Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI KONDOTEL JIMBARAN VIEW BALI YANG TELAH MENERIMA PENYERAHAN UNIT KONDOTEL DAN TELAH MENANDATANGANI AKTA JUAL BELI SEBELUM PENGEMBANG DINYATAKAN PAILIT DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DAN PERATURAN MENTERI DA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akta kelahiran bagi anak - anak di panti asuhan yang tidak diketahui asal-usulnya di kaitkan dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependidikan dan peraturan mentri dalam negeri nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Dicantumkan Sebagai Kontak Alternatif dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna di Perusahaan Pembiayaan Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT MENGKONSUMSI PRODUK SARDEN KALENG YANG MENGANDUNG PARASIT BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Beserta Anaknya Yang Dicerai Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM BERBASIS FINTECH (PEER TO PEER LENDING) RUPIAHPLUS DITINJAU DARI HUKUM PERDATA INDONESIA DAN PERMENKOMINFO NO. 20 TH 2016 TTG PERLINDUNGAN DATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Terhadap Konsumen Apartemen Meikarta yang Telah melakukan PPJB terkait Ketiadaan Kepemilikan Izin ditinjau Dari UU No 20 tahun 2011 Tentang Rusun dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perkonsum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NO.106/Pdt.G/2015/PN.Bks MENGENAI GUGATAN AHLI WARIS KORBAN KECELAKAAN YANG TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) DIKAITKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MENGENAI PENGERTIAN KONSUMEN DALAM PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 291K/PDT.SUS-BPSK/2015 DITINJAU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI ATAS JUAL-BELI OBJEK TANAH YANG HANYA MENGGUNAKAN KWITANSI TANPA PENYERAHAN SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH (SKPT) DI KECAMATAN KEMILING, BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENCANTUMAN KLAUSUL PEMUTUSAN KONTRAK DALAM PERJANJIAN BAKU PENGADAAN MATERIAL UNTUK PENUNJANG KEBERSIHAN INDOOR TAHUN 2018 ANTARA PT PERTAMINA (PERSERO) TERMINAL BBM BANDUNG GROUP DENGAN PIHAK KEDUA DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN DALAM MENGAJUKAN GUGATAN LEGAL STANDING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PEMILIK BISNIS ONLINE AKIBAT WANPRESTASI OLEH ENDORSER DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP SERTIFIKASI KEANDALAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO.8 TAHUN 199 9 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUN GAN HUKUM ATAS KELEBIHAN MUATAN (OVER CAPACITY) PENUMPANG JASA KERETA API COMMUTER LINE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK INVESTASI DI KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) PANDAWA MANDIRI GROUP DIKAITKAN DENGAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 01/KDK.01/2016 DAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS KEDUDUKAN DANA DITAHAN DALAM ESCROW ACCOUNT (REKENING PENAMPUNGAN) DALAM JUAL BELI RUMAH DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/16/PBI/2016 TENTANG RASIO LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPER T I, RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KENDARAAN BERMOTOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA NO. 799/II/ARB-BANI/2016 TENTANG PEMUTUSAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA SEPIHAK ANTARA PT KOMSERVICO MITRA GLOBAL MELAWAN PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA DITINJAU DARI BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ………………………...PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN MULTI LEVEL MARKETING ANTARA MITRA USAHA ANAK DIBAWAH UMUR DENGAN PT. MELIA SEHAT SEJAHTERA DITINJAU DARI HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH TERHADAP HAK GUNA USAHA YANG TERKENA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA RUAS TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA DARI ADANYA PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN SETELAH TERJADINYA PERKAWINAN DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 DAN UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERUSAHAAN PERGADAIAN SWASTA DITINJAU DARI POJK NO.31/POJK.05/2016 TENTANG USAHA PERGADAIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP MATINYA HEWAN TERNAK SEBAGAI OBJEK GADAI DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Ganti Rugi Dalam Sengketa Kebakaran Hutan Ditinjau Dari Asas Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (Liability Based on Fault) Dan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERLAKUAN KONTRAK DAN TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP PEMEGANG KONTRAK KARYA DAN PEMEGANG PERJANJIAN KARYA PENGUSAHA PERTAMBANGAN BATUBARA DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN BUKU III KUHP PERDATA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA MINERAL BATUBARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KEMITRAAN YANG DIBUAT SECARA LISAN ANTARA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) DAN PELAKU USAHA MENENGAH DITINJAU BERDASARKAN KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PEMENANG TENDER KOLAM RETENSI CIEUNTEUNG BANDUNG BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT BAHAN MAKANAN YANG DIPERPANJANG MASA KEDALUWARSA OLEH PELAKU USAHA DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GANTI RUGI ATAS BATALNYA PELAKSANAAN HARI H PERKAWINAN DI DAERAH KOTA BAU-BAU SULAWESI TENGGARA DALAM TINJAUAN HUKUM ADAT BUTON DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PENYEDIA PLATFORM ONLINE BERBASIS USER GENERATED CONTENT (UGC) ATAS TINDAKAN PEDAGANG (MERCHANT) YANG MENJUAL PRODUK MELANGGAR HUKUM PASCA TERBITNYA SURAT EDARAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG BATASAN TANGGUNG JAWAB PENYEDIA PLATFORM ONLINE DAN PEDAGANG (MERCHANT) PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (ELECTRONIC COMMERCE) YANG BERBENTUK USER GENERATED CONTENT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM ATAS TINDAKAN PENGUSAHA YANG MERUGIKAN PEKERJA KONTRAK DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN UNTUK MEMPUNYAI SERTIFIKAT HALAL BAGI PELAKU USAHA PENYEDIA JASA (HOTEL) DIKAITKAN DENGAN UNDANGUNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG DIRUGIKAN AKIBAT DARI TINDAKAN PIHAK PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DITINJAU DARI KUH PERDATA DAN UNDANGUNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Detail CantumanXML DetailCite
gambaran pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat menjelang tahun 2000 di kotamadya DT II bandung

gambaran pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat menjelang tahun 2000 di kotamadya DT II bandung

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PT. TRIPAR MULTIVISION PLUS TERHADAP RIANTI SOFYAN SELAKU IBUNDA MARSHANDA DALAM KASUS PELANGGARAN PERJANJIAN KERJASAMA EKSLUSIF PRODUKSI SINETRON BIDADARI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PRITA MULYASARI SELAKU TERGUGAT DALAM PERKARA GUGATAN GANTI RUGI ATAS PEMBUATAN SURAT ELEKTRONIK (E-MAIL) MELAWAN RUMAH SAKIT OMNI INTERNASIONAL BERDASARKAN PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PT BPR KARTASURA MAKMUR ATAS TIDAK TERCATATNYA PENYETORAN DEPOSITO ANTAR BANK DI PT BPR PULAU INTAN SEJAHTERA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN RUMAH PRODUKSI PERSARI FILM TERHADAP STASIUN TELEVISI LATIVI PADA KASUS PELANGGARAN PERJANJIAN KERJASAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK JUAL BELI LELANG YANG DILAKUKAN PADA MEDIA SOSIAL FACEBOOK DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRODUKSI DAN PENJUALAN PRODUK MEREK TERKENAL OLEH FACTORY OUTLET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS INDONESIA PADA SEKTOR JASA PARIWISATA PERHOTELAN DALAM GATS-WTO DIKAITKAN DENGAN PERPRES NO. 111 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NO. 77 TAHUN 2007 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA Y

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSA PENGADILAN NEGERI KELAS I BANDUNG NOMOR 85/PDT/G/2004/PN BDG TENTANG GUGATAN WANPRETASI DALAM OVER KREDIT MOBIL ANTARA ASEP SUPRIATNA MELAWAN JO SIOE TJENG DAN PT. OTO MULTIARTHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 1391K/Pdt/2011 TENTANG KASUS ANTARA HASTJARJO BOEDI WIBOWO MELAWAN PT. INDONESIA AIR ASIA TENTANG PERUBAHAN JADWAL PENERBANGAN (FLIGHT RESCHEDULING) DIHUBUNGKAN DENGAN UU No. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1818K/PDT/2008 TENTANG PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK KANDUNG TERHADAP HARTA YANG DIHIBAHKAN KEPADA ANAK ANGKAT DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG TANGGUNG JAWAB PODUSEN TERHADAP KONSUMEN ANTARA TUAN TAKASU MASAHARU MELAWAN PT. COCA COLA INDONESIA DITINJAU DARI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 211/PDT.G/2004/JKT.SEL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG PERLINDUNGAN KONSU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 033 K/N/1999 TENTANG PERKARA KEPAILITAN ANTARA CHINATRUST COMMERCIAL BANK DAN PT ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1284/PDT/1998 MENGENAI PERJANJIAN DIAM-DIAM DIBATALKAN SEPIHAK MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 2058 K/SIP/1980, TANGGAL 5 JUNI 1981 TENTANG KEKUATAN HUKUM ATAS TESTAMEN YANG DIBUAT DI SINGAPURA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REG NO. 3253 K/PDT/1990 TANGGAL 30 NOVEMBER 1993 TENTANG GUGATAN YANG DIAJUKAN DI INDONESIA BERDASARKAN PERJANJIAN GUARANTEE YANG DI DALAMNYA TERDAPAT KALUSUS CHOICE OF LAW HUKUM REPUBLIK

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog