAM INVESTASI USAHA PADA PT. SARI INDO PRIMA SEBAG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembebanan Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Guna Bangunan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Diubah Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembukaan Rahasia Data Bank Nasabah Debitur Terhadap Pengecualian Kerahasiaan Bank Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Nasabah.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK UMUM TERHADAP KERUGIAN NASABAH YANG TERJADI DALAM PRAKTIK BANCASSURANCE DIHUBUNGKAN DENGAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 6/43/DPNP TAHUN 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB KELEMBAGAAN BANK MANDIRI DAN ASURANSI AXA YANG MELAKUKAN KERJASAMA PEMASARAN PRODUK ASURANSI TERHADAP KERUGIAN NASABAH DIHUBUNGKAN DENGAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 12/35/DPNP TAHUN 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Mengenai Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Melalui Perjanjian Kredit Sindikasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN KREDIT BANK KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) MELALUI KOPERASI DENGAN LINKAGE PROGRAM MODEL EXECUTING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH SECARA LITIGASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 198

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN NASABAH BANK X KANTOR CABANG PURWAKARTA MENGENAI PENYALAHGUNAAN TABUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KETIGA DIHUBUNGKAN DENGAN UU PERBANKAN DAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH NEGARA BERDASARKAN PERJANJIAN BUILD OPERATE TRANSFER SEBAGAI JAMINAN BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2012 tentang melaksanakan divestasi saham terhadap penanaman modal asing dan pengembangan ekonomi nasional ditinjau dari pasal 33 undang-undang dasar 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM MENGENAI PRINSIP MENGENAL NASABAH TERHADAP TINDAK PENCUCIAN UANG DIKAITKAN DENGAN MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK MENURUT UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PEMBELIAN OBJEK JAMINAN OLEH PIHAK TERAFILIASI DITINJAU DARI KETENTUAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) SEBAGAI LEMBAGA INTERMEDIASI SETELAH DISAHKAN UU NO. 21 TH 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kemitraan Usaha Melalui Pola Perjanjian Waralaba Berdasarkan Sistem Syariah Sebagai Solusi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANALIS PASAR DIKAITKAN DENGAN TUJUAN BANK INDONESIA DALAM MENCAPAI DAN MEMELIHARA KESTABILAN MONETER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PEMEGANG KARTU KREDIT TERHADAP KELALAIAN BANK DALAM MEMBERIKAN INFORMASI TRANSAKSI KARTU KREDIT YANG MENIMBULKAN KERUGIAN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KORBAN KEJAHATAN ELEKTRONIK CARDING" DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN"ERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KORBAN KEJAHATAN ELEKTRON

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP KERUGIAN NASABAH AKIBAT SKIMMING DATA DALAM TRANSAKSI MELALUI ATM DITINJAU DARI PBI NOMOR 10/10/PBI/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PBI NOMOR 7/7/PBI/2005 TENTANG PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AGUNAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP PROFIT AND LOSS SHARING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PINJAM NAMA DALAM PENGAJUAN KREDIT PERBANKAN DITINJAU DARI UU NOMOR 7 TAHUN 1992 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PERUBAHAN HARGA JUAL SECARA SPIHAK OLEH BANK SYARIAH DALAM AKAD MURABAHAH DIHUBUNGKAN DENGAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PERJANJIAN PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) SEBAGAI BENTUK COMMUNITY DEVELOPMENT YANG DILAKSANAKAN OLEH PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT DAN BANTEN DI KAWASAN PEMANGKUAN HUTAN BANDUNG UTARA

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog