Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3591K/PDT/2018 TENTANG ALAT BUKTI AKTA OTENTIK DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ATAS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) DIKAITKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM DALAM BERACARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Tentang Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dikaitkan dengan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH PENGUASAAN HAK ATAS TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A TANJUNGKARANG BANDAR LAMPUNG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SURAT WASIAT BAGI ANAK PEREMPUAN ATAS HARTA PENINGGALAN ORANGTUANYA SUKU BATAK BERDASARKAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS BAGI ANAK DARI PERKAWINAN ANTARA PENGANUT BAHA’I DENGAN PEMELUK AGAMA ISLAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN NGLANJA SAWAH DI DESA PAWIDEAN KABUPATEN INDRAMAYU DALAM PRESPEKTIF HUKUM ADAT DAN BUKU III BW ( BURGELIJK WETBOEK )

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SAKSI PEREMPUAN DALAM PEMBUKTIAN KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN REKLAMASI PANTAI ANCOL JAKARTA DALAM KERANGKA PERLINDUNGAN WILAYAH PESISIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH DALAM SISTEM KEWARISAN MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU SUMATERA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
Perbandingan Jumlah Populasi Bakteri Aerob Pada Penyikatan Gigi Menggunakan Sikat Gigi Berkaret Dan Sikat Gigi Tidak Berkaret

Perbandingan Jumlah Populasi Bakteri Aerob Pada Penyikatan Gigi Menggunakan Sikat Gigi Berkaret Dan Sikat Gigi Tidak Berkaret

Detail CantumanXML DetailCite
Peranan Casein Phospopeptide- Amour Calcium Phosphate (CPP-ACP) Pada Pencegahan Karies

Peranan Casein Phospopeptide- Amour Calcium Phosphate (CPP-ACP) Pada Pencegahan Karies

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DENGAN ARBITRASE MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN JAKSA UNTUK MEMPAILITKAN DEBITOR DEMI KEPENTINGAN UMUM (DALAM KASUS PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PT. IBIST)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA YANG MENGANDUNG KLAUSULA ABITRASE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUS PERMOHONAN PAILIT DENGAN ADANYA KLAUSULA ARBITRASE DALAM PERJANJIAN PARA PIHAK YANG BERSENGKETA MENURUT UU NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIB

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN ANTARA PASANGAN MUSLIM DAN NON MUSLIM YANG PERKAWINANNYA DICATATKAN DIKANTOR URUSAN AGAMA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KOMPETENSI MAHKAMAH SYAR'IYAH DI PROVINSI NAGGROE ACEH DARUSSALAM DALAM MENANGANI PERKARA PERDATA PADA SISTEM HUKUM NASIONAL BERDASARKAN QANUN NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG PERADILAN SYARI'AT ISLAM jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA TERHADAP PERMOHONAN PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH KREDITOR KEPADA DEBITOR YANG MENCANTUMKAN KLAUSULA ARBITRASE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MASALAH HUKUM EKSEKUSI TERHADAP TANAH DAN BANGUNAN YANG SEMULA DIKUASAI OLEH NEGARA MENURUT HET HERZIENNE INDONESISCH REGLEMENT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MASALAH ILLEGAL, UNREGULATED, AND UNREPORTED (IUU) FISHING DAN PENGATURAN TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA PERIKANAN DI ZONE EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB EMITEN PT BANK PAPAN SEJAHTERA Tbk. (DALAM LIKUIDASI) ATAS PEMBERIAN INFORMASI YANG SESAT KEPADA INVESTOR PEMEGANG SAHAM PUBLIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Parate Eksekusi Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Industri Perbankan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Parate Eksekusi Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Industri Perbankan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggung Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Eksekusi Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dalam Sistem Peradilan Perdata Melalui Proses Mediasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMANFAATAN LAUT SEBAGAI SUMBER ENERGI TERBARUKAN BAGI INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM HAL ADANYA WASIAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA WARISAN DARI ORANG TUA TERHADAP ANAK PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG PEWARISNYA (SUAMI-ISTRI) MENINGGAL DUNIA BERSAMAAN DALAM SEBUAH KECELAKAAN LALU LINTAS DITINJAU DARI HUKUM ISAM DAN BW (BURGERLIJK WETBOEK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN WARIS HAK CIPTA ATAS BUKU BERDASARKAN SISTEM HUKUM KEWARISAN ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERLAKUAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GGC) DI PT (PERSERO) INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PT INTI) DAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERKEMBANGAN PERUSAHAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pencegahan Pemberantasan Dan Pengurangan Ilegal Unreported And Unregulated (IUU) Fishing Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Peraturan Perundang-Indangan Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pencegahan Pemberantasan Dan Perguruan Illegal Unreported And Unregulated (IUU) Fishing Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN PENGURANGAN ILLEGAL UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERSETUJUAN REGIONAL ASEAN DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINIUM) TENTANG CLASS ACTION YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT KECAMATAN KADUNGORA, KABUPATEN GARUT TERHADAP PERUM PERHUTANI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pendapat Hukum Mengenai Kedudukan Judiono Tosin dan Yannes Naibaho Selaku Personal Guarantor Dalam Hal Pernyataan Pailit Yang Diajukan Oleh PT ASTRIA RAYA BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NO.619PK/Pdt/1995: SEBERAPA JAUH PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAAP PEMBELI LELANG YANG BERITIKAD BAIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NO. 311 PK/PDT/2009 MENGENAI SENGKETA HAK PAKAI ATAS TANAH WEWENGKON ANTARA PEMERINTAH KKOTA CIREBON DENGAN KERATON KASEPUHAN CIREBON

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB AUSTRALIA ATAS PENCEMARAN LAUT OLEH MINYAK DARI KILANG MONTARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENCEMARAN UDARA AKIBAT KEBAKARAN HUTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN MINYAK ATAS PENCEMARAN LAUT DARI INSTALASI LEPAS PANTAI : STUDI KASUS TUMPAHAN MINYAK DI TELUK MEKSIKO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN MINYAK LEPAS PANTAI (PTTEP AUSTRALIA) ATAS PENCEMARAN DI LAUT TIMOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT KULONPROGO TERHADAP PT KALLA LINES ATAS TUMPAHNYA ASPAL CURAH DI PANTAI CONGOT KULONPROGO DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAIKEWENANGAN BADAN ARBITRASE NASIOANAL INDONESIA (BANI) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA BISNIS YANG MEMUAT KLAUSA ARBITASE BEDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM NOVASI PERJANJIAN PENGANGKUTAN GAS BUMI PIPA TRANSMISI GRISSIK-DURI ANTARA PT. PGN, PT. TGI, DAN CONOCOPHILLIPC MENURUT KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI TERHALANGNYA HAK WARIS UNTUK AHLI WARIS TUNGGAL YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN TERHADAP PEWARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog