Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

KEDUDUKAN PENERIMA FIDUSIA KEDUA ATAS TINDAKAN FIDUSIA ULANG YANG DILAKUKAN OLEH PEMBERI FIDUSIA DALAM HAL TERJADINYA KEPAILITAN

Agus Suwandono S.H., LL.M. - Mastro Septri Johan Tampubolon - Prof. Dr. Tarsisius Murwaji S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAPDISEMINASI KONTEN NEGATIF YANG DISEDIAKAN OLEH PLATFORM OVER THE TOP (OTT) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK JUNCTOUNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Dr. Hj. Rika Rata Permata, S.H., M.H. - Dr. Widati Wulandari, S.H., M.Crim. - Ruth Taringot Riama Tampubolon

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1672 K/PID.SUS/2012 MENGENAI UNSUR PERMUFAKATAN JAHAT YANG DIATUR DALAM KETENTUAN PASAL 114 JO. 132 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Dr. Somawijaya, S.H., M.H - Ferdinan Tampubolon - Ijud Tajudin, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TUDI KASUS SENGKETA MERK HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA (HKTI) NO.7HKI/MEREK/2015/PN.JKT PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT

Albeto Forendo Tampubolon - Muhammad Amirulloh - Pupung Faisal

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Pengetahuan Dan Teknologi Untuk Mendorong Inovasi Dan Meningkatkan Daya Saing Nasional.

Prof. Dr. Eddy Damian, S.H. - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb. - Sabartua Tampubolon

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PENGADILAN TINGGI REGISTER PERKARA NOMOR 48/PID.B/2012/PT.BKL TIDAK DIDAMPINGINYA TERDAKWA DENGAN PENASIHAT HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN YANG TIDAK SESUAI BERDASARKAN PASAL 56 (1) KUHAP

H. Agus Takariawan S.H., M.H. - LINDA TIURLANI TAMPUBOLON - Somawijaya S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT DALAM GATT 1994 DAN AGREEMENT ON AGRICULTURE WTO DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN DOMESTIC PROTECTION PRODUK HORTIKULTURA LOKAL (STUDI KASUS AMERIKA SERIKAT V.S. INDONESIA)

Dr. Hj. Sinta Dewi, S.H.,LL.M. - MONALISA TAMPUBOLON - Prita Amalia, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PROSTITUSI TERSELUBUNG DENGAN BENTUK KEGIATAN USAHA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Abram Ernest Tampubolon - Wanodyo Sulistyani, S.H., M.H.,LL.M. - Widati Wulandari, S.H., M.Crim

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PROSTITUSI DI BATAM DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KEPULAUAN RIAU NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PENGHAPUSAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Hesterimala Tampubolon - Nella Sumika Putri, S.H.,M.H. - Yesmil Anwar, S.H.,M.Si.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS PERDAGANGAN INTERNASIONAL ATAS BARANG HASIL PELANGGARAN PATEN DIHUBUNGKAN DENGAN TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS/WORLD TRADE ORGANIZATION (TRIP/WTO)

Huala Adolf,S.H.,LL.M.,Ph.D - Rd. Achmad Gusman Catur S., S.H - Tommy G. Tampubolon

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG DALAM HAL TERJADI KETERLAMBATAN PENERBANGAN (FLIGHT DELAYED) PESAWAT DALAM PENGANGKUTAN UDARA NIAGA

BERRY TAMPUBOLON - Deviana Yuanitasari, S.H., M.H. - Dr. An An Chandrawulan, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

KEDUDUKAN PENERIMA FIDUSIA KEDUA ATAS TINDAKAN FIDUSIA ULANG YANG DILAKUKAN OLEH PEMBERI FIDUSIA DALAM HAL TERJADINYA KEPAILITAN

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1672 K/PID.SUS/2012 MENGENAI UNSUR PERMUFAKATAN JAHAT YANG DIATUR DALAM KETENTUAN PASAL 114 JO. 132 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

TUDI KASUS SENGKETA MERK HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA (HKTI) NO.7HKI/MEREK/2015/PN.JKT PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT

Politik Hukum Pengetahuan Dan Teknologi Untuk Mendorong Inovasi Dan Meningkatkan Daya Saing Nasional.

STUDI KASUS PENGADILAN TINGGI REGISTER PERKARA NOMOR 48/PID.B/2012/PT.BKL TIDAK DIDAMPINGINYA TERDAKWA DENGAN PENASIHAT HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN YANG TIDAK SESUAI BERDASARKAN PASAL 56 (1) KUHAP

PENERAPAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT DALAM GATT 1994 DAN AGREEMENT ON AGRICULTURE WTO DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN DOMESTIC PROTECTION PRODUK HORTIKULTURA LOKAL (STUDI KASUS AMERIKA SERIKAT V.S. INDONESIA)

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PROSTITUSI TERSELUBUNG DENGAN BENTUK KEGIATAN USAHA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PROSTITUSI DI BATAM DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KEPULAUAN RIAU NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PENGHAPUSAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK

TINJAUAN YURIDIS PERDAGANGAN INTERNASIONAL ATAS BARANG HASIL PELANGGARAN PATEN DIHUBUNGKAN DENGAN TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS/WORLD TRADE ORGANIZATION (TRIP/WTO)

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG DALAM HAL TERJADI KETERLAMBATAN PENERBANGAN (FLIGHT DELAYED) PESAWAT DALAM PENGANGKUTAN UDARA NIAGA

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi