Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINIUM) TENTANG CLASS ACTION YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT KECAMATAN KADUNGORA, KABUPATEN GARUT TERHADAP PERUM PERHUTANI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pendapat Hukum Mengenai Kedudukan Judiono Tosin dan Yannes Naibaho Selaku Personal Guarantor Dalam Hal Pernyataan Pailit Yang Diajukan Oleh PT ASTRIA RAYA BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NO.619PK/Pdt/1995: SEBERAPA JAUH PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAAP PEMBELI LELANG YANG BERITIKAD BAIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NO. 311 PK/PDT/2009 MENGENAI SENGKETA HAK PAKAI ATAS TANAH WEWENGKON ANTARA PEMERINTAH KKOTA CIREBON DENGAN KERATON KASEPUHAN CIREBON

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB AUSTRALIA ATAS PENCEMARAN LAUT OLEH MINYAK DARI KILANG MONTARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENCEMARAN UDARA AKIBAT KEBAKARAN HUTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN MINYAK ATAS PENCEMARAN LAUT DARI INSTALASI LEPAS PANTAI : STUDI KASUS TUMPAHAN MINYAK DI TELUK MEKSIKO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN MINYAK LEPAS PANTAI (PTTEP AUSTRALIA) ATAS PENCEMARAN DI LAUT TIMOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT KULONPROGO TERHADAP PT KALLA LINES ATAS TUMPAHNYA ASPAL CURAH DI PANTAI CONGOT KULONPROGO DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAIKEWENANGAN BADAN ARBITRASE NASIOANAL INDONESIA (BANI) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA BISNIS YANG MEMUAT KLAUSA ARBITASE BEDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM NOVASI PERJANJIAN PENGANGKUTAN GAS BUMI PIPA TRANSMISI GRISSIK-DURI ANTARA PT. PGN, PT. TGI, DAN CONOCOPHILLIPC MENURUT KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI TERHALANGNYA HAK WARIS UNTUK AHLI WARIS TUNGGAL YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN TERHADAP PEWARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SECARA EKONOMI YANG DILAKUAKN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGANUT ALIRAN AHMADIYAH DALAM MELAKSANAKAN PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Selaku Pembeli Yang Beritikad Baik Pada Parate Eksekusi Hak Tanggungan Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Dalam Rangka Pengembangan Hukum Jaminan Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA KHUSUSNYA PENDUDUK PESISIR PANTAI DARI DAMPAK PEMBUANGAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) BERDASARKAN KONVENSI BASEL 1989

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ZAKIR SEBAGAI KONSUMEN YANG KENDARAANNYA HILANG DI AREA PERPARKIRAN RESTORAN KAMPUNG DAUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN SAMUDRA PASIFIK DARI SAMPAH PLASTIK YANG BERASAL DARI KEGIATAN DI DARATAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERWALIAN ANAK HASIL TINDAK PERKOSAAN AYAH TERHADAP ANAK TIRI DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ADOPSI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MELINDUNGI DAN MENSEJAHTERAKAN ANAK TIDAK MAMPU MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 JO UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1979 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI JAKARTA SELATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM DARI PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM KASUS PULAU SIPADAN DAN PULAU LIGITAN TERHADAP PENENTUAN BATAS ZONA MARITIM ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PENARIKAN DIRI INDONESIA DARI FUND CONVENTION 1971 DALAM KAITANYA DENGAN PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK DALAM PENCEMARAN LAUT OLEH MINYAK DARI KAPAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AMANDEMEN KONVENSI BASEL 1989 TENTANG PENGAWASAN PERPINDAHAN LINTAS BATAS LIMBAH BERBAHAYA DAN PEMBUANGANNYA SERTA IMPLIKASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NO. 113/ PDT. G/ 2006/ PN BB TANGGAL 10 APRIL 2007 TENTANG PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG DI BERIKAN KEPADA AYAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PENANGKAPAN IKAN PAUS OLEH MASYARAKAT TRADISIONAL LAMALERA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN KPPU NO. 26/KPPU-L/2007 BERKAITAN DENGAN PELANGGARAN UU NO. 5 YH 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT YANG DILAKUKAN OLEH PT TELEKOMUNIKASI SELULER DAN BEBERAPA OPERATOR PENYEDIA LAYANAN SM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 084/PK/PDT.SUS/2008 TENTANG PEMBATALAN PATEN SEDERHANA KONEKTOR UNTUK PERCABANGAN KABEL DISTRIBUSI TEGANGAN RENDAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI NOMOR 47/PDT/2009/PT.DKI DALAM PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ANTARA PT. DUTA PERTIWI, TBK DENGAN KHOE SENG SENG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DALAM MENGADILI PERKARA ANTARA PT. SAPTASARANA PERSONAPRIMA DENGAN CONOCOPHILLIPS YANG TELAH TERIKAT KLAUSULA ARBITRASE DI DALAM KONTRAKNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Bahan Peledak Antara PT> DAHANA (PERSERO) Dengan Sumitomo Corporation Dihubungkan Dengan Buku III BW Tentang Perikatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Arbitrase Sebagai Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Dalam Rangka Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia Menuju Harmonisasi Hukum Regional Asean

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek - Aspek Hukum Dalam Pelaksanaan Sistem Perdagangan Margin ( Margin Trading ) Pada PT.Panin Sekuritas Dihubungkan Dengan Peraturan Nomor V.D. SK Ketua Bapepam Nomor Kep-09/PM/1997 Tentang Pembiayaan Penyelesin Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efe

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENENTUAN BATAS LANDAS KONTINEN MENURUT PASAL 76 UNCLOS 1982 DAN DAMPAKNYA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1973 TENTANG LANDAS KONTINEN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK YURIDIS PENAWARAN UMUM TERBATAS IV DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DALAM RANGKA EMISI SAHAM PT BANK LIPPO Tbk

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PASAR MODAL INDONESIA DALAM SISTEM PERDAGANGAN EFEK TANPA WARKAT (SCRIPLESS TRADING)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM PENETAPAN STATUS PARTICULARLY SENSITIVE SEA AREA (PSSA) TERHADAP SELAT MALAKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Asuransi Awak Pesawat Udara Yang Diselengggarakan Oleh PT Garuda Indonesia Airways Berdasarkan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan kaita

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Batas Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Melaksanakan Fungsi Pengaturan Pasca Amandemen Undang-Undang Dsaar 1945 Dikaitkan Dengan Sistem Perundang-undangan Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksekusi Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dalam Sistem Peradilan Perdata Melalui Proses Mediasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.2757 K/Pdt/1985 TENTANG GUGATAN YANG DINYATAKAN GUGUR DIHUBUNGKAN DENGAN PROSES PERKARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Mengenai Kewjiban Pembayaran Royalti atas Hak Penggandaan Serta Pemasaran Karya Rekaman Suara Asing Dihubungkan Dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 Juncto UU Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta Dan Ketentuan Trips

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ORANG TUA SEBAGAI AHLI WARIS TUNGGAL AKIBAT PERCERAIAN KARENA MURTAD MENURUT HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS REKLAMASI PANTAI SINGAPURA DAN DAMPAKNYA TERHADAP WILAYAH LAUT PERBATASAN INDONESIA-SINGAPURA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS SURAT WASIAT TERHADAP HAK MEWARIS AHLI WARIS YANG TIDAK DAPAT DIHAPUS DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM WARIS ADAT SUNDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Tentang Delisting Terhadap PT Initex Dalam Penjualan Saham Melalui Bursa Efek Jakarta

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERANAN ASURANSI KREDIT DALAM MEMBANTU MENGATASI RISIKO PENGEMBALIAN KREDIT USAHA KECIL DIHUBUNGKAN DENGAN EKSISTENSI USAHA KECIL DALAM DUNIA USAHA MENURUT UU NO. 9 TAHUN 1995 TENTANG USAHA KECIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG DIKELOLA OLEH DAERAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM SENGKETA ANTARA KONSUMEN DENGAN PELAKU USAHA DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP STRICT LIABILITY (TANGGUNG JAWAB MUTLAK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSISTENSI TAKLIK TALAK SEBAGAI PERJANJIAN PERKAWINAN DAN ALASAN PERCERAIAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI MENYANGKUT OBJEK SENGKETA BERUPA TANAH DALAM KASUS TANAH MERUYA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog