Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1893 K/ PID/ 2002 TENTANG PERBUATAN MEMASUKAN KETERANGAN PALSU DALAM SURAT PENETAPAN HARGA (CERTIFICATE OF APPRAISAL) KE DALAM AKTA AUTHENIK SEBAGAI BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 877/K/PID/2009 TANGGAL 31 AGUSTUS 2009 YANG MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO. 1303/PID/B/PID.BDG TANGGAL 12 MEI 2008 TENTANG TERDAKWA YANG DIPUTUS LEPAS (ONTSLAG VAN ALLE RECHTS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 877/K/PID/2009 TANGGAL 31 AGUSTUS 2009 YANG MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO. 1393/PID/B/PN.BDG TANGGAL 12 MEI 2008 TENTANG TERDAKWA YANG DIPUTUS LEPAS (ONTSLAG VAN ALLE RECHTS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1777 K/PID.SUS/2009 TENTANG TIDAK DITERIMANYA PERMOHONAN KASASI JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI CIREBON KARENA PUTUSAN YANG DIMOHON KASASI BUKAN PUTUSAN BEBAS TIDAK MURNI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MENGENAI KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DIPUTUS SEBAGAI TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN SEBAGAIMANA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1926K/PID/2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN NO 1809/PID.B/2009/PN.TNG TENTANG TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 340 KUHP JO PASAL 55 AYAT (1) KE-I KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN NO. 08/PID. B/2013/PN-GS TENTANG ADVOKAT YANG MEMOHON AGAR KLIEN DIJATUHI HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN NO. 234/Pid B/2008/PN PURWAKARTA TENTANG TIDAK TERCANTUMNYA PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI MENURUT PASAL 18 AYAT (1) HURUF B, AYAT (2) DAN AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN NO. 373/Pid/2009/PTR TENTANG TURUT SERTA PEMBUNUHAN BERENCANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 340 KUHP JO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP JO UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN NO. 906/PID.B/2011/PN.JAK.TIM TENTANG PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA ADI YAMIN YANG DIDAKWA MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 378 KUHP JO 55 KUHP DALAM KEGIATAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 324/PID.B/2014/PN.SGM TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO. 61/PID.A/2009PN.BDG MENGENAI TIDAK TERBUKTINYA UNSUR KESENGAJAAN DALAM PASAL 170 KUHP MENGENAI PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM DALAM KASUS GANG M

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR: 757/PID.B/2014 TERKAIT PENGUNDUHAN DAN PEMAKIAN SOFTWARE BAJAKAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL BERDASARKAN UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR :425/PID.SUS/2014/PN.YKY MENGENAI PENERAPAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PERBUATAN SECARA TANPA IZIN MEREKAM DENGAN KAME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI NO. 04/PID.B/TPK/2010/PN.JKT PST TENTANG TINDAK PIDANA SUAP YANG DILAKUKAN OLEH DUDHIE MAKMUN MUROD TERKAIT FIT AND PROPER TEST DAN/ATAU PEMILIHAN DEPUTI GUBERNUR SENIOR BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PN REGISTER NOMOR : 38/PID.PRAP/2012/PN.JKT.SEL TENTANG KEWENANGAN HAKIM PRAPRADILAN DALAM MEMETAPKAN SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN STATUS TERSANGKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PRAPERADILAN PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA NOMOR 01/PEN.PRAP/2011/PN.PL.R TENTANG SAH TIDAKNYA PENANGKAPAN YANG DILAKUKAN TERHADAP LEWIS BIN SUHUI DAN UNDIT H. DEMEN BIN HILEP DEMEN YANG DILAKUKAN OLEH POLRES PALANGKARAYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO : 888 K/PID.SUS/2009 TENTANG TIDAK DIDAMPINGINYA TERDAKWA OLEH PENASIHAT HUKUM VIDE PASAL 56 UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KEHUTANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MA NO.810/K/PID.SUS/2012 YANG MENJATUHKAN PEMIDANAAN YANG TIDAK DIDAKWAKAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 2743 K/ Pid.Sus/ 2010 TENTANG PIDANA BERSYARAT TERHADAP TERDAKWA AWI RANATA DALAM PERKARA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 365K/ PID / 2012, dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI Cs. ATAS KELALAIAN TINDAKAN MEDIS OPERASI CITO SESARIA YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA SISKA MAKATEY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 04/PID.PRAP/2010/PN.JKT.PST MENGENAI PRAPERADILAN YANG TIDAK DIDASARKAN PADA ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN DALAM PASAL 77 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 151/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM ATAS NAMA TERDAKWA M. RASYID AMRULLAHRAJASA DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR : 36/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. MENGENAI SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIEL DENGAN TERDAKWA HOTASI NABABAN SEBAGAI MANTAN DIREKTUR PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM TERHADAP KECELAKAAN KERETA REL LISTRIK 1156 YANG DIDUGA DISEBABKAN OLEH KELALAIAN AWAK SARANA PERKERETAAPIAN YANG BERAKIBAT LUKA-LUKA PADA PENUMPANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN REHABILITASI NAMA BAIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI, KEPALA DAERAH , DAN ANGGOTA DPR RI TERHADAP PUTUSAN TIDAK DIPIDANANYA TERDAKWA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN REHABILITASI NAMA BAIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI, KEPALA DAERAH, DAN ANGGOTA DPR RI TERHADAP PUTUSAN TIDAK DIPIDANANYA TERDAKWA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA TERORISME DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERITAAN PERS YANG TIDAK MENERAPKAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TEREHADAP TERSANGKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI PENGGUNAAN SENJATA TAJAM UNTUK MENUNJANG PEKERJAAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG SENJATA TAJAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DIKAITKAN DENGAN PASAL 242 KUHP DAN KUHAP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN DAN PERUSAKAN YANG DILAKUKAN OLEH FRONT PEMBELA ISLAM BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME PADA TAHAP PENYIDIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN HAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN EKSPLOITASI ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN H UKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH SUSANDHI BIN SUKATMA ALIAS AAN TERHADAP PENGANIAYAAN YANG DIALAMINYA PADA SAAT PENGGELEDAHAN BADAN ATAU PAKAIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DIAMBIL ADITYA RIHMANDI TERHADAP DUGAAN PENIPUAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG TERDAPAT PADA KARTU VOUVHER GAME-ON MELALUI MEDIA GAME SEAL ONLINE BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN ABRAHAM SAMAD DALAM HAL DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK TERHADAP FERIYANI BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 264 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UMAR PATEK ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA TERORISME DIHUBUNGKAN DENGAN KUHP DAN KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN KOMJEN.POL.SUSNO DUADJI TERHADAP DUGAAN MENERIMA SUAP DARI P.T. SALMA ARWANA LESTARI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH BAGUS PERMADI TERHADAP HW TENTANG PENIPUAN JUAL BELI AKUN GAME ONLINE COC (CLASH OF CLAN) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH CHAERUL SALEH NASUTION TERKAIT KETERANGAN SAKSI POLISI DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM DUGAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH IFDHAN MUCHTARAM TUBAGUS YANG DIDUGA MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KELUARGA BOBBY æKEBOÆ YOGA SEBAGAI KETUA PANITIA LOCKSTOCK FESTIVAL YANG MENINGGAL DUNIA DENGAN DIDUGA AKIBAT CYBER BULLYING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KELUARGA PUTRI ERLINA TERHADAP KASUS DUGAAN BUNUH DIRI DISEBABKAN OLEH PEMBERITAAN TIDAK BENAR YANG DILAKUKAN OLEH MEDIA MASSA LOKAL PRO HABA ACEH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PIHAK KELUARGA KORBAN MENGENAI PERKARA TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN TERHADAP FRANSISCA YOFIE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH POLDA METRO JAYA TERKAIT PENAYANGAN IKLAN JUAL BELI BAYI MELALUI TOKOBAGUS.COM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH SUSANDHI BIN SUKATMA ALIAS AAN TERHADAP PENGANIAYAAN YANG DIALAMINYA PADA SAAT PENGGELEDAHAN BADAN ATAU PAKAIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH YUSUF MUTAWIEN TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI PT. CIMB SUN LIFE TERKAIT PERJANJIAN JASA ASURANSI MELALUI TELEMARKETING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENCURIAN DATA KARTU KREDIT DI TOKO THE BODYSHOP INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERDAKWA ALBERTUS FELEMON SOMA TERHADAP KASASI YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM HAL TINDAK PIDANA PENIPUAN PASAL 378 KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog