Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PT (PERSERO) ANGKASA PURA II SEBAGAI TINDAKAN PERSIAPAN DALAM MELAKSANAKAN PRIVATISASI TERHADAP ANAK PERUSAHAAN PT (PERSERO) ANGKASA PURA II

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP PRAKTIK DUMPING DALAM KASUS IMPORT TERIGU DARI TURKI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN YANG DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN DAN UNDANG-UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENGANGKATAN DIREKSI BANK PEMBANGUNAN DAERAH YANG TIDAK MENDAPAT PERSETUJUAN BANK INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PASAR MODAL TERHADAP PRINSIP KETERBUKAAN DALAM TRANSAKSI BACKDOOR LISTING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PEMBENTUKAN BANK UMUM SYARIAH MELALUI AKUISISI DAN KONVERSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN PERATURAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PEKERJA ATAS UPAH DALAM HAL PERUSAHAAN MENGALAMI KEPAILITAN DIHUBUNGKAN DENGAN-UNDANG UNDANG NO.37 TAHUN 2004 TANTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG JO. UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Pekerja atas Upah Dalam Hal Perusahaan Mengalami Kepailitan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Jo Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM MEKANISME GO PRIVATE PT AQUA GOLDEN MISSISSIPPI TBK. BERDASARKAN KAJIAN HUKUM PERSEROAN DAN PASAR MODAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) PADA PT.BANK JABAR BANTEN, Tbk. TERKAIT PRINSIP AKUNTABILITAS DAN KETERBUKAAN DALAM MEWUJUDKAN KESEMBANGAN DUNIA USAHA ANTARA PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI TIDAK DILAKUKANNYA PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR YAYASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN TERHADAP KEGIATAN YAYASAN jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM PEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INBRENG TANAH BERSTATUS HAK MILIK PADA PERSEROAN TERBATAS DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOKPOKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN ATAS DUPLIKASI AKTA PENDIRIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 16 TAHUN 2001 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UU NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN ATAS PELAKSANAAN CYBER NOTARY BERKAITAN DENGAN AKTIVITAS NOTARIS DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN ATAS TANGGUNG JAWAB DALAM PEMENUHAN PELAYANAN PURNA JUAL DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM ATAS KEDUDUKAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN SEBAGAI MITRA PENGIMBANG (COUNTER PARTY) DALAM TRANSAKSI DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN INVESTOR PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM ATAS PENGALIHAN SAHAM PT GRAHA LAYAR PRIMA, TBK (BLITZMEGAPLEX) KEPADA INVESTOR ASING MELALUI KONVERSI UTANG YANG DILAKUKAN PADA SAAT PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM/INITIAL PUBLIC OFFERING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PENANAMAN MODAL TERHADAP PERBEDAAN PENGATURAN ANTARA DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL DENGAN PEMBELIAN SAHAM OLEH PEMODAL ASING MELALUI PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian hukum perusahaan terhadap program penjatahan saham bagi karyawan dan manajemen PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB KERJA SAMA OPERASI TERMINAL PETI KEMAS KOJA TERHADAP PENGGUNA JASA BONGKAR MUAT TERKAIT KETERLAMBATAN PELAKSANAAN BONGKAR MUAT/DWELLING TIME DI TERMINAL PETI KEMAS KOJA PELABUHAN TANJUNG PRIOK DALAM RANGKA KELA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP KETENTUAN KONSESI YANG DIBERIKAN OLEH OTORITAS PELABUHAN SELAKU REGULATOR KEPADA PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) SELAKU OPERATOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM (PUBLIC SERVICE OBLIGATION) SEBAGAI SARANA PELAYANAN PUBLIK OLEH PT. KERATA API INDONESIA (Persero) DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP KEPENTINGAN PERUSAHAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN INVESTOR AKIBAT PEMISAHAN SUATU PERSEROAN TERBATAS Tbk.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian terhadap penerapan asas fungsi sosial dalam rangka penertiban penggunaan tanah kosong yang dikuasai pemerintah daerah untuk tanaman pangan oleh masyarakat sekitar di wilayah DKI Jakarta dihubungkan dengan PP No. 36 tahun 1998 tentang penertiba

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN YURIDIS DIVESTASI SAHAM BANK YANG DISELAMATKAN OLEH LPS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN YURIDIS PENJATAHAN SAHAM DALAM INITIAL PUBLIC OFFERING PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PROPORSIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERADAAN PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA III SEBAGAI PENGELOLAPELABUHAN TANJUNG INTAN CILACAP DIHUBUNGKAN DENGAN DIBERLAKUKANNYA PERDA KABUPATEN CILACAP NO 1 TAHUN 2003 TENTANG KEPELABUHANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS SEHUBUNGAN DENGAN PENOLAKAN PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH HAKIM PENGADILAN NIAGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEGIATAN PRAKTIK JUAL BELI BAWANG PUTIH YANG DILAKUKAN BEBERAPA IMPORTIR DALAM KAJIAN KETENTUAN KARTEL MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPAILITAN PERORANGAN YANG DISEBABKAN OLEH PENGALIHAN PIUTANG SEBAGIAN KEPADA PIHAK KETIGA DITINJAU DARI HUKUM KEPAILITAN DAN HUKUM PERJANJIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HKM TERHADAP GURU YG DIKENAKAN PEMUTUSAN KERJA SECARA SEPIHAK OLEH SEKOLAH SWASTA DITINJAU DR UU NO 13 THN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JUNCTO UU NO 14 THN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN PERIHAL KLAIM GARANSI BARANG YANG TIDAK DIPENUHI OLEH PELAKU USAHA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN BUKU III KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DI SPBU DIKAITKAN DENGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS YANG DIRUGIKAN OLEH HASIL RUPS DIHUBUNGKAN DENGAN INDIVIDUAL ACTION MENURUT UU NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA (FRANCHISE) DALAM HAL PEMUTUSAN PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE) OLEH PEMBERI WARALABA (FRANCHISOR)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN TERHADAP PENOLAKAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI ATAS HILANGNYA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIBEBANKAN FIDUSIA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN ASURANSI DAN UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PEMILIK TANAH YG DIRUGIKAN DGN ADANYA SERTIFAT GANDA SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DIKELURAHAN BEDAHAN KECAMATAN SAWANGAN KAB.BOGOR DIHUBUNGKAN DGN UU NO 5 THN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK2 AGRARIA DAN P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI KONTRAK MAGANG DI PT. KERETA API (PERSERO) DALAM HAL PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA FACTORY OUTLET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA ANGKUTAN BUS KOTA TERHADAP RENDAHNYA KEAMANAN DAN KENYAMANAN BUS KOTA YANG TIDAK LAYAK JALAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERMENHUB NO.98 TAHUN 2013 TENTANG STANDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap invensi hasil rekayasa genetika berdasarkan UU no. 14 tahun 2001 tentang paten dan TRIPs-WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR BERKAITAN DENGAN KEPASTIAN PEMBAYARAN OLEH DEBITOR SEJAK DITETAPKANNYA MASA INSOLVENSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM TRANSAKSI DERIVATIF BERBENTUK PRODUK TERSTRUKTUR (STRUCTURED PRODUCT) DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANK DALAM PBI NO. 7/31/PBI/2005 TENTANG TRANSAKSI DERIVATIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP OPERATOR MESIN PRES MEKANIK DALAM KECELAKAAN KERJA DI PT. KURNIATAMA MANDIRI PARAHYANGAN DIHUBUNGKAN DENNGAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PADA PELAKSANAAN KESELAMATAN DA KESEHATAN KERJA DALAM PENGOPERASIAN KETEL UAP (BOILER) DI PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK (CHILD LABOR) PADA USAHA HOME INDUSTRY RANCAMALANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA BERKAITAN DENGAN PENGUSAHA YANG MELALIKAN KEWAJIBANNYA PADA PERUSAHAAN PMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PT IMC TEKNO INDONESIA YG DIRUMAHKAN DITINJAU DARI UU NO 13 TAHUN 2003 ENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAM MODAL DALAM NEGERI YANG MENANAMKAN MODAL KEPADA PERSEKUTUAN PERDATA DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN MENURUT KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JALAN DAN KORBAN AKIBAT KECELAKAAN ANTARA KERETA API DENGAN KENDARAAN JALAN RAYA PADA PERLINTASAN KERETA API SEBIDANG LIAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN, UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog