Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM TRANSAKSI DERIVATIF BERBENTUK PRODUK TERSTRUKTUR (STRUCTURED PRODUCT) DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANK DALAM PBI NO. 7/31/PBI/2005 TENTANG TRANSAKSI DERIVATIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP OPERATOR MESIN PRES MEKANIK DALAM KECELAKAAN KERJA DI PT. KURNIATAMA MANDIRI PARAHYANGAN DIHUBUNGKAN DENNGAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PADA PELAKSANAAN KESELAMATAN DA KESEHATAN KERJA DALAM PENGOPERASIAN KETEL UAP (BOILER) DI PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK (CHILD LABOR) PADA USAHA HOME INDUSTRY RANCAMALANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA BERKAITAN DENGAN PENGUSAHA YANG MELALIKAN KEWAJIBANNYA PADA PERUSAHAAN PMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PT IMC TEKNO INDONESIA YG DIRUMAHKAN DITINJAU DARI UU NO 13 TAHUN 2003 ENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAM MODAL DALAM NEGERI YANG MENANAMKAN MODAL KEPADA PERSEKUTUAN PERDATA DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN MENURUT KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JALAN DAN KORBAN AKIBAT KECELAKAAN ANTARA KERETA API DENGAN KENDARAAN JALAN RAYA PADA PERLINTASAN KERETA API SEBIDANG LIAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN, UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA AGEN PENGIRIMAN KARGO LEWAT JALUR UDARA DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG IKUT SERTA DALAM PROGRAM PENSIUN DENGAN MASA KEPESERTAAN KURANG DARI 15 TAHUN MENURUT UNDANG-UNDANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DITINJAU DARI UNDANG รป UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG PERJANJIAN ASURANSI DALAM PRAKTIK KEPAILITAN PENANGGUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI WARTAWAN DI PT PIKIRAN RAKYAT BANDUNG PADA WAKTU MENJALANKAN PROFESINYA DALAM RANGKA MELAKSANAKAN UU NO. 13 TH 2003 TTG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan konsumen akibat pelanggaran iklan rokok di media luar ruang dalam hubungan dengan pengamanan rokok bagi kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR REKSADANA DARI TINDAKAN MANAJER INVESTASI YANG MENYESATKAN DALAM PERDAGANGAN EFEK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERPANJANGAN KONTRAK PEMENANG TENDER PADA BUMN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI BUMN NO.05/MBU/2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN UNDANG รป UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Persaingan usaha tidak sehat dalam praktik penggunaan merek terkenal dihubungkan dengan UU No. 15 tahun 2001 tentang merek

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENILAI KERUGIAN ASURANSI (LOSS ADJUSTER) TERHADAP PERHITUNGAN JUMLAH GANTI KERUGIAN YANG HARUS DIBAYARKAN PENANGGUNG TERHADAP TERTANGGUNG SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN KOPERASI ATAS ADANYA GUGATAN WANPRESTASI OLEH ANGGOTANYA PADA KOPERASI SERBA USAHA LANGIT BIRU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGUNGJAWABAN BIRO JASA BOUCHE TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA KLIEN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perubahan Sistem E-Procurement pada Pengadaan Barang/Jasa di PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan Dikaitkan dengan Good Corporate Governance (GCG) dan Undang2 No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PERUBAHAN STATUS PERUM PEGADAIAN MENJADI PT (PERSERO) TERHADAP KEGIATAN USAHA PERUM PEGADAIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM SERTA HAK-HAK YG DIPERBOLEHKAN PEKERJA KARENA KETERLAMBATAN PEMBERIAN SURAT PERPANJANGAN KONTRAK KERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PT.CAREFOUR INDONESIA KARAWACI DI TINJAU DR UU NO 13 THN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Hukum Terhdap Rangkap Jabatan Direksi Perusahaan Persero Sebagai Dewan Komisaris Pada Anak Perusahaan Berdasarkan Hukum Perseroan Dan Hukum Persaingan Usaha

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ( GOOD CORPORATE GOVERNANCE ) MELALUI KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB YURIDIS KOMISARIS INDEPENDEN DI PT. MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk. DITINJAU DARI UU NO. 1 TAHUN 1995 TENTANG PE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS KASUS DUGAAN PERDAGANGAN OLEH ORANG DALAM 9INSIDER TRADING) PT. BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA, TBK. DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS MENGENAI TYING AGREEMENT DALAM KASUS PERJANJIAN TERTUTUP TERHADAP PENYEWAAN LAHAN PELABUHAN DENGAN KLAUSUL WAJIB BONGKAR MUAT OLEH PT PELINDO II DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1038/K/PDT.SUS/2010 TENTANG TINDAKAN KURATOR DALAM MENOLAK TAGIHAN PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN INDUK ANTARA CHUAN SOOT HUAT INDUSTRIAL GROUP LTD DENGAN ROYANDI HAIKAL, S.h.,m.h SELAKU KURATOR PT. CEMERLANG SELARAS WO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TENTANG PERMENKOMINFO NO.02/PER/M.KOMINFO/3/2008 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DALAM KAITANNYA DENGAN GATS DAN HKUM PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP KEGIATAN BANCASSURANCE DALAM PRODUK KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN SURAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP KEGIATAN BANCASSURANCE DALAM BENTUK KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSRO) TBK DITINJAU DARI UNDANGF-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN SURAT EDAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS DIVESTASI SAHAM PT. FREEPORT INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA JO. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Mengenai Syarat Permohonan Pailit dalam Pasal 2 UU No. 37 Th 2004 Dikaji Berdasarkan Perspektif Normatif dan Putusan Hakim dalam Perkara Kepailitan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KOMPENSASI DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DALAM PEMBANGUNAN JARINGAN SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis yuridis perjanjian dan perlindungan konsumen terhadap pendistribusian dan niaga bahan bakar minyak (BBM) oleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PRAKTIK ASURANSI KECELAKAAN ATAS KECELAKAAN TUNGGAL AKIBAT KERUSAKAN JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERLAKUAN GLOBAL MASTER REPURCHASE AGREEMENT DI DALAM TRANSAKSI REPURCHASE (REPO) SAHAM SEBAGAI UPAYA PEMBARUAN HUKUM PASAR MODAL MENGENAI REPO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Aksi Korporasi Penyelenggara Telekomunikasi dalam Pemanfaatan Spekuensi Radio dikaitkan dengan Persaingan Usaha di Bidang Industri Telekomunikasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PELAKSANAAN GADAI ONLINE MELALUI KOPERASI SIMPAN PINJAM BASUKI ARTHA SEMESTA DITINJAU DENGAN KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENERAPAN PRINSIP PERLAKUAN YANG SAMA (NATIONAL TREATMENT) BAGI PMDN DAN PMA TERKAIT DENGAN OBLIGASI SERTA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, MENEGAH DAN KOPERASI (UNKMK) MENURUT UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENGAMBILALIHAN SAHAM PERSEROAN YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENYIARAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum perjanjian lisensi antara pengusaha warnet sebagai penguna akhir dengan Microsoft Indonesia dihubungkan dengan UU no.9 Th 2002 tentang hak cipta

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK YURIDIS PERANAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM RANGKA PELAKSANAAN PRIVATISASI PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) SEBAGAI UPAYA PENYEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK YURIDIS TERHADAP PENGAMBILALIHAN TANAH PERUSAHAAN NASIONAL OLEH PERUSAHAAN ASING DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERTANAHAN NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASURANSI SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMER 40 TAHUN 2004 TENTANG JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI PT JASARAHARJA DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG (ASURANSI SOSIAL) DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP PERSAINGAN USAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM PT. MULTIBRATA ANUGERAH UTAMA TERHADAP PEKERJA DALAM HAL TERJADI KECELAKAAN KERJA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PT (PERSERO) ANGKASA PURA II SEBAGAI TINDAKAN PERSIAPAN DALAM MELAKSANAKAN PRIVATISASI TERHADAP ANAK PERUSAHAAN PT (PERSERO) ANGKASA PURA II

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP PRAKTIK DUMPING DALAM KASUS IMPORT TERIGU DARI TURKI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN YANG DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN DAN UNDANG-UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENGANGKATAN DIREKSI BANK PEMBANGUNAN DAERAH YANG TIDAK MENDAPAT PERSETUJUAN BANK INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PASAR MODAL TERHADAP PRINSIP KETERBUKAAN DALAM TRANSAKSI BACKDOOR LISTING

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog