Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia : Introduction to the Indonesian Administrative Law

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia : Introduction to the Indonesian Administrative Law

Otonomi Daerah

Otonomi Daerah

No Pict

Prinsip Hubungan Bertetangga Baik (Good Neighbourhood) Berkenaan Dengan Adanya Enclave Oecusi Timor Leste Dalam Wilayah Negara Indonesia

No Pict

SEGI-SEGI HUKUM DALAM SISTEM PENAGTURAN PENYELENGGARAAN PEMRINTAHAN DI DAERAH (STUDI KASUS : PEMERINTAH DAERAH kHUSUS IBU KOTA JAKARTA)

No Pict

SISTEM PENGAMBILAN PUTUSAN OLEH MPR MENURUT UUUD 1945 DAN KETETAPAN MPR

No Pict

Konsep Penyelesaian Sengketa Perbatasan Antar Daerah Dikaitkan Dengan Pemekaran Daerah Di Indonesia.

No Pict

Konsepsi Kedaulatan Rakyat Menurut UUD 1945 Dalam Implementasinya Dalam Praktek Ketatanegaraan Melalui Pelaksanaan Pemilu DPR 2009

No Pict

Makna Dan Implikasi Pergeseran Kekuasaan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan Undang-undang Dasar 1945

No Pict

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR Terhadap Pertanggungjawaban Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan UUD 1945

No Pict

PELAKSANAAN HAK ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

No Pict

PELAKSANAAN KEDAULATAN RAKYAT OLEH MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

No Pict

PELIMPAHAN TUGAS DAN WEWEANG KEPADA PRESIDEN/MANDATARIS MPR MENURUT KETETAPAN MPR NO. VI/MPR/1998

No Pict

Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

No Pict

ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI DI DAERAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM URUSAN PARIWISATA (Studi Kasus Di Daerah TIngkat I Sulawesi Selatan)

No Pict

ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM PENATAAN WILAYAH DESA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

No Pict

Beberapa Pemikiran Ke Arah Terwujudnya Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

No Pict

Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Kaitannya Dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

No Pict

TINJAUAN TERHADAP KEOTENTIKAN NASKAH UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DILIHAT DARI SEGI HUKUM TATA NEGARA

No Pict

PENGATURAN DAN PENEGAKAN HAK WARGA NEGARA DALAM BIDANG SOSIAL BERDASARKAN PASAL 34 UNDANGUNDANG DASAR 1945

No Pict

PERBEDAAN OTONOMI DAERAH DENGAN OTONOMI DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1979

No Pict

KEBERADAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDINESIA PASCA PERUBAHAN UUD 1945

No Pict

KEDAULATAN RAKYAT DAN IMPLEMENTASINYA SETELAH DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

No Pict

KEDUDUKAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM MEMERIKSA PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN KEUANGAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

No Pict

Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia.

No Pict

Kedudukan dan Fungsi Wakil Kepala Daerah Menurut Sistem Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.

No Pict

KEDUDUKAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NO. IV/MPR/1983 MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

No Pict

KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1993 DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog