Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
No Pict

Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Eks. Tanah Eigendom Verponding Nomor 3740, 3741 dan 3742 Antara Ahli Waris dengan Pemerintah Kota Bandung dan Masyarakat Dago Elos di Kota Bandung Ditinjau Menu

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN DALAM LELANG YANG NILAINYA TIDAK SESUAI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DAMPAK PERUBAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERHADAP EKSISTENSI DAN KEBERLANJUTAN KEGIATAN PERTAMBANGAN KAPUR CV. SUMBER JAYA KAPUR KECAMATAN SUMBER JAYA KABUPATEN MAJALENGKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH PADA PEMBANGUNAN JALAN TOL PALEMBANG-INDERALAYA (PALINDRA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM TERHADAP AKTA PERJANJIAN SEWA MENYEWA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DIDASARKAN PADA TRANSAKSI YANG DILAKUKAN SECARA ELEKTRONIK DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PEMEGANG HAK ATAS TANAH DI ATAS HAK PENGELOLAAN LAHAN DI KAWASAN INDUSTRI PT. KRAKATAU INDUSTRIAL ESTATE CILEGON

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERKAIT DENGAN PENGGANTIAN PPAT YANG MENINGGAL DUNIA DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEGIATAN USAHA JASA MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN DALAM GEROBAK YANG MENGGUNAKAN SISTEM WARALABA DITINJAU DARI UU NO.20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DAN PERATURAN PEMERINTAH NO.4 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TNJAUAN YURIDIS HAK GUNA USAHA ATAS TANAH PT. PABRIK GULA RAJAWALI II UNIT PABRIK GULA SUBANG DI KABUPATEN SUBANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 DAN PERATURAN PELAKSANANYA KHUSUSNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1996

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN RUMAH PRODUKSI PERSARI FILM TERHADAP STASIUN TELEVISI LATIVI PADA KASUS PELANGGARAN PERJANJIAN KERJASAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Upaya Penanggulangan Kejahatan Electronic Banking Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Upaya penyelesaian sengketa tanah akibat adanya sertifikat palsu yang diterbitkan Kantor Pertanahan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLA KEMITRAAN WARALABA RESTORAN DENGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH YANG MENGGUNAKAN PERJANJIAN WARALABA DAN POLA PENYERTAAN MODAL DIKAITKAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 07/M-DAG/PRE/2/2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEMITRAAN WARALAB

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP KEWAJIBAN SOSIAL NOTARIS DALAM PELAKSANAAN JABATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Putusan M.A. R.I. Reg. No. 1198/K/PDT/1991 Tentang Sengketa Tanah Eks Hak Opstal Bersertipikat Hak Guna Bangunan di Desa Gung Loto-Kabanjahe Kabupaten Karo Sumatera Utara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MA RI NO. 2191/K/PDT/2000 TANGGAL 14 MARET 2001 TENTANG SENGKETA TANAH HAK PAKAI DAN HAK ADAT DENGAN MENGGUNAKAN ALAT BUKTI FOTO KOPI SERTIFIKAT HAK PAKAI ANTARA PT CALTEX PACIFIC INDONESIA MELAWAN SYAFNIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1988 K/Pdt/2009 TENTANG PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA RETRIBUSI PANGKALAN PENGANGKUTAN BARANG ANTARA CV USAHA PUTRA INDONESIA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG KARENA ADANYA INSTRUKSI GUBERNUR NO. 188.3/134/1

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 810 K/Pdt/1987 TANGGAL 12 NOVEMBER 1987 TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT TANAH DENGAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 3032/K/Pdt/1986 TENTANG AKIBAT HUKUM BERAKHIRNYA SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1990.K/Pdt/2000 TENTANG EKSEKUSI GROSSE AKTA HIPOTIK DALAM PERKARA ANTARA OGAN GUNAWAN DAN NY. ERNAWATY MELAWAN P.T. BANK ARTHA GRAHA CABANG BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR 206/Pdt/2008/PT. Bdg TENTANG SENGKETA PERJANJIAN LEASING DENGAN JAMINAN FIDUSIA ANTARA TN. GAN GAN JAYA WIBAWA DAN PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENERIMA WARALABA (FRANCHISEE) UNTUK MENYESUAIKAN PRODUK FRANCHISE ASING DENGAN KEADAAN DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PP NO 42 TAHUN 2007 TENTANG PERJANJIAN WARALABA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEMBAGA BANK TANAH SEBAGAI ALTERNATIF UNTUK MENJAMIN PEROLEHAN TANAH DENGAN HARGA YANG WAJAR BAGI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1992 TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Lembaga Rechtsverwerking dalam pendaftaran tanah di Indonesia sebagai upaya mengatasi kelemahan sistem pendaftaran tanah negatif berdasarkan PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Optimalisasi pemanfaatan tanah bekas hak guna usaha perkebunan dalam rangka penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

OPTIMALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG SESUAI DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 UNTUK MENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA YANG BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan ganti rugi dalam pelaksanaan hak atas tanah berdasarkan keputusan Presiden No.55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN GANTI RUGI TERHAAP PENGADAAN TANAH UMTUK PEMBANGUNAN JALUR ALTERNARIF LINGKAR NAGREG DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NO. 36 TAHUN 2005 jo. PERATURAN PRESIDEN NO. 65 TAHUN 2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan lelang komoditi agro dihubungkan dengan vendu reglement staadblaad 1908 no. 189 juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002 tentang petunjuk pelaksanaan lelang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI BIDANG MIGAS BERDASARKAN PEDOMAN TATA KERJA NO.007/PTK/VI/2004 YANG BERLAKU DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN MIGAS DIKAITKAN DENGAN KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan retribusi tanah ex swapraja Kesultanan Kasepuhan dihubungkan dengan UU N0.5 Th 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG DALAM PROSES PEMBERIAN IZIN PERUNTUKAN DAN PEMANFAATAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMANFAATAN RUANG DIATAS TANAH NEGARA YAN DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembakaran hutan oleh perusahaan perkebunan di Provinsi Riau dalam kajian pelestarian fungsi hutan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberian dan pendaftaran hak atas tanah yang dibagikan kepada transmigran dalam kaitannya dengan pengalihan hak ditinjau dari peraturan Pemerintah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberian Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Blbi) Kepada Bank-Bank Bermasalah Dikaitkan dalam Upaya Pemerintah di Bidang Penyehatan Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA OBYEK LANDREFORM DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pencabutan Izin Usaha Bank dan Akibatnya Terhadap Hak Nasabah Penyimpan Dana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCANTUMAN KLAUSUL PENGEMBALIAN BIAYA (COST RECOVERY) DALAM KONTRAK BAGI HASIL DAN AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN TERHADAP PELAKSANAAN TERHADAP PELAKSANAAN INDUSTRI PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAFTARAN TANAH ASSET PT. KERETA API (PERSERO) ASAL KONVERSI HAK BARAT YANG TELAH BERAKHIR MASA BERLAKUNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UUPA Jo PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAFTARAN TANAH MILIK ADAT DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 Jo. PASAL 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pendirian PT GKBI Investment Sebagai Holding Company Dari Unit - Unit Usaha Gabungan Koperasi Batik Indonesia(GKBI) Dihubungkan Dengan UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dan UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penegakan Hukum Lingkungan dalam upaya Perlindungan Masyarakat pada kasus pencemran di sungai Mahakam kalimantan Timur

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penentuan Tentang Kepastian Hukum Terhadap Status Dan Hak Atas Tanah Hasil Reklamasi Pantai Pulau Batam Dilihat Dari Perspektif Kewenangan (Antara Badan Pengusahaan Batam Dengan Pemerintah Daerah Kota Batam).

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Keadilan Pada Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan Terhadap Hubungan Kerja Dalam Upaya Mengembangkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

syarat prosedur lelang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tagihan Pajak Sebagai Piutang Istimewa Dalam Kepailitan Debitor Dihubungkan Dengan Politik Hukum Perpajakan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BIDAN SEBAGAI TENAGA KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR DIHUBUNGKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN R.I. NO. 900 / MENKES / SK / VII / 2002 TENTANG REGISTRASI DAN PRAKTIK BIDAN, JUNCTO UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Bidan Sebagai Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan KesehatanDasar Dihubungkan Dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 900/Menkes/SK/VII/2002 Tentang Registrasi Dan Praktik Bidan, Juncto UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Pada Bank Berbentuk Perseroan Terbatas Terbuka Dikaitkan Dengan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Cooperate Governace Dihubungkan Dengan Peraturan Bank Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog