Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
No Pict

Tinjauan Yuridis Mengenai Pinjaman Modal Usaha Melalui Pembiayaan Konsumen Dana Express Pada Perusahaan Multifinance Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Penataan Ruang Mikro Berbasis Pertanian Berkelanjutan Untuk Mensejahterakan Masyarakat Petani Di Propinsi Bengkulu Dalam Kerangka Negara Kesejahteraan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENDANAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH MELALUI PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENGUSAHAAN TANAH DALAM PERJANJIAN BUILD OPERATE AND TRANSFER (BOT) ANTARA PT. KAI DENGAN PASKAL HYPERSQUARE BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Penyaluran Kredit Tanpa Agunan Yang Dananya Bersumber Dari Surat Utang Negara Dikaitkan Dengan Tingkat Kesehatan Bank.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis tentang usance letter of credit dalam transaksi ekspor impor

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSUL PEMBERIAN KUASA DALAM PERJANJIAN BAKU YANG DITETAPKAN OLEH PT. ADIRA DINAMIKA MULTI DINANCE Tbk. (ADIRA FINANCE) DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis terhadap pembatalan akta jual beli tanah yang dilakukan di hadapan PPAT dikaitkan dengan PP No. 24 th 1997 ttg Pendaftaran Tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KONTRAK TANAH PERTANIAN DI DESA MANDALASARI KECAMATAN CIPATAT KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (UUPA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Pola Bagi Hasil Dalam Penyertaan Modal Kepada Usaha Perorangan Yang Tidak Berbadan Hukum Oleh PT Sarana Jabar Ventura Dihubungkan Dengan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 Juncto Keputusan Menteri Keuangan No. 125/KMK.013/

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SECONDARY MORTGAGE FACILITY (SMF) SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KREDIT PERUMAHAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN TENTANG PEMBIAYAAN DANA TUNAI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO.84/

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akibat hukum pemutusan kontrak dikaitkan dengan penyelesaian sengketa kontrak internasional di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKTA PPAT YANG TIDAK DIDAFTARKAN DI KANTOR OERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN BAHAN BAKU LOKAL DALAM WARALABA ASING DILIHAT DARI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 53/M-DAG/PER/8/2012 TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA DAN PRINSIP PERDAGANGAN WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Kepastian Hukum Bill Of Lading (E-Bol) Dikaitkan Dengan Kedudukan Bill Of Lading Sebagai Dokumen Pengangkutan Barang Melalui Laut Pada Penyelenggaraan Eksport-Impor Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS KEPASTIAN HUKUM ELECTRONIC BILL OF LADING (E-BoL) DIKAITKAN DENGAN FUNGSI DAN KEDUDUKAN BILL OF LADING SEBAGAI DOKUMEN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT PADA PENYELENGGARAAN EKSPOR-IMPOR INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Kewenangan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Tentang Perlu Atau Tidaknya Hakim Memperoleh Persetujuan Terdakwa Terhadap Penahanan Saksi Menjadi Tersangka Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS MENGENAI PENGAWASAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN TERHADAP PENCEMARA YANG DITIMBULKANNYA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PERATURAN BANK INDONESIA NO. 14/17/PBI/2012 TENTANG KEGIATAN USAHA BANK BERUPA PENITIPAN DENGAN PENGELOLAAN (TRUST) TERHADAP PERKEMBANGAN PERJANJIAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS IA BANDUNG NOMOR: 213/PDT.G/PN.BDG TENTANG JUAL BELI SEBIDANG TANAH HAK GUNA BANGUNAN SECARA DIBAWAH TANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UUPA DAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis terhadap klausul-klausul baku dalam perjanjian sewa menyewa ruangan di mall ditinjau dari UU no. 8 th 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis terhadap pengakuan hutang dalam pembiayaan dengan konsep pola bagi hasil pada perusahaan modal ventura daerah (PMVD) berpedoman kepada keputusan Presiden RI No. 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN BUILD OPERATE AND TRANSFER (BOT) ANTARA PEMERINTAH DAN SWASTA DI BIDANG JASA KONSTRUKSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN AKAD MUDHARABAH TERHADAP FRANCHISE SYARIAH KEBAB BABARAFI DIHUBUNGKAN DENGAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) NOMOR : 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH0

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DAN PT NEWMONT NUSA TENGGARA TENTANG KEWAJIBAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN DI DALAM NEGERI DITINJAU DARI BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG PERIKATAN DAN UNDANG-UNDANG N

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Asas keadilan dalam usaha menyeibangkan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja dihubungkan dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh PT Caletx Pacific Indonesia (CPI) wilayah Riau dikaitkan dengan peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2004 tentang kegiatan hulu minyak dan gas bumi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Pemanfaatan Hasil Hutan Sebagai Asset Negara Dalam Pembangunan Ekonomi Dihubungkan Dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Penatagunaan Air Menurut Hukum Adat Di Wilayah Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya, Dihubungkan Dengan 22 Tahun 1982 Tentang Tata Pengaturan Air

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksekusi Obyek Tanggungan Secara Di Bawah Tangan Akibat Kredit Macet Pada Bank BUMN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN (PARTICIPATING INTEREST) PADA KEGIATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGALIHAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS ANAH HAK PENGELOLAAN TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1996 TENTANG HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan Izin Usaha Yang Terletak Di Lahan Masyarakat Adat Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengembangan Usaha Mikro kecil Sebagai Penggerak Perekonomian Dikaitkan Dengan Pembiayaan Melalui Kredit Perbankan Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penggunaan Fiktif Pada Bank Pemerintah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN L/C FIKTIF PADA BANK PEMERINTAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penjaminan bangunan kios yang didirikan di atas tanah hak pengelolaan sebagai jaminan kredit bank dihubungkan dengan peraturan Perundang-Undangan yang terkait

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Lembaga Adat Desa Di Maluku Khususnya Di Seram Bagian Timur Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Atas Objek Barang Perdagangan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA OBJEK BARANG PERDAGANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERALIHAN STATUS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI ASET PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKSANAKAN MERGER DITINJAU DARI HUKUM PERSEROAN DAN HUKUM PERTANAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERAN MASYARAKAT DALAM KONSOLIDASI TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DITINJAU DARI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 1991 TENTANG KONSOLIDASI TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pencemaran Nama Baik Oleh Pers Dikaitkan Dengan Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tender Pengadaan Barang dan Jasa Dihubungkan Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian jual beli hak atas tanah berdasarkan hukum Adat dihubungkan peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor Secara Angsuran Dengan Jaminan Fidusia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian jual beli tanah dan rumah obyek kredit pemilikan rumah melalui pengoperan hak dikaitkan buku III kitab Undang Undang Hukum Perdata

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN JUAL BELI TERIMA JKADI (TURN KEY) DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA PT. TELKOM, TBK. MSC (MAINTENANCE SERVICE CENTER) DIHUBUNGKAN DENGAN KUH PERDATA DAN PERATURAN MENTERI BUMN NO. 05/MBU/2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KEMITRAAN DENGAN POLA INTI PLASMA PADA PETANI KELAPA SAWIT DI KABUPATEN PASAMAN BARAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog