Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

KEDUDUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN PELAKU USAHA DAN KONSUMEN

Deden Suryo Rahardjo, S.H., M.H. - Prof Dr. Tarsisius Murwadji, S.H., M.H. - Raihan Mahajana

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pelaksanaan Pertanggungjawaban Sosial Perbankan Terhadap Koperasi dalam Hal Sertifikasi Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan

Deden Suryo Rahardjo, S.H. - Dr, Tarsisius Murwaji, S.H., M.H. - Wibi Anska Putri

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEBERADAAN BANGKU PENUMPANG PADA ATAP BUS BANDROS DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 103 TAHUN 2018 TENTANG PENGOPERASIAN DAN TARIF SEWA BUS WISATA BANDUNG TOUR ON BUS

Deden Suryo Raharjo, S.H.,M.H. - Irfan Rinaldi Arif - Santi Hapsari Dewi Adikancana, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS YURIDIS PENGALIHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN TERHADAP TINDAKAN AKUISISI PERUSAHAAN GUNA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM BERINVESTASI

Deden Suryo Rahardjo, S.H., M.H - Dr. Elisatris Gultom, S.H., M.Hum. - Muhammad Erfansyah Nasution

Detail Cantuman XML Detail Cite

Batas Wilayah Negara Indonesia : Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan ( Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis)

Hadiwijoyo, Suryo Sakti

Detail Cantuman XML Detail Cite

Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia

Hadiwijoyo, Suryo Sakti

Detail Cantuman XML Detail Cite

INTEGRASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) DALAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN USAHA KECIL MIKRO DAN MENENGAH DI SEKITARNYA

Deden Suryo Raharjo, S.H.,M.H. - Kalisha Audina Damril - Prof. Dr. Tarsisius Murwaji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK YANG DIJADIKAN OBJEK VIDEO PORNO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUH 2002 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Agus Takariawan - Boby Suryo - I.Tajudin

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS HUKUM TERHADAP KERUGIAN ATAS INSIDER TRADING YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DIREKSI PADA BUMN GO PUBLIC YANG BERLATARBELAKANG PENYELENGGARA NEGARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA

Deden Suryo Raharjo - Lastuti Abubakar - Togi Adi Putra

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN KEMENTERIAN AGAMA DI BIDANG SERTIFIKASI HALAL PRODUK FARMASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Adrian E. Rompis - DEDEN SURYO RAHARDJO - Rizky Adinugroho

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 149 PK/TUN/2011 ANTARA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA MELAWAN PT. CORBEC COMMUNICATION

Adrian E. Rompis - DEDEN SURYO RAHARDJO - R. Arif Fitriadi D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) BAGI ANGGOTA AHMADIYAH DI DESA MANISLOR, KECAMATAN JALAKSANA, KABUPATEN KUNINGAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Agus Mulya Karsona - Deden Suryo Raharjo - Mesas Sinaga

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KOTA BANDUNG TERHADAP PENERIMAAN SERTIFIKASI KOTA KREATIF DARI UNESCO DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Deden Suryo Raharjo - Novia Faradella - Tarsisius Murwadji

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGENAAN TARIF PARKIR HARIAN DILUAR TARIF PARKIR BULANAN (RESMI) OLEH PENGELOLA RUMAH SUSUN KEPADA PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN YANG MEMARKIRKAN KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN jo UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Deden Suryo Raharjo - Janti Surjanti - Widitya Setiana

Detail Cantuman XML Detail Cite

KAJIAN HUKUM MENGENAI KRITERIA PENENTUAN BIDANG KREATIVITAS BAGI BEKASI SEBAGAI KOTA KREATIF DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Deden Suryo Raharjo - Indah Arianti - Tarsisius Murwadji

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENGENAI PERBUATAN HUKUM JUAL-BELI ATAS SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN YANG DILAKUKAN SECARA PURA-PURA DALAM GUGATAN SENGKETA WARIS

Ade Burhanudin - Deden Suryo Rahardjo, S.H. - Emmy Sulastri, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN BUPATI DALAM PROSES ROTASI SERTA MUTASI JABATAN KEPALA DINAS DI JAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Adrian E. Rompis, S.H., M.H., BBA - Deden Suryo Raharjo, S.H., M.H. - Faiq Irfan Rofii

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGUPAYAKAN PENERIMAAN DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Deden Suryo Raharjo, S.H.,M.H. - Dr. Zainal Muttaqin, S.H.,M.H. - REFCHA AURORA

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN PENYADAPAN DAN MEREKAM PEMBICARAAN YANG DIMILIKI OLEH PENYIDIK KPK DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAN ASASI MANUSIA (HAM) DI iNDONESIA

Deden Suryo Raharjo, S.H. - Nella Sumika Putri, S.H.,M.H. - Triadi Surya Iqbal

Detail Cantuman XML Detail Cite

MEMORANDUM HUKUM TERHADAP GUGATAN PERKARA PEREBUTAN TANAH DESA ANTARA WARGA DESA CITARIK DENGAN KANTOR PERTANAHAN DAN KEAMANAN

Deden Suryo Rahardjo, SH. - Dr. H. Muh Hasan Wargakusumah, SH. - Win Karliani

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENDAPAT HUKUM BAGI PT. IMINDO UNESWA TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN SURAT PALSU OLEH BUDIMAN SANTOSO DAN HARTATI SANTOSO PADA PN JAKARTA TIMUR DALAM PERKARA NO. 189/PDT/G/2002/PN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 263 KUHP TENTANG PEMALSUAN SURAT

Deden Suryo Rahardjo, S.H. - Elis Rusmiati, S.H.,M.H. - Satjula Kempa

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penegakan Hukum Dalam Peradilan Administrasi Terhadap Para Pihak Yang Bersengketa

DEDEN SURYO RAHARDJO - Dr. H. Kuntana Magnar, SH., MH. - Prof.Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG PERUMAHAN TERHADAP AKSES JALAN WARGA SEKITAR PERUMAHAN YANG DITUTUP BERDASARKAN BUKU II KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

DAVIYAN SURYO PRATOMO - Etty Mulyati, S.H.,M.H. - Hj. Etty H. Djukardi, S.H,M.H.,CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGANTISIPASI KERUSAKAN LINGKUNGAN TERHADAP PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BOUKSIT DI KOTA TANJUNG PINANG KEPULAUAN RIAU

DEDEN SURYO RAHARJO SH MH - DR AGUS KUSNADI SH MH - GIRI SAJATI

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN PT. KERETA API (PERSERO) YANG TIDAK DIIKUTSERTAKAN DALAM PROGRAM JAMSOSTEK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Atje, S.H., M.H. - H. Agus Mulya Karsona, S.H., M.H. - Yudi Suryo Yuantono

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ALAT BUKTI REKAMAN SUARA YANG DIPERDENGARKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KO

Deden Suryo Raharjo, S.H.,M.H. - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Rengga Aditya Tudikromo

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERANAN PT SURVEYOR INDONESIA DALAM PENINGKATAN PROMOSI PADA PERUSAHAAN DI INDONESIA BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH (UU No.22/Tahun 1999)

Deden Suryo R., SH. - Harry Kurniawan - Yayu Rohaya S. A., SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISA MENGENAI PENERAPAN HAK TERSANGKA UNTUK MENGAJUKAN SAKSI YANG MERINGANKAN DALAM PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Ijud Tajudin, S.H.,M.H. - THOMAS SURYO H

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGGUNAAN HAK VETO OLEH NEGARA ANGGOTA TETAP DEWAN KEAMANAN PBB DIHUBUNGKAN DENGAN UPAYA MENCIPTAKAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL

Devianto Suryo T. - Dr. Ietje K. Andries, S.H.,M.H. - Idris, S.H.,MA.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERAN ASEAN DALAM MENGATASI PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT YANG BERSIFAT LINTAS BATAS NEGARA

Dr. Idris S.H.,M.A - Handika Suryo Syaiful - Maret Priyanta S.H.,M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

KEDUDUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN PELAKU USAHA DAN KONSUMEN

Pelaksanaan Pertanggungjawaban Sosial Perbankan Terhadap Koperasi dalam Hal Sertifikasi Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan

KEBERADAAN BANGKU PENUMPANG PADA ATAP BUS BANDROS DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 103 TAHUN 2018 TENTANG PENGOPERASIAN DAN TARIF SEWA BUS WISATA BANDUNG TOUR ON BUS

ANALISIS YURIDIS PENGALIHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN TERHADAP TINDAKAN AKUISISI PERUSAHAAN GUNA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM BERINVESTASI

Batas Wilayah Negara Indonesia : Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan ( Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis)

Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia

INTEGRASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) DALAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN USAHA KECIL MIKRO DAN MENENGAH DI SEKITARNYA

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK YANG DIJADIKAN OBJEK VIDEO PORNO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUH 2002 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP KERUGIAN ATAS INSIDER TRADING YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DIREKSI PADA BUMN GO PUBLIC YANG BERLATARBELAKANG PENYELENGGARA NEGARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA

KEWENANGAN KEMENTERIAN AGAMA DI BIDANG SERTIFIKASI HALAL PRODUK FARMASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 149 PK/TUN/2011 ANTARA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA MELAWAN PT. CORBEC COMMUNICATION

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KOTA BANDUNG TERHADAP PENERIMAAN SERTIFIKASI KOTA KREATIF DARI UNESCO DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

PENGENAAN TARIF PARKIR HARIAN DILUAR TARIF PARKIR BULANAN (RESMI) OLEH PENGELOLA RUMAH SUSUN KEPADA PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN YANG MEMARKIRKAN KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN jo UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

KAJIAN HUKUM MENGENAI KRITERIA PENENTUAN BIDANG KREATIVITAS BAGI BEKASI SEBAGAI KOTA KREATIF DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENGENAI PERBUATAN HUKUM JUAL-BELI ATAS SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN YANG DILAKUKAN SECARA PURA-PURA DALAM GUGATAN SENGKETA WARIS

KEWENANGAN BUPATI DALAM PROSES ROTASI SERTA MUTASI JABATAN KEPALA DINAS DI JAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGUPAYAKAN PENERIMAAN DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

KEWENANGAN PENYADAPAN DAN MEREKAM PEMBICARAAN YANG DIMILIKI OLEH PENYIDIK KPK DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAN ASASI MANUSIA (HAM) DI iNDONESIA

MEMORANDUM HUKUM TERHADAP GUGATAN PERKARA PEREBUTAN TANAH DESA ANTARA WARGA DESA CITARIK DENGAN KANTOR PERTANAHAN DAN KEAMANAN

PENDAPAT HUKUM BAGI PT. IMINDO UNESWA TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN SURAT PALSU OLEH BUDIMAN SANTOSO DAN HARTATI SANTOSO PADA PN JAKARTA TIMUR DALAM PERKARA NO. 189/PDT/G/2002/PN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 263 KUHP TENTANG PEMALSUAN SURAT

Penegakan Hukum Dalam Peradilan Administrasi Terhadap Para Pihak Yang Bersengketa

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG PERUMAHAN TERHADAP AKSES JALAN WARGA SEKITAR PERUMAHAN YANG DITUTUP BERDASARKAN BUKU II KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGANTISIPASI KERUSAKAN LINGKUNGAN TERHADAP PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BOUKSIT DI KOTA TANJUNG PINANG KEPULAUAN RIAU

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN PT. KERETA API (PERSERO) YANG TIDAK DIIKUTSERTAKAN DALAM PROGRAM JAMSOSTEK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ALAT BUKTI REKAMAN SUARA YANG DIPERDENGARKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KO

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERANAN PT SURVEYOR INDONESIA DALAM PENINGKATAN PROMOSI PADA PERUSAHAAN DI INDONESIA BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH (UU No.22/Tahun 1999)

ANALISA MENGENAI PENERAPAN HAK TERSANGKA UNTUK MENGAJUKAN SAKSI YANG MERINGANKAN DALAM PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

PENGGUNAAN HAK VETO OLEH NEGARA ANGGOTA TETAP DEWAN KEAMANAN PBB DIHUBUNGKAN DENGAN UPAYA MENCIPTAKAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL

PERAN ASEAN DALAM MENGATASI PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT YANG BERSIFAT LINTAS BATAS NEGARA

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi