Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

STUDI KASUS TENTANG TANGGUNG JAWAB PODUSEN TERHADAP KONSUMEN ANTARA TUAN TAKASU MASAHARU MELAWAN PT. COCA COLA INDONESIA DITINJAU DARI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 211/PDT.G/2004/JKT.SEL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG PERLINDUNGAN KONSU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 033 K/N/1999 TENTANG PERKARA KEPAILITAN ANTARA CHINATRUST COMMERCIAL BANK DAN PT ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1284/PDT/1998 MENGENAI PERJANJIAN DIAM-DIAM DIBATALKAN SEPIHAK MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 2058 K/SIP/1980, TANGGAL 5 JUNI 1981 TENTANG KEKUATAN HUKUM ATAS TESTAMEN YANG DIBUAT DI SINGAPURA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REG NO. 3253 K/PDT/1990 TANGGAL 30 NOVEMBER 1993 TENTANG GUGATAN YANG DIAJUKAN DI INDONESIA BERDASARKAN PERJANJIAN GUARANTEE YANG DI DALAMNYA TERDAPAT KALUSUS CHOICE OF LAW HUKUM REPUBLIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KLAUSA BAKU DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI TOKO ONLINE DALAM SITUS JEJARING SOSIAL FACEBOOK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KOMPETENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM IMPLEMENTASINYA MEMBERANTAS KORUPSI EXTRAORDINARY CRIME DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM HUKUM UNTUK KUSNADI GUNAWAN DALAM KASUS WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KUSNADI GUNAWAN DENGAN A. SAIFULLAH DALAM PENGADAAN KAYU BANGUNAN (KAYU JATI MERAHAN ASLI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM UNTUK PENGUNJUNG WISATA DUNIA FANTASI YG MENGALAMI KECELAKAAN DAN KERUGIAAN AKIBAT KERUSAKAN PD WAHANA BERMAIN DITINJAU DR UU NO 8 THN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KITAB UU HKM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM BAGI RAAM PUNJABI ATAS GUGATAN A. RAFIQ TENTANG MEMPERBANYAK FILM DALAM BENTUK VCD YANG BERJUDUL PANDANGAN PERTAMA DAN DARI MATA TURUN KE HATI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM BAGI YLKI, DKK DALAM PENAYANGAN IKLAN ROKOK DI MEDIA MASSA YANG MELANGGAR WAKTU TAYANG DAN MATERI IKLANNYA TERHADAP PT DJARUM KUDUS, DKK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MUSYAWARAH PENENTUAN GANTI RUGI TERKAIT PELEPASAN HAK ATAS TANAH BAGI WARGA BEKASI DALAM PROYEK DOUBLE DOUBLE TRACK (DDT) DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NO. 36 TAHUN 2005 JO PERATURAN PRESIDEN NO. 65 TAHUN 2006 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Hak Meminta Keterangan (Interpelasi) Dalam rangka Menunhang Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Di Bidang Pengawasan Berdasarkan UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KETENTUAN FORCE MAJEURE DALAM KONTRAK KONSTRUKSI BERDASARKAN UU NO 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONTRUKSI JO. PP NO. 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM BILL OF LADING TERHADAP TANGGUNG JAWAB PENGANGKUTAN BARANG DI LAUT DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN KUH PERDATA, KUHD DAN THE HAGUE RULES.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAPAT HUKUM BAGI PT. KALTIM PRIMA COAL TERHADAP GUGATAN PERDATA DARI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PERJANJIAN KONTRAK KARYA BATUBARA (PKP2B)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAPAT HUKUM UNTUK PARA PEDAGANG PASAR TANAH ABANG ATAS KEBAKARAN DI PASAR TANAH ABANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN GADAI DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP SYARIAH DI PERUM PEGADAIAN DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN JASA PENYALURAN (MARGIN FEE) DALAM KEGIATAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK OLEH BADAN USAHA PEMEGANG IZIN USAHA NIAGA UMUM (BU-PIUNU) KEPADA PENYALUR DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG KEGIATAN PENYALURAN BA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Klausula Baku dalam Perjanjian kredit Perbankan Dihubungkan dengan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sistem Hukum Perjanjian Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUYDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NO 265/PDT.G/2013/PN JKT. TIM TENTANG PEMASANGAN SALURAN PIPA AIR KOTOR YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK OLEH DEVELOPER MT. HARYONO SQUARE OFFICE PARK DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UU HUKUM PERDAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN DALAM MEMBERI GANTI KERUGIAN TERHADAP KETERLAMBATAN KEBERANGKATAN PENUMPANG DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN UDARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 1992 TENTANG PENERBANGAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM KONTRAK KONSTRUKSI DIKAITKAN DENGAN KEGAGALAN BANGUNAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA LAUNDRY TERHADAP BARANG MILIK KONSUMEN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM PERJANJIAN DALAM BUKU III KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KEHALALAN PRODUK PANGAN OLAHAN DITINJAU DARI UU NO.7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN DAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN ATAS LAYANAN PURNA JUAL MOBIL FORD DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TELAAH HUKUM ASURANSI DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP ASURANSI KESEHATAN BAGI KELUARGA MISKIN (ASKESKIN) DALAM HAL TERJADINYA TUNGGAKAN KLAIM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM TERHADAP DIPLOMAT ASING YANG MELAKUKAN KEGIATAN SPIONASE DI NEGARA PENERIMA DALAM KASUS STANISLAV BORISOVICH GUSEV

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH JEMAAH HAJI ONH PLUS ATAS KETERLAMBATAN PENERBANGAN YANG DILAKUKAN OLEH INDONESIAN AIRLINES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN UNSUSPENDED BLOCKED PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER (PIN) BLACKBERRY MELALUI MEDIA INTERNET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN WANPRESTASI DALAM KONTRAK KERJASAMA ANTARA GRUP BAND DENGAN CAFE DIKAITKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PEMBERI GADAI SEBAGAI KONSUMEN ATAS SELISIH JUMLAH HUTANG DENGAN NILAI LELANG BARANG JAMINAN YANG DIEKSEKUSI OLEH PERUM PEGADAIAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 103 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JUAL BELI ITEM DALAM GAME ONLINE ROHAN OLEH ANAK YANG BELUM DEWASA MELALUI MEDIA INTERNET MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN SEWA-GUNA-USAHA(LEASING) YANG DILAKUKAN OLEH MASKAPAI PENERBANGAN GARUDA INDONESIA DENGAN DUBAI AEROSPACES ENTERPRISES DITINJAU DARI SK MENTERI KEUANGAN RI NO 1169/KMK.01/1991 TENTANG KEGIATAN SEWA-GUNA-USAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN YURIDIS TERHADAP KONSUMEN PEMBELI TUNAI KEPEMILIKAN RUMAH YANG SERTIPIKAT INDUKNYA DIJAMINKAN OLEH PERUSAHAAN PENGEMBANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keberadaan Dan Hubungan Lembaga Negara Penunjang Dengan Lembaga Negara Utama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KENAIKAN TARIF JALAN TOL YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH TERHADAP PENGGUNA JALAN TOL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU DAN PEMEGANG HAK TERKAIT MELALUI FUNGSI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF TERHADAP PENGUMUMAN KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU TANPA IZIN OLEH KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK NASABAH TERHADAP TIDAK TERCAPAINYA MEDIASI PERBANKAN YANG DIATUR DALAM PBI NO. 8/5/PBI/2006 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PBI NO.10/1/PBI/2008 TENTANG MEDIASI PERBANKAN DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ATAS PERILAKU PIALANG BERJANGKA YANG TIDAK MENDAPAT IZIN USAHA SEBAGAI PIALANG BERJANGKA DARI BAPPEBTI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK SEHUBUNGAN DENGAN PENCANTUMAN KLAUSUL NON-KOMPETISI DALAM PERJANJIAN WARALABA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI WARALABA AKIBAT TERJADINYA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN FEE OLEH PENERIMA WARALABA DI LEMBAGA PENDIDIKAN MUSIK PURWACARAKA SUKABUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEMAIN SEPAKBOLA YANG MENGGUNAKAN JASA AGEN PEMAIN SEPAKBOLA DI INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN ORGANISASI PSSI TAHUN jo STATUTA FIFA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH KARTU KREDIT TERHADAP PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN OLEH MERCHANT DALAM TRANSAKSI MENGGUNAKAN KARTU KREDIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/2/PBI/20

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PARA AHLI WARIS ATAS PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN BERUPA HARTA ASAL SUAMINYA YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG JANDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON JAMAAH HAJI INDONESIA DALAM HAL IZIN PERUSAHAAN PENYELENGARAA IBADAH HAJI KHUSUS YANG DICABUT OLEH PEMERINTAH DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAN IBADAH HAJI DAN UNDANG-UNDANG NOM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap eksportir nasional dalam praktik perjanjian ekspor impor ditinjau dari Convention On Contract For The International Sale Of Goods (CISG)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DITINJAU DARI UU NO. 32 TH 1997 TTG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN HAJI NON-KUOTA TERKAIT PEMBATALAN KEBERANGKATAN OLEH PERUSAHAAN TRAVEL PENYELENGGARA HAJI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN HAJI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENT

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog