Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3 
No Pict

Analisis Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit Tanpa Melakukan Penjualan Harta Pailit Dikaitkan Dengan Perlindungan Yang Seimbang Antara Debitor Dengan Kreditor

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PERUBAHAN HARGA JUAL SECARA SPIHAK OLEH BANK SYARIAH DALAM AKAD MURABAHAH DIHUBUNGKAN DENGAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Terhadap Pemisahan Kekayaan Bank BUMN Atas Kekayaan Negara Sehubungan Dengan Penghapusan Tagihan Piutang (Haircut) Berdasarkan Business Judgement Rule Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undang Yang Terkait

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Perusahaan Jasa Telepon Seluler Perihal Pemblokiran Jaringan yang Digunakan oleh Pelanggan Jasa Seluler Secara Sepihak Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungabn Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum batas maksimum pemberian kredit sebagai upaya penyebaran resiko dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum pemberian kredit kepada pensiunan pegawai Negri dengan jaminan SK pensiun

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum pemberian kredit tanpa anggunan yang dananya berasal dari surat utang negara dalam kaitannya dengan tingkat kesehatan bank

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum penggabungan (merger) bank sebagai upaya penyehatan dan penggembangan usaha perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Perjanjian Pembiayaan Bank syariah Berdasarkan Sistem Bagi Hasil Dihubungkan dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PERJANJIAN PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) SEBAGAI BENTUK COMMUNITY DEVELOPMENT YANG DILAKSANAKAN OLEH PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT DAN BANTEN DI KAWASAN PEMANGKUAN HUTAN BANDUNG UTARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Kekayaan Intelektual pada Perjanjian Waralaba Berdasarkan Sistem Syariah Dikaitkan Dengan Pemberdayaan Usaha Mikroo, Kecil dan Menengah Dalam Perkembangan Ekonomi Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek-Aspek Hukum Pertanggungjawaban PT. Taspen Dalam Pengelolaan dana Pensiun Ditinjau Dari UUKIP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Dimensi Hukum Penyelesaian Sengketa Uji Kemampuan Dan Kapatutan (Fit And Proper Test) Bagi Direksi Pada Bank Perkreditan Rakyat Oleh Bank Indonesia Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP NASABAH PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP KEDAULATAN EKONOMI INTERNAL NEGARA INDONESIA DALAM MENASIONALISASI PERUSAHAAN ASING YANG BERGERAK DI BIDANG PERTAMBANGAN YANG ADA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN GADAI BERUPA CERTIFICATE OF MEMBERSHIP BUKIT GOLF AND COUNTRY CLUB BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Prinsip Kehati-hatian Oleh bank dalam pemberian kredit dengan jaminan sertifikat hak milik atas tanah yang diperoleh secara tidak sah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN UNTUK MENCEGAH KREDIT MACET AKIBAT DEBITUR KREDIT USAHA RAKYAT BANK RAKYAT INDONESIA YANG MELARIKAN DIRI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan prinsip mengenal nasabah dalam transaksi perbankan sebagai antisipasi terhadap pencucian uang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Prinsip Prudential Banking Dalam Pasal 49 ayat 2 UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Dihubungkan Dengan Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Prinsip Self Assessment Dalam Sistem Kepabeanan Indonesia Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP BANK UMUM YANG MELAKUKAN PENAWARAN KREDIT TANPA AGUNAN MELALUI SHORT MESSAGESERVICE KEPADA NASABAH DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/6/PBI/2005 TENTANG TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANK DAN PENGGUNAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP PROSES MERGER BANK DANPAC, BANK PIKKO DAN BANK CIC DIHUBUNGKAN DENGAN UNDNAG-UNDANG TENTANG BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAWASAN TERHADAP BANK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN PENGAWASAN BANK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN BILYET GIRO KOSONG DALAM TRANSAKSI BISNIS YANG DIKELUARKAN OLEH BANK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penolakan Pencairan Bank Garansi Oleh Bank Terkait Dengan Wanprestasi Pemilik Proyek

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian sengketa pembiayaan syariah bermasalah pada bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing Melalui Forum Arbitrase Internasional Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Dikaitkan dengan Kedaulatan Ekonomi Indoneisa

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian sengketa penanaman modal asing melalui forum arbitrase internasional berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2007 dikaitkan dengan kedaulatan ekonomi indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Dengan Obyek Pesawat Udara dikaitkan dengan Idera Sebagai Upaya Kepastian Hukum Dalam Rangka Pembangunan Lembaga Hukum Jaminan Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan merek Dagang Dikaitkan Dengan Penaksiran Nilai Merek Sebagai Objek Jaminan Dalam Rangka Pembangunan Hukum Jaminan Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Harta Bersama Dalam Pinjaman Berbentuk Rekening Koran Dihubungkan Dengan Undang-Undang Perbankan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian pemberian kredit bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan penutupan Ansuransi Jiwa

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN PINJAMAN TAMBAHAN MODAL USAHA DALAM RANGKA PROGRAM KEMITRAAN ANTARA BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN KELOMPOK TANI UNTUK PENGEMBANGAN USAHA PERTANIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Bagi Pihak Bank Pengguna Sistem Aplikasi Berdasarkan akses Terhadap source Code Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjuan hukum atas hak bank untuk membeli obyek jaminan dalam keadaan kredit macet

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Saham PT. Terbuka Sebagai Objek Jaminan Kebendaan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Hak Kreditur Dalam Rangka Pembangunan Hukum Jaminan Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SINKRONISASI ANTARA PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DENGAN RAHASIA BANK DALAM UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SINKRONISASI PENERAPAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/16/PBI/2006 TENTANG KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN INDONESIA (SINGLE PRESENCE POLICY) TERHADAP AKUISISI YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK ASING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 520K/PDT/1996 Tentang Perjanjian Hutang Piutang Antara PT. DHARMA WINARCO Sebelum Disahkan Dengan Bank Niaga

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1740/PDT.G/2011/PA.PBG TENTANG GUGATAN WANPRESTASI DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH MENYANGKUT AKAD MUSYARAKAH ANTARA PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) BUANA MITRA PERWIRA MELAWAN PUJADI HADI SAPUTRO DAN HARTAT

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog