Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

No Pict

Kewenangan Menteri Dalam Negeri Dalam Melakukan Pencabutan Layanan Izin Gangguan di Daerah Dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP PEMERIKSAAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM (INSIDER TRADING) DALAM UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DIBANDINGKAN DENGAN SISTEM HUKUM DI AMERIKA SERIKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kerjasama pengelolaan dan pengembangan bisnis internasional PT Telekomunikasi Indonesia Internasional ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pengadilan Militer Dalam Menangani Perkara Korupsi Yang Dilakukan Oleh Militer Aktif Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog