Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERSYARATAN PEMINJAMAN UANG PEER TO PEER (P2P LENDING) DIKAITKAN DENGAN PRINSIP CUSTOMER DUE DILIGENCE BERDASARKAN POJK NO. 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS SISTEM DISTRIBUSI BARANG DALAM ASPEK PERDAGAGAN SKEMA PIRAMIDA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemberian dan Pencantuman Label Halal Terhadap Produk Pangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM KEGIATAN SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN (SPP) DI UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) PASCA BERAKHIRNYA PNPM MANDIRI PERDESAAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN FINANCIAL TECHNOLOGYBERBASIS PEER TO PEER(P2P) LENDINGDI INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PELINDUNGAN INVESTOR PEMEGANG MTN (MEDIUM TERM NOTES) DI INDONESIA DALAM HAL GAGAL BAYAR AKIBAT KELALAIAN PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI ARRANGER DIKAITKAN DENGAN HUKUM PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB KOPERASI TERHADAP KREDIT MACET BANK YANG DISALURKAN KE ANGGOTANYA MELALUI LINKAGE PROGRAM POLA EXECUTING PADA BANK BTN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS AKIBAT KEPEMILIKAN TUNGGAL DALAM PENANAMAN MODAL ASING BANK KONVENSIONAL DITINJAU DARI POJK Nomor 39/POJK.03/2017 TAHUN 2017 TENTANG KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SEBAGAI KREDITOR PEMEGANG JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN SIMPAN PINJAM BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PINJAMAN MACET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TURUNANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PARIWISATA YANG TIDAK MEMILIKI TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA TERHADAP TERJADINYA KECELAKAAN YANG DIALAMI WISATAWAN DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PRAKTIK PERSEKONGKOLAN PINJAM NAMA PERUSAHAAN DALAM TENDER DIKAITKAN DENGAN U NDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYALAHGUNAAN DATA NASABAH OLEH PERBANKAN DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN ( CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ) PADA BANK DITINJAU DARI PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SERTIFIKASI BANKIR DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/19/PBI/2009 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BANK DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN BANK DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 4/POJK.03/2016 TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Aksi-Aksi Korporasi Yang dilakukan Perseroan Terbatas Terhadap Perusahaan Terbuka Yang Menyebabkan Perubahan Kepengendalian Perusahaan Agar Menjadi Terdaftar Di Bursa Efek Di Tinjau Dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SITUS “UANGTEMAN.COM” DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN DAN POJK NO. 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA KONSTRUKSI KEPADA DEBITUR YANG JAMINANNYA TIDAK MENJAMIN KESELURUHAN UTANGNYA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN DAN PERATURAN TERKAIT LAINNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGEMBANGAN KOPERASI MELALUI PENGATURAN BANK KHUSUS BAGI KOPERASI DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN BISNIS MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FUNGSI DAN BENTUK KOORDINASI ANTARA OJK, BI DAN LPS DALAM RANGKA PENYELAMATAN DAN PENANGANAN BANK YANG MENGALAMI KESULITAN LIKUIDITAS DENGAN DISAHKANNYA UU NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN (PPKSK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS KEDUDUKAN LEASING PESAWAT DALAM HAL TERJADINYA PAILIT PERUSAHAAN PENERBANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Lembaga Islamic Development Fund (IDF) dalam Mengelola Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah di Hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM MENGENAI PENENTUAN KRITERIA BANK SISTEMIK DAN PENGARUH TERHADAP ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO OLEH PT BUANA SEJAHTERA MULTIDANA SEBAGAI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DALAM PENGALIHAN PIUTANG DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.05/2015 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN JIBOR (JAKARTA INTER-BANK OFFERED RATES) SEBAGAI TOLOK UKUR PENENTUAN MARGIN DALAM PEMBIAYAAN SINDIKASI MELALUI AKAD MURABAHAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KOTA BANDUNG TERHADAP PENERIMAAN SERTIFIKASI KOTA KREATIF DARI UNESCO DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM MENGENAI KRITERIA PENENTUAN BIDANG KREATIVITAS BAGI BEKASI SEBAGAI KOTA KREATIF DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Saham PT. Terbuka Sebagai Objek Jaminan Kebendaan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Hak Kreditur Dalam Rangka Pembangunan Hukum Jaminan Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SINKRONISASI ANTARA PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DENGAN RAHASIA BANK DALAM UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SINKRONISASI PENERAPAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/16/PBI/2006 TENTANG KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN INDONESIA (SINGLE PRESENCE POLICY) TERHADAP AKUISISI YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK ASING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 520K/PDT/1996 Tentang Perjanjian Hutang Piutang Antara PT. DHARMA WINARCO Sebelum Disahkan Dengan Bank Niaga

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1740/PDT.G/2011/PA.PBG TENTANG GUGATAN WANPRESTASI DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH MENYANGKUT AKAD MUSYARAKAH ANTARA PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) BUANA MITRA PERWIRA MELAWAN PUJADI HADI SAPUTRO DAN HARTAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kredit Macet Dengan Pengikatan agunan Piutang Dagang Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DI INDONESIA DALAM ANALISIS UNDANG-UNDNAG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pajak Penghasilan Terhadap Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Parate Eksekusi Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Industri Perbankan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggung Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH ANTARA DANA PENSIUN ANGKASA PURA II (DAPENDA) SEBAGAI NASABAH PEMILIK DANA (SHAHIBUL MAAL) DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI SEBAGAI FASILITATOR (BOOKING OFFICE) DALAM INVESTASI USAHA PADA PT. SARI INDO PRIMA SEBAG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembebanan Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Guna Bangunan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Diubah Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberian kredit Guna Bhakti oleh Bank Jabar kepada PNS dengan penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan ditinjau dari UU Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembukaan Rahasia Data Bank Nasabah Debitur Terhadap Pengecualian Kerahasiaan Bank Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Nasabah.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penemuan Kebenaran Formil Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Yang Baik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan manajemen resiko perbankan dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dana tabungan dikaitkan dengan Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Bank Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Tanah Dihubungkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian Didasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 4 Tahun

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Bank Terhadap Integrasi Produk dalam Bancassurance Dikaitkan Dengan Transparansi Informasi Produk Ditinjau Dari Peraturan Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab bank terhadap kerugian nasabah sebagai akibat penyalahgunaan Personal Identification Number (PIN) kartu debet dalam perjanjian Automated Teller Machines (ATM) oleh pihak ketiga dihubungkan dengan UU no. 8 tahun 1999 tentang perlindunga

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Bank Terhadap Pemerintah pada Obligasi Rekapitalisasi Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK UMUM TERHADAP KERUGIAN NASABAH YANG TERJADI DALAM PRAKTIK BANCASSURANCE DIHUBUNGKAN DENGAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 6/43/DPNP TAHUN 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB KELEMBAGAAN BANK MANDIRI DAN ASURANSI AXA YANG MELAKUKAN KERJASAMA PEMASARAN PRODUK ASURANSI TERHADAP KERUGIAN NASABAH DIHUBUNGKAN DENGAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 12/35/DPNP TAHUN 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggungjawab Bank Atas Kerugian Nasabah Sebagai Akibat Kelalaian Melaporkan Pelunasan Kredit Kepada Bank Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog