Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

SENGKETA KEWENANGAN DALAM PEMUNGUTAN ROYALTI ATAS HAK MENGUMUMKAN KARYA CIPTA LAGU ATAU MUSIK ANTARA YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI) DAN ASOSIASI INDUSTRI REKAMAN INDONESIA (ASRI)

Aldi Grahadi Putra - Dr. U. Sudjana, S.H.,M.Si. - Suherman, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEGADAIAN SYARIAH DENGAN OBJEK GADAI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH BERDASARKAN PERTIRAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dr. Hj. Renny Supriyatni, S.H., M.H. - Favouronis Siregar - Suherman, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB PEMBERI WARALABA ATAS PEMENUHAN GANTI KERUGIAN AKIBAT PEMUTUSAN PERJANJIAN WARALABA DIDASARKAN PERMENDAG No.31/M-DAG/PER/8/2008 TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA

Cory Shinta Bela - Prof.Dr.Veronica Komalawati, S.H.,M.H. - Suherman, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA RUMAH SAKIT PRIVAT DALAM KAITAN DENGAN TINDAKAN MALPRAKTIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dr. U. Sudjana, S.H., M.Si. - Romi Jonathan - Suherman, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN CV BY PASS RENTAL MOBIL AKIBAT WANPRESTASI PIHAK PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWWA MENYEWA MOBIL DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Didin Mahfudin - Hj. Yayu Rochaya, S.H. - Suherman, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN PANTI ASUHAN SEBAGAI BAHAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWABNYA SEBAGAI WALI TERHADAP ANAK ASUHNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Hj. Yayu Rohaya, S.H. - Juliana - Suherman, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEPEMILIKAN SAHAM PT. TELKOMSEL DAM PT,. INDOSAT Tbk OLEH TEMASEK HOLDINGS MELALUI ANAK PERUSAHAANNYA SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS (SINGTEL) DAN SINGAPORE TECHNOLOGIES TELEMEDIA (STT) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANG

Aam Suryamah, S.H.,M.H. - Heru Pujakesuma - Suherman, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS BEREDARNYA OBAT TRADISIONAL ASING YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL BERBAHASA INDONESIA PADA KEMASANNYA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 19

Dr. U. Sudjana, S.H., M.Si. - Indra Setiawan - Suherman, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMAKAIAN PLASTIK BERBAHAN KIMIA BERBAHAYA SEBAGAI KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG DILAKUKAN OLEH PARA PELAKU USAHA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN

Dr.Hj. Renny Supriyatni, S.H.,M.H. - Sapta Wijaya - Suherman, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DI BIDANG OBAT-OBATAN TRADISIONAL DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT ADAT (KOMUNITAS LOKAL) DIKAITKAN DENGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI BIDANG HAK PATEN

Dr. U. Sudjana, S.H.,M.Si. - Sandra Anggita - Suherman, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN AIR MINUM DEPOT ISI ULANG (AMDIU) DIHUBUNGKAN DENGAN PENERAPAN STANDAR MUTU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dr. Hj. Renny Supriyatni, S.H,M.H. - Jefson Novriando Saragih - Suherman, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN TERHADAP MERCHANDISE ATAS VIKING PERSIB DIKAITKAN DENGAN HAK MORAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NO.15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Dr. U. Sudjana, S.H., MSi - Ria Amiroh Sya'bani - Suherman, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERANAN KOPERASI BAGI USAHA KECIL DAN MENENGAH SEBAGAI DAYA DUKUNG PEREKONOMIAN NASIONAL

Dr.Hj. Tenne Rustini W., S.H.,M.H. - Eric Rinaldi - Suherman, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERKAWINAN YANG BERISTERI LEBIH DARI SATU (POLIGAMI) BAGI ANGGOTA POLRI MENURUT HUKUM ISLAM, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN KEPOLISIAN SERTA PERATURAN PELAKSANANYA

Djanuardi, S.H.,M.H. - Suherman, S.H.,M.H. - Vontina Adysti Siswandi

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 033 K/N/HaKI/2006 MENGENAI SENGKETA DESAIN INDUSTRI KERETA SORONG MEREK ARTCO ANTARA PT. SUN INDUSTRI MELAWAN KASUM SUSANTO DAN PT. ANTARA KUSUMA

Dr. U. Sudjana, S.H.,M.Si. - Erwin Junesco Saragih - Suherman, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS YURIDIS TERHADAP FUNGSI OBLIGASI NEGARA DALAM PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN NASIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2002 TENTANG SURAT UTANG NEGARA

Dr. Hj. Tenne Rustini, W, S.H.,M.H. - Risya Dameris - Suherman, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN SERTA KAITANYA DENGAN DINAMIKA KEPENDUDUKAN

Devie Rahmad Ali H. R - H. Agus Mulya Karsona, S.H., M.H - Suherman, S.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

SENGKETA KEWENANGAN DALAM PEMUNGUTAN ROYALTI ATAS HAK MENGUMUMKAN KARYA CIPTA LAGU ATAU MUSIK ANTARA YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI) DAN ASOSIASI INDUSTRI REKAMAN INDONESIA (ASRI)

PEGADAIAN SYARIAH DENGAN OBJEK GADAI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH BERDASARKAN PERTIRAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

TANGGUNG JAWAB PEMBERI WARALABA ATAS PEMENUHAN GANTI KERUGIAN AKIBAT PEMUTUSAN PERJANJIAN WARALABA DIDASARKAN PERMENDAG No.31/M-DAG/PER/8/2008 TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA RUMAH SAKIT PRIVAT DALAM KAITAN DENGAN TINDAKAN MALPRAKTIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

TINDAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN CV BY PASS RENTAL MOBIL AKIBAT WANPRESTASI PIHAK PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWWA MENYEWA MOBIL DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

KEDUDUKAN PANTI ASUHAN SEBAGAI BAHAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWABNYA SEBAGAI WALI TERHADAP ANAK ASUHNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

KEPEMILIKAN SAHAM PT. TELKOMSEL DAM PT,. INDOSAT Tbk OLEH TEMASEK HOLDINGS MELALUI ANAK PERUSAHAANNYA SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS (SINGTEL) DAN SINGAPORE TECHNOLOGIES TELEMEDIA (STT) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS BEREDARNYA OBAT TRADISIONAL ASING YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL BERBAHASA INDONESIA PADA KEMASANNYA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 19

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMAKAIAN PLASTIK BERBAHAN KIMIA BERBAHAYA SEBAGAI KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG DILAKUKAN OLEH PARA PELAKU USAHA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN

PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DI BIDANG OBAT-OBATAN TRADISIONAL DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT ADAT (KOMUNITAS LOKAL) DIKAITKAN DENGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI BIDANG HAK PATEN

PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN AIR MINUM DEPOT ISI ULANG (AMDIU) DIHUBUNGKAN DENGAN PENERAPAN STANDAR MUTU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

PERLINDUNGAN TERHADAP MERCHANDISE ATAS VIKING PERSIB DIKAITKAN DENGAN HAK MORAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NO.15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERANAN KOPERASI BAGI USAHA KECIL DAN MENENGAH SEBAGAI DAYA DUKUNG PEREKONOMIAN NASIONAL

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERKAWINAN YANG BERISTERI LEBIH DARI SATU (POLIGAMI) BAGI ANGGOTA POLRI MENURUT HUKUM ISLAM, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN KEPOLISIAN SERTA PERATURAN PELAKSANANYA

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 033 K/N/HaKI/2006 MENGENAI SENGKETA DESAIN INDUSTRI KERETA SORONG MEREK ARTCO ANTARA PT. SUN INDUSTRI MELAWAN KASUM SUSANTO DAN PT. ANTARA KUSUMA

ANALISIS YURIDIS TERHADAP FUNGSI OBLIGASI NEGARA DALAM PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN NASIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2002 TENTANG SURAT UTANG NEGARA

ASPEK HUKUM LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN SERTA KAITANYA DENGAN DINAMIKA KEPENDUDUKAN

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi