Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

PRINSIP-PRINSIP PENENTUAN GARIS PANGKAL DAN GARIS BATAS LAUT TERITORIAL ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK DEMOKRATIS TIMOR LESTE

Dr. Idris, S.H., M.A. - ROBBY SETIAWAN - Suparman A. Diraputra, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PRINSIP-PRINSIP TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL : STUDI KASUS ASEAN

Dr. Idris, S.H.,M.A. - HERFANISA - Suparman A. Diraputra, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PROGRAM REDD DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PROTOKOL KYOTO 1997 DI INDONESIA

Biandari Ratih H - Dr. Idris, S.H.,M.A> - Suparman A. Diraputra, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PROSPEK DAN KENDALA IMPLEMENTASI PROTOKOL KYOTO DI INDONESIA

Ai Rosmalia - H. Amiruddin A. Dajaan Imami, S.H., M.H - Suparman A. Diraputra, S.H., LL.M

Detail Cantuman XML Detail Cite

RELEVANSI KONVENSI LONDON 1972/PROTOKOL 1996 TERHADAP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERAIRAN INDONESIA

Idris, S.H., MA. - Irhamni - Suparman A. Diraputra, S.H., LL.M

Detail Cantuman XML Detail Cite

MASALAH ILLEGAL, UNREGULATED, AND UNREPORTED (IUU) FISHING DAN PENGATURAN TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA PERIKANAN DI ZONE EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE)

Prof. Dr. Hj. Etty R. Agoes, S.H.,LL.M. - Siti Saihatun - Suparman A. Diraputra, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMANFAATAN LAUT SEBAGAI SUMBER ENERGI TERBARUKAN BAGI INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982

Clarisa Permata - Idris, S.H., MA. - Suparman A. Diraputra, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pencegahan Pemberantasan Dan Pengurangan Ilegal Unreported And Unregulated (IUU) Fishing Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Peraturan Perundang-Indangan Nasional

AKHMAD SOLIHIN - Prof. Dr. Hj. Etty R. Agoes, S.H., LL.M. - Suparman A. Diraputra, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pencegahan Pemberantasan Dan Perguruan Illegal Unreported And Unregulated (IUU) Fishing Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional

AKHMAD SOLIHIN - Prof. Dr. Hj. Etty R. Agoes, S.H., LL.M. - Suparman A. Diraputra, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN PENGURANGAN ILLEGAL UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

AKHMAD SOLIHIN - Prod.Dr. Hj. Etty R. Agoes, S.H.,LL.M. - Suparman A. Diraputra, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERSETUJUAN REGIONAL ASEAN DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Dyah Sari Jati Pertiwi - Idris, S.H.,M.A. - Suparman A. Diraputra, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB AUSTRALIA ATAS PENCEMARAN LAUT OLEH MINYAK DARI KILANG MONTARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Dr. Idris, S.H.,M.A. - DYSKA INDRATAMA - Suparman A. Diraputra, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENCEMARAN UDARA AKIBAT KEBAKARAN HUTAN

Dadang Epi Sukarsa, S.H., M.H - Erry Friedayanti - Suparman A. Diraputra, S.H., LL.M

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN MINYAK ATAS PENCEMARAN LAUT DARI INSTALASI LEPAS PANTAI : STUDI KASUS TUMPAHAN MINYAK DI TELUK MEKSIKO

Dr. Idris, S.H.,M.A. - Rizmanta Frechatizia Pratama - Suparman A. Diraputra, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN MINYAK LEPAS PANTAI (PTTEP AUSTRALIA) ATAS PENCEMARAN DI LAUT TIMOR

Dr. Idris, S.H., MA. - Panji Anggara - Suparman A. Diraputra, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI HAK MASYARAKAT UNTUK BERPERAN SERTA DALAM PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI CITARUM

Dadang Epi Sukarsa, S.H.,M.H - Ratna Wulansari Anjasmara - Suparman A. Diraputra, S.H.,LL.M

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI PROTOKOL KYOTO DI INDONESIA ; STUDI KASUS PROYEK GERIAP ( GREEN HOUSE GAS EMISSION REDUCTION FROM INDUSTRY IN ASIA AND PACIFIC) DI PT. PINDO DELI PULP & PAPER KARAWANG

Idris, S.H.,M.A. - Suparman A. Diraputra, S.H.,LL.M. - Tevi Rahmat Sunjaya

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA KHUSUSNYA PENDUDUK PESISIR PANTAI DARI DAMPAK PEMBUANGAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) BERDASARKAN KONVENSI BASEL 1989

Dadang Epi Sukarsa, S.H.,M.H. - Irma Virgina - Suparman A. Diraputra, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN SAMUDRA PASIFIK DARI SAMPAH PLASTIK YANG BERASAL DARI KEGIATAN DI DARATAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

BINA HERMANA - Dr. Idris, S.H., M.A. - Suparman A. Diraputra, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRECAUTIONARY PRINCIPLE) DALAM MENGANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM

Idris, S.H.,M.A. - Irma Yulianti - Suparman A. Diraputra, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENETAPAN DAERAH MOU BOX 1974 SEBAGAI MARINE PROTECTED AREA (MPA) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA

Prof. Dr. Hj. Etty R. Agoes, S.H.,LL.M. - SAUSAN AFIFAH MUTI - Suparman A. Diraputra, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN KESELAMATAN PELAYARAN KAPAL BERMUATAN BAHAN RADIOAKTIF YANG SANGAT BERBAHAYA MELALUI PERAIRAN INDONESIA

Prof.Dr. Hj. Etty R. Agoes S.H.,LL.M. - RATU RIKFI ISMUHA - Suparman A. Diraputra, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN PEMBUANGAN LIMBAH TAILING KE DASAR LAUT (SUB-MARINE TAILING DISPOSAL) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL

Idris, S.H., M.H - Miriam Citraresmi Asmara - Suparman A. Diraputra, S.H., LL.M

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN WESTERN AND CENTRAL PACIFIC FISHERIES COMMISSION DALAM KONVERSI DAN PENGELOLAAN JENIS-JENIS IKAN BERMIGRASI JAUH (HIGHLY IMIGRATORY SPECIES) DAN RELEVANSINYA DENGAN KEPENTINGAN INDONESIA

Chakra Wirawan - Dr. Idris, S.H.,M.H. - Suparman A. Diraputra, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERANAN INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN LAUT OLEH MINYAK DARI KAPAL

Dr. Idris, S.H., M.A. - Riobie Thitano Navayo - Suparman A. Diraputra, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

AKIBAT HUKUM PENARIKAN DIRI INDONESIA DARI FUND CONVENTION 1971 DALAM KAITANYA DENGAN PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK DALAM PENCEMARAN LAUT OLEH MINYAK DARI KAPAL

Idris S.h., MA - Natasya Kansil - Suparman A. Diraputra, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

AMANDEMEN KONVENSI BASEL 1989 TENTANG PENGAWASAN PERPINDAHAN LINTAS BATAS LIMBAH BERBAHAYA DAN PEMBUANGANNYA SERTA IMPLIKASINYA DI INDONESIA

Arum Hidayatanti - Idris, S.H.,M.A. - Suparman A. Diraputra, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS TERHADAP PENANGKAPAN IKAN PAUS OLEH MASYARAKAT TRADISIONAL LAMALERA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Idris, S.H.,M.A. - Muhammad Refanuril - Suparman A. Diraputra, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM PENENTUAN BATAS LANDAS KONTINEN MENURUT PASAL 76 UNCLOS 1982 DAN DAMPAKNYA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1973 TENTANG LANDAS KONTINEN INDONESIA

Prof.Dr.Hj. Etty R. Agoes, S.H.,LL.M. - RAHMA MAELANI MERYAM - Suparman A. Diraputra, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM PENETAPAN STATUS PARTICULARLY SENSITIVE SEA AREA (PSSA) TERHADAP SELAT MALAKA

Ahmad Fikri - Idris, S.H.,M.A. - Suparman A. Diraputra, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

PRINSIP-PRINSIP PENENTUAN GARIS PANGKAL DAN GARIS BATAS LAUT TERITORIAL ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK DEMOKRATIS TIMOR LESTE

PRINSIP-PRINSIP TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL : STUDI KASUS ASEAN

PROGRAM REDD DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PROTOKOL KYOTO 1997 DI INDONESIA

PROSPEK DAN KENDALA IMPLEMENTASI PROTOKOL KYOTO DI INDONESIA

RELEVANSI KONVENSI LONDON 1972/PROTOKOL 1996 TERHADAP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERAIRAN INDONESIA

MASALAH ILLEGAL, UNREGULATED, AND UNREPORTED (IUU) FISHING DAN PENGATURAN TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA PERIKANAN DI ZONE EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE)

PEMANFAATAN LAUT SEBAGAI SUMBER ENERGI TERBARUKAN BAGI INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982

Pencegahan Pemberantasan Dan Pengurangan Ilegal Unreported And Unregulated (IUU) Fishing Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Peraturan Perundang-Indangan Nasional

Pencegahan Pemberantasan Dan Perguruan Illegal Unreported And Unregulated (IUU) Fishing Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional

PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN PENGURANGAN ILLEGAL UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERSETUJUAN REGIONAL ASEAN DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

TANGGUNG JAWAB AUSTRALIA ATAS PENCEMARAN LAUT OLEH MINYAK DARI KILANG MONTARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENCEMARAN UDARA AKIBAT KEBAKARAN HUTAN

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN MINYAK ATAS PENCEMARAN LAUT DARI INSTALASI LEPAS PANTAI : STUDI KASUS TUMPAHAN MINYAK DI TELUK MEKSIKO

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN MINYAK LEPAS PANTAI (PTTEP AUSTRALIA) ATAS PENCEMARAN DI LAUT TIMOR

IMPLEMENTASI HAK MASYARAKAT UNTUK BERPERAN SERTA DALAM PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI CITARUM

IMPLEMENTASI PROTOKOL KYOTO DI INDONESIA ; STUDI KASUS PROYEK GERIAP ( GREEN HOUSE GAS EMISSION REDUCTION FROM INDUSTRY IN ASIA AND PACIFIC) DI PT. PINDO DELI PULP & PAPER KARAWANG

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA KHUSUSNYA PENDUDUK PESISIR PANTAI DARI DAMPAK PEMBUANGAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) BERDASARKAN KONVENSI BASEL 1989

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN SAMUDRA PASIFIK DARI SAMPAH PLASTIK YANG BERASAL DARI KEGIATAN DI DARATAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRECAUTIONARY PRINCIPLE) DALAM MENGANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM

PENETAPAN DAERAH MOU BOX 1974 SEBAGAI MARINE PROTECTED AREA (MPA) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA

PENGATURAN KESELAMATAN PELAYARAN KAPAL BERMUATAN BAHAN RADIOAKTIF YANG SANGAT BERBAHAYA MELALUI PERAIRAN INDONESIA

PENGATURAN PEMBUANGAN LIMBAH TAILING KE DASAR LAUT (SUB-MARINE TAILING DISPOSAL) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL

PENGATURAN WESTERN AND CENTRAL PACIFIC FISHERIES COMMISSION DALAM KONVERSI DAN PENGELOLAAN JENIS-JENIS IKAN BERMIGRASI JAUH (HIGHLY IMIGRATORY SPECIES) DAN RELEVANSINYA DENGAN KEPENTINGAN INDONESIA

PERANAN INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN LAUT OLEH MINYAK DARI KAPAL

AKIBAT HUKUM PENARIKAN DIRI INDONESIA DARI FUND CONVENTION 1971 DALAM KAITANYA DENGAN PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK DALAM PENCEMARAN LAUT OLEH MINYAK DARI KAPAL

AMANDEMEN KONVENSI BASEL 1989 TENTANG PENGAWASAN PERPINDAHAN LINTAS BATAS LIMBAH BERBAHAYA DAN PEMBUANGANNYA SERTA IMPLIKASINYA DI INDONESIA

ANALISIS TERHADAP PENANGKAPAN IKAN PAUS OLEH MASYARAKAT TRADISIONAL LAMALERA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

ASPEK HUKUM PENENTUAN BATAS LANDAS KONTINEN MENURUT PASAL 76 UNCLOS 1982 DAN DAMPAKNYA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1973 TENTANG LANDAS KONTINEN INDONESIA

ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM PENETAPAN STATUS PARTICULARLY SENSITIVE SEA AREA (PSSA) TERHADAP SELAT MALAKA

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi