Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
No Pict

Kedudukan perjanjian pemakaian tanah dalam penerbitan ijin mendirikan bangunan ( IMB)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Surat Keterangan Tanah Dalam Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Agraria Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Surat Keterangan Tanah Dalam Menjamin Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Agraria Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SURAT PERNYATAAN BUKAN HAK MILIK TERHADAP SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIBELI BADAN HUKUM ATAS NAMA WARGA NEGARA INDONESIA DITINJAU BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN TYTUS ISKANDAR SEBAGAI PEMILIK YANG SAH ATAS BLOK G DAN H PLAZA HAYAM WURUK III DALAM PERKARA JUAL BELI DENGAN PT HAYAM WURUK SAKTI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan Mengikat Klusula Baku Dalam Perjanjian Kredit Dihubungkan dengan Undang2 No. 10 Th 1998 tentang Perubahan Undang2 No. 7 Th 1992 tentang Perbankan Juncto Undang2 No. 8 Th 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan pembuktian akta Notaris berkaitan dengan kewenangan hukum untuk membatalkan akta sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah dalam penetapan sita eksekusi dihubungkan dengan sistem pendaftaran tanah di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian hak pemilik satuan rumah susun dan pengalihan haknya dalam kaitannya dengan perubahan status hak atas tanah sertipikat hak milik atas satuan rumah susun ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan pada Lembaga Perbankan Tanpa Melalui Proses Gugatan di Pengadilan Dalam Rangka Pengembangan Perekonomian Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Hk Pemegang Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Dalam Perjanjian Penjaminan Kredit Perbankan Dikaitkan dengan Hak Menguasaan Politik Negara Dalam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Industri Garmen Indonesia Dalam Perdagangan Garmen Dikaitkan Dengan Pelaksanaan Asean-China Free Trade Agreement

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LESSEE (TERHADAP) PENCANTUMAN SURAT PERJANJIAN TAMBAHAN DI LUAR KLAUSULA BAKU OLEH PERUSAHAAN LEASING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Penyalahgunaan Lembaga Pelelangan Dalam Perjanjian Jasa Konstruksi Proyek Pemerintah Dikaitkan Dengan UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi pekerja dan pengusaha rotan berdasarkan perjanjian kerja dihubungkan dengan UU No. 13 th 2003 tentang ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi pembelian satuan rumah susun akibat kredit macet yang dilakukan oleh developer dikaitkan dengan UU No.8 Th 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI WARALABA AKIBAT TERJADINYA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN FEE OLEH PENERIMA WARALABA DI LEMBAGA PENDIDIKAN MUSIK PURWACARAKA SUKABUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI WARALABA LANJUTAN YANG TIDAK BERKEMBANG DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, PERATURAN PEMERINTAH NO. 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 31/M-DAG/PER/8/2008 TENTANG PENYELE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH DENGAN JUAL-BELI DI BAWAH TANGAN DITINJAU DARI UU NO.5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak milik yang telah diterbitkan 5 tahun atau lebih

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Yang Berkeadilan Dikaitkan Dengan Hak Menguasai Oleh Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi pengembang perumahan terhadap klaim dari pihak ketiga atas tanah yang dikuasai pengembang dihubungkan dengan PP no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA PELAYANAN JASA KERETA API INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGHUNI RUMAH SUSUN ATAS TINDAKAN PENGEMBANG SEBAGAI PIHAK PENGELOLA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1995 TENTANG RUMAH SUSUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Hak atas Tanah Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Negara Yang Berubah Status Menjadi Hak Pengelolaan Dikaitkan Dengan Hak Menguasai Oleh Negara Dalam Rangka Pengembangan Hukum Pertanahan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH DIHUBNGKAN DENGAN KETENTUAN KONVERSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PADA PEMBERI WARALABA ATAS TINDAKAN PENERIMA WARALABA YANG TIDAK MENGGUNAKAN MEREK DAGANG PEMBERI WARALABA DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum pemilik rumah berdasarkan klausula uang jaminan dalam perjanjian sewa menyewa rumah dihubungkan dengan UU No.4 Th 1992 tentang perumahan dan pemukiman dan UU No.8 Th 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK SATUAN RUMAH SUSUN DALAM STATUS KEPEMILIKAN TANAH BERSAMA HAK GUNA BANGUNAN DIATAS HAK PENGELOLAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Pengiriman Uang Tunai Yang Di Asuransikan Dengan Asuransi Cash In Transit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT MELALUI PENDAFTARAN TANAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Asuransi Kerugian Dalam Proses Penyelesaian Klaim Dihubungkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pengikatan jual beli suatu Rumah Susun dihubungkan dengan keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.11/KPTS/1994 tentang pedoman perikatan jual beli suatu rumah susun

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal (Well-Known Mark) Produk Farmasi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Trips-WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG DIDAFTARKAN SETELAH TERJADINYA WANPRESTASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH SUSUN AKIBAT PENGEMBANG TIDAK MEMENUHI ASAS ITIKAD BAIK DIKAITKAN DENGAN PASAL 1338 KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah bekas hak eigendom dihubungkan dengan ketentuan konvensi berdasarkan UU No. 5 Th 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK WARALAB (FRANCHISOR) DALAM HAL PENYALAHGUNAAN RAHASIA DAGANG OLEH PEMEGANG WARALABA (FRANCHISEE) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG DAN PP NO. 42 TAHUN 2007

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT GIRI JALADHI WANA DALAM KONTRAK KERJASAMA KONSTRUKSI DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PASAR INDUK SENTRA ANTASARI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANJARMASIN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH HAK ULAYAT ATAS EKSPLORASI SUMBER DAYA ALAM DI BIDANG PERTABANGAN BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan tenaga kerja di bawah umur di jermal dihubungkan dengan konvensi ILO International Labour Organization

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perubahan peruntukan lahan pertanian untuk pembangunan perumahan dan permukiman dihubungkan dengan UU no. 24 tahun 1992 tentang penataan ruang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis atas kerugian yang timbul sebagai akibat pemalsuan sertifikat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Mengenai Pinjaman Modal Usaha Melalui Pembiayaan Konsumen Dana Express Pada Perusahaan Multifinance Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Penataan Ruang Mikro Berbasis Pertanian Berkelanjutan Untuk Mensejahterakan Masyarakat Petani Di Propinsi Bengkulu Dalam Kerangka Negara Kesejahteraan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENDANAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH MELALUI PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENGUSAHAAN TANAH DALAM PERJANJIAN BUILD OPERATE AND TRANSFER (BOT) ANTARA PT. KAI DENGAN PASKAL HYPERSQUARE BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Penyaluran Kredit Tanpa Agunan Yang Dananya Bersumber Dari Surat Utang Negara Dikaitkan Dengan Tingkat Kesehatan Bank.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis tentang usance letter of credit dalam transaksi ekspor impor

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog