Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA AGEN PENGIRIMAN KARGO LEWAT JALUR UDARA DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG IKUT SERTA DALAM PROGRAM PENSIUN DENGAN MASA KEPESERTAAN KURANG DARI 15 TAHUN MENURUT UNDANG-UNDANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DITINJAU DARI UNDANG û UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG PERJANJIAN ASURANSI DALAM PRAKTIK KEPAILITAN PENANGGUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI WARTAWAN DI PT PIKIRAN RAKYAT BANDUNG PADA WAKTU MENJALANKAN PROFESINYA DALAM RANGKA MELAKSANAKAN UU NO. 13 TH 2003 TTG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan konsumen akibat pelanggaran iklan rokok di media luar ruang dalam hubungan dengan pengamanan rokok bagi kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR REKSADANA DARI TINDAKAN MANAJER INVESTASI YANG MENYESATKAN DALAM PERDAGANGAN EFEK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERPANJANGAN KONTRAK PEMENANG TENDER PADA BUMN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI BUMN NO.05/MBU/2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN UNDANG û UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Persaingan usaha tidak sehat dalam praktik penggunaan merek terkenal dihubungkan dengan UU No. 15 tahun 2001 tentang merek

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENILAI KERUGIAN ASURANSI (LOSS ADJUSTER) TERHADAP PERHITUNGAN JUMLAH GANTI KERUGIAN YANG HARUS DIBAYARKAN PENANGGUNG TERHADAP TERTANGGUNG SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN KOPERASI ATAS ADANYA GUGATAN WANPRESTASI OLEH ANGGOTANYA PADA KOPERASI SERBA USAHA LANGIT BIRU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGUNGJAWABAN BIRO JASA BOUCHE TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA KLIEN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perubahan Sistem E-Procurement pada Pengadaan Barang/Jasa di PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan Dikaitkan dengan Good Corporate Governance (GCG) dan Undang2 No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 PK/PDT.SUS/2010 TENTANG PEMBATALAN PERNYATAAN PAILIT PT. ALTRA EXCIS INVESTAMA DALAM ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ATAS PENGGUNAAN KARTU ATM DALAM TRANSAKSI PERBANKAN OLEH NASABAH BANK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS INVESTASI DANA MASYARAKAT PADA PERUSAHAAN AGRIBISNIS POLA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DI PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Kepemilikan Saham Oleh KUD Sinar Jaya Pada PT. Bakrie Finance Coorporation Dan PT Hero Mini Supermarket Dalam Rangka Proses Demokrasi Ekonomi Dihubungkan Dengan UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis mengenai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pekerja PT Danmotors Vespa Indonesia Dihubungkan Dengan UU No. 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Mengenai Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Dihubungkan Dengan Permenaker No : Per-02/MEN/1994 Tentang Penempatan Tenaga Kerja di Dalam dan Keluat Negeri

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Korea Melalui PT Binajasa Abadikarya Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 02/Men/1994 Tentang Penempatan Tenaga Kerja di Dalam dan ke Luar Negeri

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELAKSANAAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA ANTARA PT ASURANSI JIWA SEQUIS LIFE DENGAN EVI MARGARETHA SINAGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA KLAUSAL NAMING RIGHT DLM JUAL BELI GEDUNG DIKAITKAN DGN KITAB UU HKM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP KECURANGAN ASURANSI (INSURANCE FRAUD) YANG DILAKUKAN OLEH TERTANGGUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PARA PELAKU USAHA DALAM KASUS IKLAN YANG MENGELABUI KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGABUNGAN USAHA ANTARA PT. INDOSAT Tbk. DENGAN PT. SATELINDO DAN PT. INDOSAT MULTIMEDIA (IM3) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASURANSI SEBAGAI PERJANJIAN TAMBAHAN DALAM FINANCIAL LEASE DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN PERJANJIANDALAM KUHPERDATA DAN KETENTUAN ASURANSI DALAM KUHD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DIGITAL NOTARY SERVICES SEBAGAI MEDIA NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN JABATANNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG û UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 Jo. UNDANG û UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG û UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEK BERAGUN ASET (ASET BACKED SECURITIES) SEBAGAI ALTERNATIF INVESTASI DIHUBUNGKAN UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL Jo. PERATURAN BAPEPAM No. IX.K1.1 LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM No. Kep. 28/PM 2003 TENTANG PEDOM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KESELAMATAN KERJA PARA PEKERJA DI PT. TANABE INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KESEPAKATAN KERJASAMA OPERASI/JOINT OPERATION AGREEMENT ANTARA PT. PERTAMINA (PERSERO) DAN PT. EXXON MOBIL OIL INDONESIA MENGENAI PENGELOLAAN LADANG MINYAK DAN GAS BUMI DI BLOK CEPU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONTRAK KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BIAK NUMFOR DENGAN BV. TIRTA PAPUA DALAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN AIR BERSIH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN COOPERATION AGREEMENT SEBAGAI SALAH SATU CARA PERDAGANGAN DALAM SISTEM COUNTER TRADE SEBAGAI USAHA PENEROBOSAN EKSPOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBIAYAAN SYARIAH DENGAN RESI GUDANG ATAS KOMODITI BERJANGKA SEBAGAI AGUNAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENAWARAN TENDER OLEH PERUSAHAAN ASING DALAM KONTRAK KARYA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PERATURAN BAPEPAM NO.IX. H.1 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN KETENTUAN MENGENAI SITA JAMINAN ATAS KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYEDERHANAAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PERDAGANGAN BEBAS DI KAWASAN ASEAN (AFTA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN ANTARA MANAJER INVESTASI DAN INVESTOR DALAM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST DIKAITKAN DENGAN HUKUM PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERNYATAAN EFEKTIF OLEH BAPEPAM-LK ATAS PENAWARAN SAHAM PERDANA YANG DILAKUAKN OLEH EMITEN YANG SEDANG DALAM SENGKETA HUKUM BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERPANJANGAN KONTRAK KARYA ANTARA P.T. FREEPORT INDONESIA DENGAN PEMERINTAH INDONESIA BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETEMPAT (PAPUA) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROPINSI P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK DIVESTASI SAHAM PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBESAR 5,31 % DI PT PERUSHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN PT. PLN (PERSERO) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK OLEH PT. PLN (PERSERO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS AGUNAN PRIBADI YTANG DIJADIKAN JAMINAN KREDIT INVESTASI REFINANCING ATAS NAMA PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UU NO 40 THN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UU NO 7 THN 1992 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH MENJADI UU NO 10

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSFORMASI PT ASKES (PERSERO) DAN PT JAMSOSTEK (PERSERO) MENJADI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDISKEBERADAAN PERJANJIAN ESCROW (ESCROW AGREEMENT) DALAM PERDAGANGAN EKSPOR IMPOR DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DALAM KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PEMBAYARAN KLAIM SECARA EXGRATIA PADA KLAIM ASURANSI YANG DITOLAK DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ASURANSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO. 33 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS TERBUKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENETAPAN TANJUNG LESUNG SEBAGAI KAWASAN EKONOMI KHUSUS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN BERDASARKAN UU NO 40 TH 2007 TTG PERSEROAN TERBATAS DIHUBUNGKAN DENGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT YANG DIATUR DALAM UU NO. 5 TH 1999 TTG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA WANITA DIHUBUNGKAN DGN UU NO 39 THN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN UU NO 13 THN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penggunaan hak regres oelh bank pembayar terhadap eksportir sebagai akibat unpaid bills dari bank penerbit dalam transaksi ekspor impor dihubungkan dengan UCP 500 juncto UCP 600

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog