Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia : Introduction to the Indonesian Administrative Law

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia : Introduction to the Indonesian Administrative Law

Otonomi Daerah

Otonomi Daerah

No Pict

Prinsip Hubungan Bertetangga Baik (Good Neighbourhood) Berkenaan Dengan Adanya Enclave Oecusi Timor Leste Dalam Wilayah Negara Indonesia

No Pict

SEGI-SEGI HUKUM DALAM SISTEM PENAGTURAN PENYELENGGARAAN PEMRINTAHAN DI DAERAH (STUDI KASUS : PEMERINTAH DAERAH kHUSUS IBU KOTA JAKARTA)

No Pict

SISTEM PENGAMBILAN PUTUSAN OLEH MPR MENURUT UUUD 1945 DAN KETETAPAN MPR

No Pict

Konsep Penyelesaian Sengketa Perbatasan Antar Daerah Dikaitkan Dengan Pemekaran Daerah Di Indonesia.

No Pict

Konsepsi Kedaulatan Rakyat Menurut UUD 1945 Dalam Implementasinya Dalam Praktek Ketatanegaraan Melalui Pelaksanaan Pemilu DPR 2009

No Pict

Makna Dan Implikasi Pergeseran Kekuasaan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan Undang-undang Dasar 1945

No Pict

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR Terhadap Pertanggungjawaban Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan UUD 1945

No Pict

PELAKSANAAN HAK ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

No Pict

PELAKSANAAN KEDAULATAN RAKYAT OLEH MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

No Pict

PELIMPAHAN TUGAS DAN WEWEANG KEPADA PRESIDEN/MANDATARIS MPR MENURUT KETETAPAN MPR NO. VI/MPR/1998

No Pict

Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

No Pict

FUNGSI DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA BERDASRKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

No Pict

FUNGSI ORGANISASI KEKUATAN SOSIAL POLITIK DALAM KEHIDUPAN DEMOKRASI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

No Pict

HAK ANGKET SEBAGAI PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI BIDANG PENGAWASAN

No Pict

HAMBATAN-HAMBATAN HAK MEMAJUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DI BAWAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

No Pict

HUBUNGAN ANTARA MATERI MUATAN PENJELASAN DENGAN MATERI MUATAN BATANG TUBUH UUD 1945 (STUDI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA)

No Pict

Hubungan Antara Presiden Dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Uud 1945

No Pict

HUBUNGAN KERJA ANTARA PRESIDEN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

No Pict

IMPLEMENTASI PASAL 28 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 TENTANG KEMERDEKAAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL DALAM PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA

No Pict

KEBERADAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDINESIA PASCA PERUBAHAN UUD 1945

No Pict

KEDAULATAN RAKYAT DAN IMPLEMENTASINYA SETELAH DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

No Pict

KEDUDUKAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM MEMERIKSA PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN KEUANGAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

No Pict

Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia.

No Pict

Kedudukan dan Fungsi Wakil Kepala Daerah Menurut Sistem Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.

No Pict

KEDUDUKAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NO. IV/MPR/1983 MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog