Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   6 
No Pict

Asuransi Awak Pesawat Udara Yang Diselengggarakan Oleh PT Garuda Indonesia Airways Berdasarkan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan kaita

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Batas Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Melaksanakan Fungsi Pengaturan Pasca Amandemen Undang-Undang Dsaar 1945 Dikaitkan Dengan Sistem Perundang-undangan Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksekusi Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dalam Sistem Peradilan Perdata Melalui Proses Mediasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRECAUTIONARY PRINCIPLE) DALAM MENGANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENETAPAN DAERAH MOU BOX 1974 SEBAGAI MARINE PROTECTED AREA (MPA) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENETAPAN HAK WARIS SESEORANG YANG TERLAHIR KHUNTSA KELAMIN GANDA) MENURUT HUKUM ISLAM DIHBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN KESELAMATAN PELAYARAN KAPAL BERMUATAN BAHAN RADIOAKTIF YANG SANGAT BERBAHAYA MELALUI PERAIRAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN PEMBUANGAN LIMBAH TAILING KE DASAR LAUT (SUB-MARINE TAILING DISPOSAL) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN WESTERN AND CENTRAL PACIFIC FISHERIES COMMISSION DALAM KONVERSI DAN PENGELOLAAN JENIS-JENIS IKAN BERMIGRASI JAUH (HIGHLY IMIGRATORY SPECIES) DAN RELEVANSINYA DENGAN KEPENTINGAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DALAM UPAYA PENATAAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENOLAKAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA JASA KONSTRUKSI TERKAIT KLAUSULA ARBITRASE TANPA ADANYA PENUNJUKAN BANI SEBAGAI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG AR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENUTUPAN ASURANSI KREDIT OLEH BANK KEPADA PT ASURANSI KREDIT INDONESIA (PERSERO) SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUK MENGALIHKAN RISIKO KREDIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN (ASKESKIN) MELALUI PT. ASURANSI KESEHATAN INDONESIA (Persero) DIHUBUNGKAN DENGAN ASURANSI SOSIAL DAN UU NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SECARA BIPARTIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PT PLN (PERSERO) KOTA BOGOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA AKAD SYIRKAH WARALABA SYARI'AH MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DALAM BIDANG PERBANKAN SYARIAH DI LUAR PENGADILAN MENURUT HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.30/1999 TENTANG ARBITRASE DAN PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DENGAN CARA ARNITRASE MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JUNCTO UNDANG-UNDANGN NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA DITINJAU DARI UU NO. 3 TH 2006 TTG PERADILAN AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN LAUT OLEH MINYAK DARI KAPAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBANDINGAN PENGATURA TENTANG WASIAT WAJIBAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HIBAH WASIAT MENURUT BW BAGI ANAK ANGKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBEDAAN OTONOMI DAERAH DENGAN OTONOMI DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1979

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pergeseran Kewenangan Peradilan Dalam Penguatan Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dengan Prosedur Non Ajudikasi Dalam Mewujudkan Penyelesaian Sengketa Yang Efektif dan Efisien.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN ANAK DI BAWAH UMUR SETELAH PERCERAIAN ORANG TUA BERDASARKAN HUKU ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN BAGI INVESTOR PENGGUNA FASILITAS CROSS-BORDER ONLINE TRADING DALAM HAL TERJADI KESALAHAN FUNGSI TEKNOLOGI INFORMASI OLEH PERUSAHAAN EFEK PENYEDIA FASILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.2757 K/Pdt/1985 TENTANG GUGATAN YANG DINYATAKAN GUGUR DIHUBUNGKAN DENGAN PROSES PERKARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Mengenai Kewjiban Pembayaran Royalti atas Hak Penggandaan Serta Pemasaran Karya Rekaman Suara Asing Dihubungkan Dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 Juncto UU Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta Dan Ketentuan Trips

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ORANG TUA SEBAGAI AHLI WARIS TUNGGAL AKIBAT PERCERAIAN KARENA MURTAD MENURUT HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS REKLAMASI PANTAI SINGAPURA DAN DAMPAKNYA TERHADAP WILAYAH LAUT PERBATASAN INDONESIA-SINGAPURA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS SURAT WASIAT TERHADAP HAK MEWARIS AHLI WARIS YANG TIDAK DAPAT DIHAPUS DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM WARIS ADAT SUNDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Tentang Delisting Terhadap PT Initex Dalam Penjualan Saham Melalui Bursa Efek Jakarta

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERANAN ASURANSI KREDIT DALAM MEMBANTU MENGATASI RISIKO PENGEMBALIAN KREDIT USAHA KECIL DIHUBUNGKAN DENGAN EKSISTENSI USAHA KECIL DALAM DUNIA USAHA MENURUT UU NO. 9 TAHUN 1995 TENTANG USAHA KECIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG DIKELOLA OLEH DAERAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM SENGKETA ANTARA KONSUMEN DENGAN PELAKU USAHA DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP STRICT LIABILITY (TANGGUNG JAWAB MUTLAK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSISTENSI TAKLIK TALAK SEBAGAI PERJANJIAN PERKAWINAN DAN ALASAN PERCERAIAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI MENYANGKUT OBJEK SENGKETA BERUPA TANAH DALAM KASUS TANAH MERUYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Rencana Pengembangan Jlan Braga Dihubungkan Dengan UU Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Statistik Sosial

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Bercocok Tanam Cabai

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Buku Ajar Farmakologi : Gangguan Saluran Pernapasan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyusunan Artikel Dan Publikasi Sekunder

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sisi Gelap otonomi Daerah : sisi gelap desentralisasi Di Indonesia Berbanding Era Sentralisasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Premenstrual syndrome

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog